Connect with us

Jacob Ereste: Obrolan Ala Sufi dan Wali Spiritual Pada Acara Halal Bihalal

Ada buah hati, ada juga buah pikiran. Getaran vibrasinya berbeda. Karena buah hati itu lahir bukan atas dasar pikiran, tetapi buah hati itu lahir karena getaran perasaan atas bisikan jiwa. Begitulah kata pembuka diskusi serius tapi santai antara kaum sufi dan wali spiritual.

Eko Sriyanto Galgendu bersama Tim GMRI sengaja menyambangi kediaman Profesor Yudi Latief di Kawasan Bintaro, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Praktis ngobrol santai tapi serius bisa berlangsung tak kurang dari 5 jam itu, seperti menguras laut yang tengah pasang, karena gunung es di kutub utara sedang mencair sejak kemarin.

Profesor Yudi Latief memang dikenal sebagai intelektual Islam yang serius dan terus bergelut dengan pemikiran keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan yang berdimensi spiriual. Sebagai cendikiawan muslim, Yudi Latief sempat masuk lingkaran Istana khusus diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membumikan kembali Pancasila. Tapi kemudian dia tinggalkan, meski tampat ditanyakan penyebab serta alasannya untuk meninggalkan jabatan yang bergaji wah itu.

Diskusi ba’da sholat ashar itu, cukup serilius membicarakan banyak masalah. Mulai dari soal spiritual sampai keberadaan Tuhan. Bahkan kelebihan orang yang menekuni laku spiritual, seperti kaum sufi itu, kemampuan bersastranya tidak perlu diragukan. Sebab kekuatan spiritual sungguh mempunyai pengetahuan dan kemampuan bersastra yang mumpuni. Karena kaum sufi itu memiliki kekayaan bahasa ucap sastra yang tinggi nilainya.

Kecuali itu, Yudi Latief juga menyoroti perubahan peradaban yang tengah berlangsung di Timur, seperti yang dijngkapkan oleh Eko Sriyanto Galgendu. Karena pusat peradaban dengan segenap sumber daya dan kekayaan budaya memang ada di Timur.

Masalahnya sekarang, menurut Yudi Latief diperlukan semacam aliansi spiritual untuk segera membangun link ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk jaringan pada semua elemen yang ada baik untuk yang berada di dalam negeri maupun yang berasa di luar negeri. Sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman spiritual dapat segera membumi.

Dalam upaya membangun budaya politik di Indonesia, bisa saja terjadinya suatu persainga. Namun hendaknya rakyat jangan sampai dijadikan korban. Karena rakyat sudah terlalu lama dan bantak lenderitaannya.

Lain lagi paparan dari Eko Sriyanto Galgendu, katanya siapapun yang menjadi Presiden di Indonesia tahun 2024 tidak akan dapat banyak diharap melakulan perubahan yang mendasar untuk memperbaiki Indonesia yang sudah terlanjur russk parah. Karena untuk memperbaiki semua kebobrokan yang sudah terjadi, pemimpin politik tidak akan mampu berbuat apa-apa, sebab harus didampingi oleh pemimpin spiritual sebagai pengarah dan penasehatnya agar tidak makin jauh mengabai dimensi Ketuhanan seperti yang cuma jadi pajangan dalam Pancasila.

Jadi menurut Eko Sriyanto Galgendu diperlukan Wali Spiritual untuk melakukan pembenahan dan menara kembali tatanan bernegara maupun tatanan berbangsa bagi Indonesia di masa mendatang.

Jadi selama Wali Spiritual belum tampil dan tidak dilibatkan dalam penataan bangsa dan negara Indonesia, maka perbaikan untuk beragam masalah yang telah membuat banyak hal menjadi rusak, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh para politisi yang cuma mementingkan dirinya sendiri itu.

Sebab hanya melalui Wali Spuritual, maka tuntunan dari wali spiritual yang terikat serta memiliki jalinan kesepakatan dengan Tuhan semata yang mampu mengatasinya, kata Eko Sriyanto Galgendu.

Setudaknya dalam memimpin negara, tandas Eko Sriyanto Galgendu tidak boleh disamakan dengan cara memimpin perusahaan. Begitulah, imbuh Yudi Latief, awal dari kekacauan politik di Indonesia, adanya politik anggaran dan anggaran politik yang tidak pernah jelas juntrungan alokasi penggunaannya.

Sekilas filosofis dari kebetadaan Candi Borobudur, itu pun perlu dipahami liputan reliefnya yang bernilai spiritual sekaligus yang menggambarkan sejarah peradaban masa lampau yang pernah gemilang di negeri ini. Dan jalan menuju ketinggian keimanan itu bisa dipahami lewat pepohonan yang ada. Karena kalau cuma dilihat dari keberadaan batang pohon itu, namun tidak mencapai pucuk pohon, maka yang terjadi sekedar pertengkaran yang tidak pernah memahami bahwa pepohonan yang rimbun itu adalah hamparan hutan yang maha luas.

Demikuan juga menurut Yudi Latief, jauh sebelum adanya agama manusia sudah mengenal adanya Tahun. Lalu agama yang muncul kemudian dalam formatnya yang beragam itu, acap salah digunakan untuk untuk mencapai Tuhan. Jadi ideal sekali kalau melakukan perjalan menuju Tuhan itu tidaklah sampai terjabak oleh cara yang diatur oleh agama. Sebab agama itu sebdiri bukan tujuan, tapi cuma sekedar sarana atau kenderaan semata untuk mendekatkan diri dengan Tuhan.

Celakanya yang dominan terjadi selama ini, kata Yudi Latief, cara menuju Tuhan yang dilakoni oleh banyak orang itu jadi terbelenggu oleh cara atau wadah yang dikonstruksikan oleh manusia yang kemudian dinamakan agama.

Padahal menurut Yudi Latief, jauh sebelum adanya agama manusia sudah mengenal Tuhan. Lalu agama kemudian muncul dalam formatnya seperti yang ada sekarang. Maka itu untuk mencapai Tuhan, jangan sampai terjebak oleh cara yang harus dilakukan. Sebab yang terjadi selama ini, kata Yudi Latief, cara menuju Tuhan banyak orang terbelenggu oleh cara atau wadah yang dikonstruksi oleh manusia. Jadi pada dasarnya atheis itu sesungguhnya tidak ada. Sebab pada dasarnya manusia selalu merindukan Tuhan.

Usai acara makan malam yang sangat indah dan istimewa ini, dialog pun kembali berlanjut sambil merenung betapa nikmatnya makan yang dilayani langsung oleh Profesor Yudi Latief, sehingga dia harus bolak-balik menuju dapur cuma untuk memenuhi keperluan tamu yang membutuhkan sendok dan mangkok. Jadi lauk pauk seperti sate bumbu kacang mete, ayam bakar yang gurih yang ditimpali sambel cabe ijo lengkap krupuk krecek khas Jawa, jadi terasa menjadi semakin istimewa dan super nikmat ketika dilahap.

Pelayanan yang dilakukan oleh Profedor Yudi Latief sungguh dilakukannya penuh suka rela, mungkin juga ada rasa dan gembira tatkala dilakukan, karena memang dia sebagai tuan rumahnya yang indah itu.

Pada akhirnya, penulis pun sesungguhnya tidak cukup yakin, sungguhkah acara ngobrol dan makan-makan seperti itu adalah model dari acara halal bihalal model kaum sufi dan wali spiritual pada era milineal sekarang ini ?

Entahlah

Jakarta, 10 Mei 2022

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota
Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk diantaranya mengenai sumber daya alam (SDA).

”Kemudian menjadi sangat penting, karena kalau sekarang dulunya bareng ini. Tapi kalau sudah menyangkut sumber daya, berantem ini. Jadi sebaiknya kalau itu harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ya, jadi itu harus, di undang-undang itu harus clear, batas-batas wilayah. Tidak boleh kita biarkan,” kata Karman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, hal serupa pernah terjadi di Dapilnya, yang mana karena perebutan batas wilayah beberapa kepala daerah setempat sampai membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.

”Karena di provinsi saya pengalaman, Pak. Nanti para bupati datang sampai di mahkamah agung. Untuk mempersoalkan kepada Kemendagri terkait dengan batas-batas wilayah. Jadi ini sangat substantif dan penting agar saudara-saudara kita di Aceh tidak berantem hanya karena persoalan sumber daya alam terkait dengan batas-batas,” kata Legislator Dapil Sulawesi Utara ini.

Lebih lanjut, Kamran mengungkapkan, masalah lain bisa berlanjut jika sudah masuk unsur politik di dalamnya, sehingga nantinya berbagai putusan terkait batas wilayah tersebut menjadi tidak objektif. Untuk itu, Kamran meminta terkait batas wilayah haruslah tertera jelas di UU.

”Berdasarkan pengalaman batas wilayah ini penting, karena ini nanti unsur politiknya akan masuk, bupatinya dari warna ini, gubernurnya dari ini, nantinya keputusannya tidak akan objektif oleh sebab itu selesaikan sejak UU ini, jangan kita bertengkar oleh warna-warna,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika

Oleh

Fakta News
Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika
Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun. Foto: DPR RI

Jakarta – Sebagai upaya menangani permasalahan narkotika di Indonesia Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Adang menekankan bahwa perkembangan jenis dan bentuk narkotika yang begitu pesat memerlukan penyesuaian regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

“Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan,” papar Adang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mayoritas penghuninya adalah pengguna narkotika. “Kita juga tahu bahwa di LP hampir seluruh LP rata-rata 60-70 persen isinya adalah pengguna narkotik. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah ingin bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui usaha preventif dan represif, khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi,” ungkap Adang.

Dia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi anak-anak muda yang baru mencoba-coba dan bukan merupakan bandar. “Untuk anak-anak kita yang baru coba-coba, anak-anak kita yang memang bukan bandar, sebaiknya direhabilitasi. Karena pada saat mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar masih saja melakukan hal yang sama. Sehingga perlu suatu rehabilitasi dan pendidikan agar generasi muda kita di masa yang akan datang tidak terkena masalah narkotika,” jelas Adang.

Melalui upaya ini, Adang Daradjatun berharap dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya

BERITA

Putu Rudana Supadma Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Air Tetap Lestari

Oleh

Fakta News
Putu Rudana Supadma Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Air Tetap Lestari
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat menyampaikan sikap DPR RI dalam sesi pleno ke-2 pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Foto: DPR RI

Bali – Kolaborasi pemangku kepentingan, baik tingkat lokal, regional, dan internasional, harus diupayakan supaya isu air dan sanitasi bisa menjadi agenda politik negara. Pendekatan kearifan lokal yang diselaraskan dengan pemikiran maju serta kemauan untuk menerapkan inovasi terbaru menjadi penting untuk diterapkan.

Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat menyampaikan sikap DPR RI dalam sesi pleno ke-2 pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Ia sepakat bahwa air merupakan salah satu elemen vital yang bisa mewujudkan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) menjadi nyata.

“Oleh karena itu, semua sektor, termasuk dunia usaha, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama untuk memastikan pengelolaan dan alokasi sumber daya air yang lebih baik,” tegas Putu dalam sesi tersebut.

Di sisi lain, dirinya menyadari bahwa setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki prioritas agenda politik yang berbeda. Walaupun begitu, memperoleh hak atas air layak dan bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap negara.

Melalui sesi ini, setiap perwakilan parlemen dunia yang hadir perlu membuka diri dengan berbagai pengalaman, wawasan, dan masukan. Upaya ini patut diterapkan, menurutnya,  karena akan menjadi jembatan antarnegara supaya kebijakan yang nantinya dilahirkan bisa menciptakan solusi yang mangkus dan sangkil.

Menutup pernyataan, Putu menekankan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh penduduk setempat selama ratusan tahun demi melindungi kelestarian air harus didukung oleh multipihak. Maka, ia meminta dukungan sejumlah pemangku kepentingan agar peduli sekaligus melindungi kearifan lokal tersebut dengan mengambil sikap melalui regulasi dan hukum.

“Saya pikir mungkin (kearifan lokal) ini penting bagi lembaga-lembaga tertentu, baik eksekutif, legislatif, atau mungkin internasional, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian sumber air yang didasarkan pada norma-norma lokal,” tandas Ketua Kaukus Air DPR RI itu.

Baca Selengkapnya