Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Transformasi Ekonomi Desa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) 2022 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Sebagai pembicara, Menko Luhut menyampaikan beberapa poin penting terkait penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi. Secara khusus Menko Marves juga menyampaikan mengenai perlunya transformasi ekonomi di desa.
“Penanganan ekonomi di desa adalah peran anda yang semua hadir di sini. Desa menjadi signifikan, karena jika dalam skala mikro sudah bagus, maka secara nasional kita juga pasti akan jadi lebih bagus,” ujar Menko Luhut dalam paparannya kepada seluruh anggota APDESI.
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa ada dua hal yang penting yang perlu dikerjakan oleh seluruh pemerintah desa di wilayah Indonesia, yaitu adanya pengembangan sumber daya manusia yang berada di desa dan juga adanya tranformasi ekonomi desa.
“Untuk riset kita akui kita masih kalah dengan Malaysia atau Tiongkok, tetapi bukan berarti kita tidak bisa kejar, justru kita kejar dengan berbagai bukti inovasi produk buatan dalam negeri karya anak-anak kita dari berbagai perguruan tinggi yang contohnya seperti ruang isolasi, prototipe masker N95, mobile lab BSL-2, dan juga karya-karya dari para UKM/UMKM dari masing-masing daerah yang juga menjadi produk inovasi,” ujar Menko Luhut.
Terkait transformasi ekonomi desa, Menko Luhut menyatakan pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Untuk itu kepala desa harus mencari orang-orang yang bisa disekolahkan agar nantinya mampu menaikkan daya ekonomi dari desa tersebut.
“Untuk teman-teman di desa, bantu desa kalian dengan mengembangkan sumber daya manusia, agar terjadi inovasi dan juga industri di desa kalian. Sekolahkan mereka, karena itu akan mampu menaikkan kesejahteraan dan perekonomian desa,” tegasnya.
Mayoritas dari penduduk pedesaan memiliki data lebih dari 80% tenaga kerjanya berada di sektor pertanian dan hanya lulusan SMA/SLTP. Untuk itu, tingkat pendidikan desa perlu dinaikkan agar mendorong kualitas sumber daya manusia dan juga menaikkan kesejahteraan desa. Mendorong hal ini terjadi, maka dana desa yang sudah terus meningkat sejak 2015 perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan kondisi ekonomi desa.
Selain memaparkan terkait sumber daya manusia dan transformasi ekonomi desa, Menko Marves Luhut tidak lupa menyampaikan adanya kesempatan emas bagi Indonesia dalam memanfaatkan gejolak Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina dalam meningkatkan perekonomian.
“Di masa yang penuh gejolak ini, Indonesia harus mampu memainkan perannya dengan baik. Kita melihat adanya berbagai pertumbuhan ekonomi yang justru semakin naik, kemudian inovasi di bidang kesehatan, bahkan adanya perbaikan dalam industri dalam negeri melalui hilirisasi industri. Ini menjadi bukti, bahwa Indonesia dapat memainkan perannya dengan baik walaupun dalam kondisi yang penuh gejolak,” katanya.
Pernyataan Menko Luhut dibuktikan dengan berbagai catatan penting tentang pengendalian Covid-19 yang baik, berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencetak rekor tertinggi terkait kinerja pasar saham. Terjadinya pengembangan industri besi dan baja di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah timur yang sebelumnya di dominasi wilayah barat Indonesia.
Kemudian yang juga menjadi bukti, adanya digitalisasi berbagai sektor industri untuk meningkatkan efisiensi misalnya seperti National Logistic Ecosystem (NLE) yang bertujuan untuk digitalisasi sistem ke pelabuhanan, Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), hingga adanya E-Katalog meningkatkan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN).
Dalam kesimpulannya, Menko Luhut menjelaskan sekarang ini Indonesia sudah berbeda dari yang dulu, Indonesia sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Saat ini, Indonesia fokus kepada tantangan pasca pandemi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045.
“Kita harus kompak, bersatu, dan memfokuskan pikiran untuk kemajuan bangsa kita,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
