Dukung Pidato Soekarno Jadi Warisan Ingatan Dunia, Tjahjo: Peran Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa untuk Dunia
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa arsip negara merupakan memori kolektif yang berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Menurutnya lika-liku perjalanan sebuah negara dapat tercatat dengan baik dalam arsip sebagai informasi aktual atas peristiwa penting yang telah dilalui.
“Sebagai memori kolektif, arsip merupakan endapan informasi bangsa yang mengandung nilai-nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional “Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New” yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara virtual, Senin (11/10).
Mengutip dari Bung Karno, Tjahjo menyampaikan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut berkeinginan kuat untuk menciptakan peran arsip sebagai sumber pembelajaran sejarah perjalanan bangsa.
“Tentunya, arsip juga berperan sebagai pertanggungjawaban nasional atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Arsip, sebagai warisan dokumenter perjalanan sebuah bangsa dan negara juga berfungsi sebagai ingatan dunia yang perlu dilestarikan. Sebagai khazanah sejarah bangsa, arsip memainkan peran yang strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang,” paparnya.
Melalui Pekan Memori Dunia: Memory of World, memori kolektif bangsa dapat didiseminasikan dengan baik. Pada tahun ini, ANRI mengusung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok dan pidato Presiden Soekarno di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 dengan judul To Build the World a New sebagai ingatan kolektif dunia atau memory of the world dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations (UNESCO).
Atas prakarsa tersebut, Menteri Tjahjo pun menyampaikan dukungannya.
“Kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung upaya ANRI menjadikan tonggak sejarah Indonesia menjadi ingatan kolektif dunia. Terlebih, dua peristiwa penting tersebut merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia,” tutur Tjahjo.
Tjahjo menuturkan pada masa tersebut, Indonesia memainkan peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dimulai pada KTT Asia Afrika pada April 1955 di Bandung, Indonesia mulai menonjolkan diri dalam percaturan politik dunia.
Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan pengurangan ketegangan antara dua blok besar dunia yang berkuasa pada saat itu, untuk mencapai perdamaian dunia.
Berkaca dari dua tonggak sejarah Indonesia tersebut, Menteri Tjahjo menyimpulkan bahwa arsip memiliki tiga peran dalam konteks kebangsaan. Pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa.
Kedua, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa.
Tjahjo juga menyampaikan bahwa dunia kearsipan membutuhkan pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi.
“Sehingga peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan pengajuan arsip pidato Soekarno menjadi warisan dunia UNESCO tersebut didasarkan oleh pemikiran presiden pertama RI tersebut yang berpengaruh dalam hubungan internasional.
“Ini representasi puncak pemikiran dan perjuangan Soekarno dalam memimpin Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan secara internasional,” kata Imam.
Koleksi arsip pidato Soekarno tersebut tersimpan di ANRI dan Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara sahabat untuk mengajukannya sebagai warisan dokumenter PBB.
Selain pidato Soekarno tersebut, ANRI juga mengajukan dua arsip untuk menjadi warisan dokumenter UNESCO, yakni Arsip KTT Gerakan Non-Blok I dan Hikayat Aceh. Arsip KTT Gerakan Non-Blok I merupakan joint nomination yang diajukan bersama Serbia dan Aljaziar, serta telah mendapatkan letter of support dari negara yang menghadiri KTT tersebut.
“Sementara itu, arsip Hikayat Aceh diajukan bersama-sama antara Indonesia dan Belanda, karena ini milik ANRI dan KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) Belanda,” ujar Imam.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
