Soal Jozeph Paul Zhang, Romo Benny: Kalau Dia Mengaku Pancasilais, Tidak Mengolok-olok Agama
Jakarta – Tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Jozeph Paul Zhang, mengaku seorang pancasilais. Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo, mengatakan, apabila Paul Zhang seorang pancasilais, ia tidak akan mengolok-olok agama orang lain.
“Ya nggak jelas, kalau dia mengaku pancasilais, tidak mengolok-olok agama, tidak menebar seperti mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan cara dia itu jelas bahwa dia memprovokasi sehingga antarumat beragama itu yang rukun, damai, dan menjadi tidak damai, karena ulah dia,” ujar Romo Benny, Rabu (21/4/2021).
Romo Benny mengatakan Paul Zhang telah melanggar sila-sila yang ada di Pancasila. Paul dianggap telah melanggar sila pertama hingga sila kelima.
“Kalau dia menghayati pancasila, dia tidak akan melakukan itu, jadi sebenarnya tindakan dia itu melanggar dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima,” ucapnya.
Romo Benny berharap pelecehan terhadap ajaran agama tidak terjadi lagi di Indonesia. Menurutnya, apabila orang yang menghayati nilai-nilai Pancasila, tidak akan melecehkan agama orang lain.
“BPIP berharap pelecehan terhadap nilai-nilai yang luhur dalam agama itu harusnya tidak ada lagi di bumi Indonesia, karena kalau orang yang menghayati nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dia akan menghormati nilai-nilai keagamaan itu sebagai nilai luhur yang harus dijaga, maka semua tindakan pelecehan terhadap agama, itu harus segera ditindak. Jadi hukum harus berlaku adil bagi semuanya,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Menag Yaqut Cholil Qoumas menduga yang dilakukan Paul Zhang dengan mengaku nabi ke-26 mengarah ke penistaan agama. Paul Zhang merespons pernyataan Menag tersebut.
“Pak Menteri Gus Yaqut, harusnya Pak Menteri ngomongnya nggak begitu, ‘Oke Paul, saya kerjakan GKI Yasmin dan gereja-gereja lain yang ditutup saya buka, tapi lu berhenti ya, jangan bicara gitu’. Oh ya pasti saya akan berhenti, artinya memang ada tindakan nyata,” ujar Paul dalam video YouTube seperti dilihat detikcom, Selasa (20/4/2021).
Paul juga sempat mengklaim diri lebih pancasilais dibanding Gus Yaqut. Hal itu dikatakannya saat dia mengaku sempat dituduh anti-Pancasila.
Awalnya Paul bicara soal hoax bahwa dia buron. Lalu dia mengatakan hoax sebagai buah dari agama.
“Ternyata saya bisa dihubungin kan, saya nggak DPO kan, saya tidak sulit kok dihubungin. Ada masalah apa? Artinya Anda sedang didik rakyat Indonesia untuk percaya kepada hoax. Itulah buah dari agama, hoax. Agama memang dilahirkan dari hoax,” katanya.
“Beda dengan bertuhan. Coba sila pertama Pancasila bunyinya apa, bukan agama loh, bertuhan loh. Kita berapa kali kuliah Pancasila ada orang yang tuduh saya anti-Pancasila. Saya lebih pancasilais dari Anda yang salatnya gila-gilaan. Saya lebih pancasilais daripada Gus Yaqut. Haqul yakin saya lebih pancasilais dari Gus Yaqut,” tambahnya.
“Salah saya di mana ketika saya mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya. Nggak salah dong, itu kan tafsir saya. Kalau saya salah, Gus Yaqut ayo debat sama saya kalau bilang (Nabi) Muhammad nggak salah,” kata Paul.
Selain itu, dia mengomentari pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom yang meragukan gelar pendetanya. Paul menegaskan dia memiliki sertifikat sebagai pastor.
“Tapi tadi si orang PGI, Gultom lu dibacain ayat Alkitab udah kelepek-kelepek, kalau iman harus dengan perbuatan. Terus Pak Gomar Gultom ‘Paul itu bukan PGI’, ya memang gue pikirin, memang lu siapa? Saya mau jadi nabi, mau jadi pendeta, suka-suka saya, memang siapa yang melarang, makanya kalau saya kata pendeta, itu ada lagi sesuatu, di sertifikat saya tulisnya pastor,” ucapnya.
“Ya itu hak Pak Gultom, bilang nabi palsu, wong saya juga nggak kenal dia, ngapain juga saya tunjukkan keaslian saya, kamu nggak ada urusan juga,” imbuh dia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
