Silmy Karim Resmi Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi, Ini Profil dan Prestasinya
Jakarta – Silmy Karim akhirnya resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly melantik Silmy di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta, Rabu (4/1/2022).
Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Saudara yang telah saya ambil sumpah dengah ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan,” kata Yasonna saat melantik Silmy.
“Semoga saudara senantiasa mendapat pimpinan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas tersebut,” sambung dia.
Sedangkan Silmy melalui sambutannya meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugasnya, menjadikan Imigrasi Indonesia yang lebih baik.
“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy.
Ia juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh jajaran Imigrasi Indonesia untuk membuat Imigrasi lebih maju. Menurutnya, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.
Silmy terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi, mulai proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh Tim Pansel.
Pansel terdiri atas kalangan lingkup internal Kemenkumham sendiri, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi, Silmy menjadi satu dari tiga peserta yang direkomendasikan Pansel ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Yasonna kemudian mengajukan nama-nama tersebut ke Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.
Untuk diketahui, beberapa posisi penting pernah dijabat Silmy Karim sebelum menjabat Dirjen Imigrasi. Dia tercatat menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel.
Silmy Karim juga memiliki sepak terjang di beberapa perusahaan lain. Dia pernah menjabat Direktur Utama di PT Pindad.
Sebagai informasi, Pindad adalah perusahaan BUMN di bidang alat pertahanan yang membuat alat-alat perang, baik ringan maupun berat.
Silmy menjadi Dirut Pindad pada tahun 2014 silam menggantikan Sudirman Said. Dikutip dari website Pindad, Rabu (4/1/2023), sebelum menjadi Dirut Pindad, Silmy memang sudah dikenal aktif bicara di berbagai forum di dalam dan luar negeri sebagai pemerhati kebijakan dan isu-isu pertahanan.
Silmy telah mengikuti pendidikan pertahanan di berbagai institusi seperti NATO School di Jerman, Harvard University di Amerika Serikat, Naval Postgraduate School di Amerika Serikat, dan George C. Marshall European Center for Security Studies di Jerman.
Selain itu Silmy juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Barata Indonesia. Silmy Karim diangkat menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero) pada tahun 2016 silam menggantikan posisi Zakky Gamal Yasin.
Sebagai informasi, PT Barata Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur guna mendukung sektor food, energy, dan water.
Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1971. Dilansir dari situs resmi PT Barata Indonesia, Rabu (4/1/2023), per 2020, PT Barata Indonesia (Persero) menitikberatkan kompetensi utama pada bidang manufaktur yang terfokus pada 3 lini usaha, yaitu pengecoran, sumber daya air, dan pembangkit, namun juga tetap berkontribusi pada bidang EPC yang berbasis manufaktur.
Sementara itu, Silmy Karim mulai menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau Steel sejak 6 September 2018. Selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan, Silmy Karim telah memberikan banyak perubahan bagi kemajuan Krakatau Steel, mulai dari program restrukturisasi dan transformasi, menyelamatkan banyak aset Krakatau Steel, hingga peningkatan saham Krakatau Steel pada joint venture di PT Krakatau Posco dari 30 persen menjadi 50 persen.
Restrukturisasi yang dilakukan meliputi restrukturisasi utang, organisasi, serta bisnis berhasil dilakukan oleh manajemen dibawah kepemimpinan Silmy Karim.
Sepanjang kepemimpinan Silmy Karim, Krakatau Steel sudah membayarkan utang senilai total US$ 487,7 juta atau setara dengan Rp7,4 triliun.
Organisasi Krakatau Steel saat ini pun semakin ramping dan terobosan bisnis yang dilakukan membawa Krakatau Steel pada perbaikan kinerja.
Restrukturisasi dan transformasi yang digagas oleh Silmy telah berhasil membawa Krakatau Steel pada perubahan dari perusahaan rugi menjadi perusahaan untung. Dari mulai kepemimpinannya di 2018, kinerja Krakatau Steel terus membaik dan mencatatkan laba.
Silmy Karim berhasil membawa Krakatau Steel memperoleh keuntungan selama tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya Krakatau Steel merugi selama delapan tahun. Pendapatan Krakatau Steel ketika Silmy Karim mulai bergabung sebesar Rp20,05triliun.
Pada tahun 2021, pendapatan meningkat sebesar 65 persen menjadi Rp33,07triliun. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dimana Krakatau Steel sampai triwulan III mencatatkan pendapatan sebesar Rp28,3triliun dan laba bersih sebesar Rp1,2triliun.
Silmy Karim juga sosok inspiratif bagi para karyawannya. Silmy Karim dianggap sebagai pemimpin yang mampu mengharmonisasi dinamika Krakatau Steel dan anak perusahaan bersama keseluruhan manajemennya sehingga aktivitas perusahaan berjalan dengan kondusif.
Manajemen Krakatau Steel dibawah kepemimpinan Silmy Karim juga melakukan upaya pembenahan secara menyeluruh pada anak-anak perusahaannya. Program efisiensi, digitalisasi, optimalisasi dan hilirisasi merupakan bagian dari transformasi anak perusahaan Krakatau Steel.
Hasil dari strategi pembenahan ini adalah Krakatau Steel dapat memaksimalkan kinerja keuangan, meningkatkan produktivitas, membangun sumber pertumbuhan baru, serta memperluas dan memperkuat posisi Krakakatau Steel.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
