Connect with us

Muswil IKA ITS Jawa Timur Aklamasi Pilih Eri Cahyadi Jadi Ketua Umum 2023-2027

Jakarta – Setelah sempat rehat dan tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19, Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pengurus Wilayah Jawa Timur (IKA ITS PW Jatim), Sabtu 28 Januari 2023 menyelenggarakan Musyawarah Wilayah untuk pertanggungjawaban kepengurusan lama dan memilih Ketua Umum yang baru. Dalam Muswil yang berlangsung di Graha Sabha Nugraha, Jl. Gentengkali No.33 Surabaya, Eri Cahyadi (Alumni D3 Sipil ITS Angkatan 1996) terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat.

Eri Cahyadi yang sekarang menjabat Wali Kota Surabaya dalam paparannya menyampaikan tentang tanggung jawab sejarah ITS. Eri berharap keluarga besar ITS seyogyanya menyadari strategisnya posisi dan besarnya tanggungjawab kepada sejarah peradaban bangsa. ITS harus melahirkan dengan konsep visioner yang menciptakan gagasan-gagasan besar yang praktis untuk kepentingan masyarakat.

“Alumni ITS diharapkan menjadi pejuang intelektual yang mengangkat nama ITS lebih tinggi sebagai sebuah lembaga/institusi, bukan individu. Kaum intelektual yang dilahirkan dan dibesarkan di ITS tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan dan budi luhur kemanusiaan universal,” ujarnya.

Eri megatakan keluarga besar ITS harus hadir dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta menyelesaikan problem masyarakat, industrI, pemeritahan pusat dan daerah. Kolaborasi dan sinergitas antara ITS, IKA ITS, dunia usaha dan pemerintahan untuk pembangunan yang lebih integral, dengan pilot project pembangunan Surabaya Raya dan Madura.

Eri juga menekankan tentang pentingnya memanfaatkan riset ITS dan potensi alumninya untuk pembangunan, serta dikolaborasikan dengan berbagai pihak untuk memperbesar kemanfaatannya, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Semua potensi baik dari dosen, mahasiswa dan alumni ITS diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

“Kita percaya di ITS, pengetahuan dan kebajikan adalah satunya kata dan perbuatan dalam kebersamaan. Ini saatnya menunaikan janji dan memenuhi tanggungjawab sejarah kita. Vivat ITS” pungkas Eri.

Harus Laksana Guntur, alumni Teknik Mesin ITS dan Guru Besar di ITS sangat sependapat dan mengapresiasi visi misi yang disampaikan Eri Cahyadi dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi bangsa melalui sinergitas potensi keluarga besar ITS. Guntur, yang sekarang menjabat Kaprodi Pascasarjana Teknik Mesin ITS, dan oleh teman-teman alumni ITS Angkatan 93 didapuk menjadi koordinator ‘30 tahun Angkatan 93 ITS mengabdi untuk bangsa’ menyampaikan bahwa alumni ITS khususnya angkatan ‘93 siap bersinergi dengan Cak Eri selaku Ketua Umum IKA ITS PW Jatim dalam membangun dan memajukan bangsa.

“Melalui inovasi dan hilirisasi teknologi, ITS harus jadi penggerak ekonomi nasional dan mensejahterakan masyarakatnya. Kunci sukses Indonesia adalah pada sinergitas dari seluruh komponen masyarakatnya, termasuk alumni ITS. ITS harus berani melangkah, menjadi motor pembangunan Jawa Timur dan Indonesia,” tegas Profesor pertama Alumni ITS dari Angkatan ’93 tersebut.

Toni Widiajaya, alumni FTK ITS yang hadir dalam Muswil tersebut memberikan beberapa catatan dan harapan. Kepengurusan IKA ITS Jatim ke depan harus bervariasi terutama harus menjangkau angkatan muda sebagai potensi besar yang harus didayagunakan. Ia mengkritisi adanya fenomena beberapa pengurus dari periode pertama IKA ITS PW Jatim yang tidak terganti, apa karena tidak ada yang mau jadi pengurus atau karena info kepengurusan tidak sampai pada alumni lain yang lebih muda tentunya, atau pengurus tersebut tidak mau mundur.

“Berilah kesempatan pada generasi yang lebih muda untuk berbakti kepada almamater dan bangsa melalui keterlibatan menjadi pengurus IKA ITS,” pesan Toni.

Pada acara yang juga dihadiri oleh Rektor ITS, Ketua Umum IKA ITS (virtual), berbagai tokoh dan alumni senior yang telah berkiprah secara nasional, utusan dari Komisariat Jurusan, peserta peninjau dari para alumni muda serta civitas akademika ITS tersebut, juga disediakan layanan dari tim Disdukcapil Kota Surabaya yang mengadakan kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Agus Imam Sonhaji (alumni Mesin ITS angkatan 90) didampingi Ivan Wijaya (Mesin Kapal ITS ’93), Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan.

Banyak anggota IKA ITS seperti Prof Ashari (Rektor ITS), Prof Triyogi Yuwono (Senat ITS), Prof Jazidie (Alumni ITS, Rektor UNUSA), Prof Ivan Fanani (Dewan Pendidikan Jawa Timur), Sritomo Wignjosoebroto (Senior TI ITS), Sita Pramesthi (Dewan Pendidikan Surabaya), para senior dan alumni lainnya serta beberapa pejabat yang turut hadir dan melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

“Aktivasi IKD ini memudahkan para undangan yang hadir segera memiliki identitas digital. Kami berharap aktifitas semacam ini mampu mengedukasi warga Indonesia khususnya Kota Surabaya untuk segera melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital mereka melalui kantor Kecamatan terdekat atau di Mall Pelayanan Publik (SIOLA). Kedepan segera kita kembangkan agar semua kelurahan bisa melayani aktifitas IKD ini sehingga semua warga Surabaya beridentitas digital,” tutur Ivan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya