Hasto Paparkan Pentingnya Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Menyelesaikan Masalah Global
Jakarta – Doktor Ilmu Pertahanan Dr. Hasto Kristiyanto mengatakan, pentingnya pemikiran geopolitik Soekarno digunakan untuk menghadapi masalah hari ini, terlebih melihat situasi global yang terjadi. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema ‘Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri’ yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, dalam pemikiran geopolitik Soekarno, didasari pada ideologi Pancasila bertujuan untuk membangun tata dunia baru. Dan berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imprealisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan.
Menurut dia, inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno. Bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin. Menurut Hasto, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini.
“Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini,” jelas Hasto.
Dia menegaskan, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Hasto menyebut, membangun industri pertahanan negara, itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional kita terhadap pertahanan negara.
“Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahan negara,” ungkap dia.
Meski demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai serta sains dan teknologi.
“Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat,” jelas Hasto.
Selain itu, dia juga mengingatkan dalam membangun industri pertahanan, maka perlu melihat gambaran perang masa depan.
“Karena kalau berbicara kepentingan pertahanan masa depan, dari aspek kepemimpinan intelektual misalnya, melihat apakah kita akan seperti India membangun kapal induk sendiri, atau kita akan menggunakan suatu pertahanan yang menggunakan technology based karena wilayah kita kepulauan sehingga teknologi menggunakan drone dan utilisasi teknologi berbasis C5ISR yang barangkali akan lebih efektif misalnya,” jelas Hasto.
Karena itu, dia berharap perspektif geopolitik dengan ketahanan negara ini harus menjadi diskursus menjadi penentuan visi dan misi calon presiden 2024 yang akan datang.
“Karena ilmu pertahanan negara ini bukan ilmunya militer saja. Ini berkaitan dengan survival kita sebagai bangsa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sehingga harus ada suatu penyadaran secara menyeluruh tentang pentingnya ilmu pertahanan di dalam pengambilan kebijakan strategis dalam membangun seluruh instrument of power kita,” tegas Hasto.
Sementara, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru mengatakan, memang untuk mempunyai teknologi pertahanan untuk masa depan atau seperti drone, dibutuhkan industri pertahanan yang sehat.
Selain itu, juga harus mempunyai electronic engine dan material industrinya yang kuat. Dimana, Kemhan dan PTDI sudah memulainya sehingga bisa dijadikan modal.
“Melibatkan lembaga riset dan asosiasi. Contohnya untuk satelite support bisa melibatkan BRIN,” jelas Robert.
Akademisi Universitas Binus Currie Maharani Savitri menegaskan, memang untuk menguatkan industri pertahanan, harus mengoptimalkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kita.
“PR bagi kita sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan untuk menyerap teknologi. Memperbaiki perencanaan industri pertahanan kita,” jelas Currie.
Direktur Utama Defend Id Bobby Rasyidin menyebut dalam memilih mitra kerja sama untuk industri pertahanan harus dicermati betul. Bukan hanya memberi manfaat bagi kita sendiri, tapi juga untuk ekonomi.
“Artinya disamping bisa memberikan bantuan teknologi kepada kita tentunya mitra ini bisa menjadi sebagai bagian dari supply chain mereka sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita dalam negeri,” jelas Bobby.
Sementara, Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membangun industri pertahanan. Meski demikian, tak lepas untuk membangun kerja sama dengan pihak lain. Karenanya, diharapkan FGD ini bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pihaknya.
“Kita harapkan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, saran-saran sedemikian rupa dari FGD ini paling tidak sebagai sosialisasi untuk peserta tapi bagi kami ini akan menjadi modal dan masukan yang penting di dalam perumusan berkaitan kerja sama nantinya,” kata Alex.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
