Presiden Minta Dunia Usaha Optimistis Hadapi Tahun Politik
Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta para ekonom dan pelaku usaha serta industri untuk optimis dalam memandang perekonomian Indonesia ke depan. Tahun 2018 memang tahunnya politik dan dunia usaha banyak yang berbicara untuk ambil posisi wait and see. Terkait ini, Presiden mengajukan sebuah pertanyaan.
“Pertanyaan saya sekarang, kalau mau wait and see maka mau sampai kapan?” tanyanya saat menjadi pembicara di acara Sarasehan ke-2 100 Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2017.
Tahun 2014 kemarin Indonesia menjalani pemilihan presidennya. Setahun setelahnya ada kurang lebih 150-an Pilkada. Sementara di tahun 2016 ada 101 Pilkada.
“Nanti tahun 2018 ada 171 Pilkada, wait and see lagi. Tahun 2019 ada Pilpres, wait and see lagi. Apa mau seperti itu terus?” ia menambahkan.
Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia bukan kali ini saja menghadapi ujian demokrasi. Seiring waktu, masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut.
“Yang kemarin-kemarin baik-baik saja, aman-aman saja. Ekonomi kita tidak terpengaruh dengan Pilkada-Pilkada yang kemarin dijalankan,” tuturnya.
Bahkan menurutnya, dalam tiga tahun ke belakang, sejumlah capaian positif di bidang ekonomi berhasil diraih. Mulai dari lembaga-lembaga internasional seperti Moody’s, Fitch Ratings, dan Standard & Poor’s memberikan predikat layak investasi kepada negara kita.
“Kemudian peringkat daya saing global kita meningkat dari nomor 41 menjadi nomor 36 dari 137 negara,” ucapnya.
Selain itu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga meningkat. Dari sebelumnya berada di peringkat 120 pada tahun 2014, kini mampu melejit dan berada di peringkat 72.
“Menurut saya ini sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72, target saya di peringkat 40 pada 2019,” ujarnya.
Di samping itu, juga banyak peningkatan-peningkatan lain seperti sektor pariwisata yang tumbuh sebesar 25,05 persen di kuartal tiga tahun ini dibanding periode yang sama pada 2016. Presiden Joko Widodo pun percaya bahwa ke depan, perekonomian Indonesia akan semakin baik.
“Melihat angka seperti ini artinya apa? Artinya kita harus optimis. Negara-negara lain melihat perkembangan ekonomi kita saja optimis, mengapa malah kita sendiri tidak optimis?” ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Perekonomian
Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pihaknya gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia ini dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia.
“Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah karena kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ini studi dari World Bank (2015) dan McKinsey (2013),” ucapnya.
Maka itu, pihaknya memang gencar untuk membangun mulai dari daerah terluar dan yang selama ini kurang mendapat perhatian seperti di Papua. Khusus di Papua, pemerintah membangun jalan Trans-Papua dan sejumlah infrastruktur lainnya untuk menekan disparitas harga.
“Bagaimana harga semen di sana tidak Rp2 juta?” ucapnya sambil menunjukkan foto-foto kondisi infrastruktur di Papua yang masih memerlukan pembangunan.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Sudah saatnya bagi kita untuk mulai beralih dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi investasi.
“Sehingga menjadi lebih produktif dan memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian,” tuturnya.
Demikian halnya dengan proses industri yang mengandalkan sumber daya alam. Saat ini, Indonesia harus bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menuju industri manufaktur yang dapat meningkatkan nilai tambah.
“Ini menjadi kunci, jangan sampai kita terus-terusan lagi mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan. Kita harus mulai ekonomi berbasis proses,” ucapnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
