Mindset & Culture Set UMKM
UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang sangat cukup besar. Kontribusi UMKM sangat signifikan berdampak pada pemerataan sarana ekonomi rakyat mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan engagement digital. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dan modal sosial yang ada di tengah masyarakat guna menyusun informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Pengembangan UMKM tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan saja, akan tetapi harus memperhatikan modal sosial yang ada ditengah masyarakat. Tujuannya agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Kemampuan pendataan Pemerintah merupakan kunci awal dalam mengklasifikasikan UMKM guna melihat dan mengidentifikasikan masalah dan kemampuan sosial dan kemampuan usaha sebagai modal sosial dan modal kemampuan usaha UMKM tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan dengan berbagai kebijakan dan program selanjutnya.
Mengambil contoh UMKM di negara berkembang dan maju (Malaysia, Thailand. China, Italia) yang menjadi negara dengan sistem pengembangan UMKM yang baik, teridentifikasi bahwa (Malaysia, Thailand, China, Italia) menggunakan sistem cluster guna menciptakan kolaborasi antar unit usaha, dimana memperhatikan modal sosial masyarakat lokal yang guyub tergabung dalam satu kelompok/organisasi. Guna menciptakan kolaborasi diantara masing-masing unit usaha dibutuhkan modal sosial yang terpenting yaitu kepercayaan (trust). Sementara kepercayaan itu bisa muncul dari reputasi yang merupakan hasil dari kebijakan.
Maka dari dimensi Hubungan, UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan secara satu arah. Namun dalam satu sistem kolaborasi, satu unit usaha akan saling mempengaruhi dengan unit usaha lainnya, termasuk dengan para pengusaha maupun investor dalam kontek bisnis yang saling menguntungkan dan Membutuhkan sehingga melahirkan inkubator inkubator usaha lainnya untuk pengembangan UMKM dalam ekosistem usaha dan bisnis. Oleh karena itu dibutuhkan desain kebijakan yang compatible dengan institutional arrangement yang berada ditengah masyarakat. Selain itu butuh adanya persistence dan continuity dalam membimbing UMKM. Tidak semata-mata menetapkan solusi, akan tetapi merangsang munculnya solusi dari modal sosial yang ada, (asosiasi umkm lokal maupun nasional dan koperasi merupakan Modal Social UMKM).
Hal tersebut diatas merupakan salah satu cara awal merubah mental dan orientasi UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM dengan meningkatkan level orientasi kewirausahaan mereka. Hal ini terlihat bagaimana kemampuan UMKM berorganisasi atau berhimpun secara sosial sebagai modal sosial UMKM dalam berperilaku maju dan modern yang akan tertuangkan dalam kebiasan kebiasaan bahkan budaya usaha dan bisnis nya sehari-hari.
Pola Pikir yang mempengaruhi orientasi mengembangkan usaha yang membuat pelaku usaha memiliki pemikiran yang berbeda terhadap persaingan, kolaborasi, kemajuan usaha, keberanian mengambil risiko, inovasi dan kemampuan akses pasar. Inovasi menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing bisnis, artinya, usaha mikro, kecil dan menengah perlu melakukan inovasi agar dapat mendesain organisasi usaha nya lebih fleksibel yang memungkinkan beradaptasi terhadap perubahan orientasi pasar dan perkembangan teknologi. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat mudah beradaptasi dengan merespon perubahan keinginan pelanggan, jalur distribusi, dan kemampuan berinovasi.
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana secara sistemik usaha mikro, kecil, menengah mampu berinovasi secara berkelanjutan dan meningkatkan kapabilitas bersaingnya, sehingga keterbatasan teknologi yang mereka alami dalam kegiatan pemasaran maupun produksi tidak menghambat mereka dalam meningkatkan daya saing dan inovatif mereka. Tidak banyak kemampuan inovasi yang secara sistemik mampu memberikan alternative strategi inovasi berkelanjutan agar usaha kecil tetap mampu berinovasi secara terus menerus (continue). Ini yang di katakan Tidak semata-mata menetapkan solusi, akan tetapi merangsang munculnya solusi dari kebijakan serta modal sosial yang ada.
Kompetensi inovasi dalam implementasinya berupa pengetahuan sistem manajerial, norma, nilai dan penguasaan teknologi, skill komunikasi serta kompetensi produk, proses dan pasar. Disini menegaskan kembali bahwa inovasi bukan hanya kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing bisnis atau usaha tetapi sekaligus inovasi menjadi strategi fundamental dalam meningkatkan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil, menengah.
Kebanyakan UMKM yang memiliki mindset subsisten cenderung hanya mengikuti alur, seperti menjalankan rutinitas. Karena tidak tahu cost dan profit dan tidak pula tahu apakah usaha bisnis berkembang atau tidak setiap tahunnya. Singkatnya, wirausahawan UMKM yang seperti ini tidak memiliki growth-mindset. Dweck (1999; 2000) mengembangkan dua teori kecerdasan diri dengan memberikan wawasan tentang proses psikologis (motivasi) yang penting untuk pencapaian. Dia menyatakan bahwa individu memiliki teori entitas kecerdasan, yang dikenal sebagai mindset tetap atau teori kecerdasan tambahan, yang dikenal sebagai mindset berkembang (growth mindset). Individu dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang disebabkan oleh pembelajaran, bahwa kecerdasan dapat tumbuh dan berubah dengan upaya dan percaya dalam mencoba pendekatan lain atau mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan dan cenderung untuk mengadopsi tujuan pembelajaran.
Sering kali pelaku UMKM melihat kompetitor/pesaing sebagai hal membahayakan, padahal dengan pemahaman perubahan level orientasi kewirausahaan dan growth mainset bahwa kompetitor/pesaing merupakan rangsangan upaya berfikir maju dan modern sebagai ajang peningkatan usaha dan bisnis UMKM menjadi berkembang ataupun merubah kompetitor menjadi patner atau kolaborasi dalam peningkatan usaha dan bisnis umkm maju.
Disinilah bahwa Pemerintah pusat dan daerah beserta stakeholder lainnya yang terkait langsung dan tidak langsung bekerjasama lewat pendekatan asosiasi lokal maupun nasional dan koperasi memberikan pemahaman luas dan kreatif dengan merubah mainset dan culture set pelaku UMKM dan di sertai kemampuan manajerial usaha dan bisnis dalam skala priorotas sesuai klasifikasi dan clusterisasi UMKM. Fakta nyatanya, UMKM dituntut untuk inovasi, kreatif, berani mengambil resiko di era sekarang ini jika tidak dapat merespons hal tersebut maka UMKM tidak akan maju. Hal tersebut di ikuti kemauan disertai kemampuan Pemerintah dalam mengklasifikasikan UMKM, mengidentifikasikan masalah UMKM dan merumuskan berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik UMKM.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
