“Soal Cantrang, Kita Move On”
Pertengahan Januari 2018 lalu, ribuan nelayan pengguna alat tangkap cantrang dari berbagai daearah menyerbu Istana Negara untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pelarangan menggunakan alat tangkap cantrang.
Namun, demonstrasi itu berakhir dengan sejuk setelah beberapa utusan diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri KP Susi Pudjiastuti di Istana Negara. “Kesimpulannya adalah diberikan waktu sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru tanpa ada batas waktu. Tapi jangan sampai nambah kapal,” ujar Jokowi saat mediasi dengan beberapa nelayan di Istana Jakarta, saat perundingan dengan perwakilan nelayan.
Namun demikian, secara terpisah Susi Pudjiastuti meminta agar polemik terkait cantrang tidak lagi dilanjutkan. Pasalnya, meida massa dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) harus “Move On” dari isu tersebut serta lebih fokus mementingkan upaya pengalihan alat tangkap.
Susi pun tak menapik bahwa polemik tersebut tak terlepas dari kepentingan tertentu. Kendati demikian, dia memastikan, larangan cantrang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2016 tetap akan berjalan sesuai rencana. “Kalau mereka tidak setuju, tuntut secara hukum aturan ini, bukan dengan memprovokasi sana-sini,” kata Susi dua pekan lalu di Jakarta.
Kepada media yang juga Fakta.news, di ruang rapat lantai 16, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP Jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, pertengahan Januari lalu, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 53 tahun silam ini menjelaskan dengan rinci terkait persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan. Berikut kutipannya;
Sampai kapan pemerintah akan memperpanjang penggunaan cantran oleh nelayan ini?
Pada hari Rabu, 17 Januari 2018 kemarin, Istana sudah mengeluarkan Pres rilis. Kami tidak menambah dan tidak mengurangi, itu semua arahan pak Presiden dan memang itu yang telah menjadi komitmen bersama antara nelayan cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di istana diarahkan langsung oleh bapak Persiden Joko Widodo. KKP akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak bermain-main, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama.
Adakah ketentuan khusus bagi nelayan cantrang ini selama masa pengalihan?
Selama masa pengalihan mereka masih tetap bisa melaut dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari Laut Jawa, Madura. Kemudian tidak menambah kapal, harus ukur ulang semua, harus terdaftar satu per satu. Dari jumlah kemarin yang didata, kapal yang besar itu tidak lebih dari seribu kapal. Nanti data resminya kami akan rilis. Bahkan kota Tegal, Rembang, Pati, Juana, Lamongan itu semua sudah termasuk dalam komitmen ini.
Di luar wilayah itu tidak ada lagi cerita. Saya minta seluruh media, seluruh stakeholder tidak lagi bicara tentang cantrang. Karena kita sekarang menuju penyelesaian pengalihan alat tangkap cantrang. Saya tidak mau lagi bicara cantrang, kita move on.
Jakarta – Tidak terasa kemerdekaan Indonesia sudah menginjak usia 74 tahun. Tentunya sudah banyak pencapaian yang telah dilakukan sejauh ini. Topik tentang kemerdekaan pun masih hangat dibicarakan, termasuk bagi generasi milenial.
Menurut mereka, berbicara soal kemerdekaan Indonesia, maka secara tidak langsung bicara soal sejarah. Namun tak sedikit dari mereka yang berharap agar sejarah disajikan semenarik mungkin. Tak melulu sekedar pengetahuan tentang kejadian, tempat, maupun tokoh dalam sejarah tersebut.
Hal ini diungkapkan Runner Up Kedua Miss Indonesia 2019 asal Sulawesi Utara, Sharon Margriet Sumolang, dalam Diskusi Sejarah Kebangsaan yang diadakan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Rabu (28/8/2019). Sharon tampil sebagai pembicara mewakili generasi milenial, menurutnya generasi sekarang itu mempunyai cara yang unik untuk menghargai sejarah.
“Kami mungkin generasi yang dianggap cuek akan sejarah. Yang kami dapatkan, sejarah sekedar pengetahuan tentang tempat, tahun, dan tokoh, tidak tentang value. Tapi kami adalah generasi yang kalau sudah addict, kami akan menjadi penyebar yang efektif, kami bisa menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat,” papar Sharon.
Dalam diskusi bertema “Menelusuri Jejak Pemikiran Bapak Bangsa” itu, Sharon menyampaikan banyak hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian generasi terdahulu.
“Kami butuh wadah-wadah seperti ini, dimana kami boleh mencurahkan isi pikiran kami tentang apa yang dipikirkan oleh generasi terdahulu. Kami punya cara yang unik untuk menghargai sejarah,” imbuh dara cantik berdarah Manado, Padang, dan Jawa ini.
Menurut Sharon, generasi milenial dianggap kurang menyukai hal-hal yang ruwet seperti politik, ekonomi, bahkan sejarah. Padahal stigma yang seperti itu keliru.
“Ketika disandingkan dengan data dan fakta, mohon maaf itu malah kami kurang tertarik. Kami butuh brand new fresh approach untuk memperkenalkan sejarah kepada kami. Kami suka hal-hal yang kreatif yang tidak terlalu kaku,” tambahnya.
Baca Juga:
- Surat-Surat Pendiri Bangsa; Rekaman Pergulatan Politik dan Batin dalam Perjalanan Mencapai Kemerdekaan
- Tanamkan Nilai-nilai Kebangsaan, KAPT dan MAPPAN Gelar Rangkaian Kegiatan di Wilayah Pelosok Cianjur Selatan
- KAPT: Kecepatannya Sulit Dibendung, Butuh Pemotongan Logistik Jaringan Radikalisme
Munir
Serang – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin, seusai memberikan pidato kebangsaannya di acara Silaturahmi Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia, pada Minggu (3/3/2019), di Kota Serang, menepis tudingan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak terkait pembangunan yang tidak merata di Pandeglang, Banten.
Berikut kutipan wawancara Maruf Amin dengan Fauzan dari Fakta.News bersama para wartawan yang menghadiri acara tersebut.
Terkait cuitan Dahnil yang menyebut bahwa pembangunan di Banten tidak merata, khususnya di Pandeglang, benarkah tudingan itu?
Dahnil tidak memahami wilayah Banten. Padahal Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan di wilayah Pandeglang.
Dia gak tau apa-apa. Dia bukan orang Banten
Apa saja yang tengah pemerintah bangun di Kabupaten Pandeglang?
Ada tol Serang-Panimbang, program KIP, Program Keluarga Harapan dan masih banyak lagi,” imbuhnya.
Jadi belum selesai semuanya kyai?
Sebagai putra daerah Banten tentu saya mengetahui jika pembangunan di Banten secara keseluruhan telah berjalan secara bertahap. Tentunya butuh waktu, step by step. Insya Allah semuanya akan tepat waktu.
Baca juga:
- KH Maruf Amin Hadiri Silaturhami Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia
- Ma’ruf Amin: Pilpres 2019 ini, Banyak Ulama Banten Lebih Pilih 01
- Buka Jalan Sehat Bersama Warga Tangsel, Kiai Maruf Tegaskan Indonesia Pasti Jaya dan Hebat
Pesan pak kyai terhadap warga Banten seperti apa Pak Kyai?
Warga Banten agar menjaga NKRI, karen wilayah Banten ini adalah baagian dari sejarah perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan.
Saya tadi meminta agar warga Banten membela Indonesia lahir dan batin. Perbanyak solawat agar negeri ini tenteram. Karena Banten juga bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banten akan mengawal NKRI sampai akhir zaman.
Jakarta – Program penyaluran dana bergulir di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) hingga akhir 2018 masih belum memenuhi target. Meski begitu, sisa dana sebagai modal bagi pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia ini akan tetap disalurkan pada tahun 2019.
Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, dari total Rp1,2 triliun penyaluran dan bergulir hingga akhir 2018 baru tersalurkan sebesar 80%. Sementara sisanya, yakni sekitar Rp200 miliar akan disalurkan pada 2019 ini. “Kami bukan seperti di kementerian atau lembaga. Desember berhenti, kita tidak berhenti. Berjalan terus sampai tahun selanjutnya,” ujarnya kepada akhir Desember lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun
- Inflasi Desember 2018 Sebesar 0,62 Persen Picu Pergerakan Rupiah
Setyo pun mengaku optimis, bahwa dana bergulir KUMKM ini akan tersalurkan semuanya. Sebab, saat ini ada sebanyak 41 dokumen pengajuan dalam proses yang berpotensi lolos. Ke-41 proposal tersebut telah memasuki pengkajian tahap dua. “Bahkan, beberapa telah masuk analisis yuridis maupun manajemen risiko untuk kemudian ke tahap komite,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka 41 proposal tersebut terbagi untuk penyaluran melalui skema konvensional. Sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp846 miliar dan melalui skema syariah sebanyak 15 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp342 miliar. Artinya, ada tambahan potensi penyaluran hingga Rp1,18 triliun.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
