Connect with us
Juanito "Toa" Carlos Djamal

Mengenang 1 Tahun Wafatnya Relawan Penggerak Nawacita

Juanito Carlos Djamal atau lebih dikenal dengan panggilan “Nito” di kalangan keluarga dan teman sekolahnya atau “Toa” sebutan teman kampusnya di Institut Teknologi Bandung (ITB), lahir pada 14 Mei 1967—tahun-tahun penuh gejolak.

Toa besar dan tumbuh ketika bulan madu Orde Baru dengan kelompok Islam dan kampus, yang melegitimasi kekuasaannya usai. Kekecewaan masyarakat kampus terhadap Rezim Soeharto sudah dimulai ketika Organisasi Kemahasiswaan di ITB menyatakan diri kembali ke kampus pada awal 1970-an. Peristiwa penembakan Rene L. Conrad pada 6 Oktober 1970, dan rangkaian gelombang protes dari kampus di penjuru Nusantara menjadi pemicunya.

Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaan menggunakan politik garis keras. Represi yang sangat berlebihan tidak saja pada organisasi politik yang tidak sepaham, tetapi juga pengendalian pers, ormas Islam, dan organisasi kemahasiswaan.

Fusi partai politik merupakan langkah Rezim Soeharto untuk mengebiri demokrasi di Indonesia. Rezim ini pun melebarkan fungsi militer di Indonesia, mulai dari pembentukan dwifungsi ABRI (sekarang TNI) dan pembentukan lembaga teritorial yang dikuasai oleh ABRI sampai tingkat desa seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kemudian pembentukan lembaga ekstrayudisial Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Kopkamtib) dengan kekuasaan menangkap dan menahan orang tanpa batas waktu serta penggunaan UU subversif dan pasal karet 154 KUHP yang penggunaannya sesuai selera rezim saat itu.

Juanito “Toa” Carlos Djamal

Laksus Kopkamtib ini kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional atau Bakorstanas pada 1980-an. Badan ini merupakan tangan rezim Orde Baru mengendalikan masyarakat dengan pendekatan yang sangat represif atas nama ‘stabilitas nasional’.  Teror dan pencabutan hak-hak sipil mewarnai era ini, penculikan, pembunuhan dan pemenjaraan menjadi pemandangan biasa bagi mereka yang dianggap mengancam kestabilan pemerintahan Rezim Soeharto.

Tidak kurang beberapa kejadian penting yang menelan korban terjadi di era ini, di antara yang menonjol adalah Peristiwa Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari 1974. Demonstrasi terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sebagai bentuk protes atas dominasi modal asing di Indonesia.

Gerakan Anti-Kebodohan dan beberapa gerakan perlawanan muncul di era ini pula. Sampai puncaknya Soeharto memerintahkan menyerbu kampus ITB pada 1978 ketika mahasiswa menyatakan “Tidak Mempercayai dan Tidak Menginginkan Soeharto Kembali sebagai Presiden Republik Indonesia!”.

Gejolak itu melahirkan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK. Lewat NKK/BKK, pemerintah secara mutlak mengendalikan kehidupan kampus dengan melarang mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berpolitik. Dewan Mahasiswa (DM) yang merupakan lembaga otonom beserta perangkatnya dibubarkan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya