Peringatan Hardiknas 2022, Mendikbudristek Nadiem: Hari Ini adalah Bukti, Kita Jauh Lebih Tangguh dari Semua Tantangan
Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2022 secara hibrida di halaman kantor Kemendikbudristek, pada Jumat (13/5). Kali ini, upacara dilaksanakan pada 13 Mei 2022 menyesuaikan hari libur dan cuti bersama Idulfitri 1443 H.
Bertindak sebagai Pembina Upacara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengenakan pakaian adat dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Menteri Nadiem menjelaskan tema peringatan Hardiknas, yakni “Pimpin Pemulihan, Bergerak untuk Merdeka Belajar”.
“Hari ini adalah bukti, kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan,” ujar Mendikbudristek Nadiem pada pidatonya.
“Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Hingga tahun ketiga pandemi, Kemendikbudristek terus melakukan berbagai terobosan dalam Merdeka Belajar yang menghasilkan perubahan positif. Capaian tersebut tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20.
“Tahun ini kita membuktikan bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia,” tutur Mendikbudristek.
Pada masa Pandemi Covid-19, Kemendikbudristek menghadirkan Kurikulum Merdeka untuk membantu guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Upaya tersebut mampu rnengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini, Kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“ltu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia akan belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan,” terangnya.
“Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk ‘menghukum’ guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar. Supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” tambah Nadiem.
Semangat yang sama, lanjut Mendikbudristek, juga hadir dari para seniman dan pelaku budaya, yang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka.
“Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya, sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan,” katanya.
Sebelum mengakhiri pidato, Mendikbudristek mengajak para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia agar tidak berhenti bergerak meski sejenak.
“Kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar,” ujarnya penuh semangat.
Pada peringatan Hardiknas kali ini, Kemendikbudristek masih menggunakan logo yang sama seperti tahun lalu dengan bentuk dari tiga elemen yaitu bintang, keceriaan, dan pena yang memiliki makna selaras dengan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.
Upacara Hardiknas tahun ini diikuti oleh 252 peserta secara luring dengan mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara diselenggarakan secara terbatas dan mengingat wilayah Jakarta masih berada pada level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebanyak 2.700 orang yang terdiri dari peserta didik berprestasi, duta rumah belajar, Guru Penggerak angkatan 1 dan 2, mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, alumni Kemah Budaya Kaum Muda dan para pegiat budaya, serta Duta Bahasa tahun 2020-2021 turut mengikuti upacara secara daring. Mendikbudristek juga memberikan secara simbolis Satya Lencana Karya Satya kepada enam orang yang mewakili 2.740 Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek.
Upacara Hardiknas tahun ini juga menghadirkan beberapa kekayaan Indonesia seperti budaya tenun, minuman dari rempah yang biasa dikenal dengan nama jamu, serta tempe yaitu makanan yang telah dibudayakan masyarakat Jawa sejak abad ke-16 Masehi. Upacara ditutup dengan pertunjukan seni Reog Ponorogo dari Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
