The Flash dari Lombok Utara
Delapan belas tahun lalu, di bulan ini, di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, lahirlah bayi laki-laki bernama Lalu Muhammad Zohri. Bayi ini lahir dari keluarga miskin.
Rumahnya saja begitu memprihatinkan. Atapnya yang dari bambu sudah reot. Dinding kayunya lapuk. Itu pun tidak semuanya kayu. Ada sisi yang terbuat dari rotan, dan sudah rapuh juga.
Lantainya bukan keramik, melainkan tanah padat. Alas tidurnya hanya kasur tua tanpa ranjang. Dengan kapuk seadanya pula. Bagi orang baru yang tidak biasa, mungkin akan sulit tidur rasanya.
Ayahnya, Lalu Ahmad, bekerja sebagai nelayan. Sedangkan ibunya, Saeriah, sudah meninggal sejak Zohri duduk di bangku SD. Lantaran sendirian membesarkan anak, ayahnya pun terpaksa melakukan pekerjaan sampingan sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Zohri sendiri akhirnya menjadi yatim piatu, setelah ayahnya menyusul menghadap Sang Pencipta kira-kira setahun lalu. “Zohri kalau pulang tidur di rumah bedek peninggalan orang tua kami. Kami sudah usulkan bantuan program rumah kumuh dari pemerintah Lombok Utara, namun belum ada kabar sampai saat ini,” kata Ma’rif, salah satu kakak Zohri.
Namun siapa menyangka. Dari rumah memprihatinkan itulah, lahir seorang pengharum bangsa. Di usia 18 tahun, Zohri berhasil meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U-20 di Tampere, Finlandia.
Ia mendapatkannya dengan elegan pula. Sebab ia menyingkirkan dua pelari asal Amerika Serikat Anthony Schwartz dan Eric Harrison di peringkat dua dan tiga. Perlu diingat, AS merupakan langganan negara penghasil pelari sprint dunia.
Bagaimanapun, sejarah baru tercipta. Merah Putih untuk pertama kalinya berkibar di Kejuaraan Dunia Atletik U-20. Ini juga menjadi sejarah bagi cabang lari Indonesia. Sebab sebelumnya, prestasi terbaik pelari Indonesia cuma sampai finis di posisi delapan. Itu pun 1986 silam.
“Saya sangat gembira dengan catatan waktu terbaik dan rekor junior nasional,” kata Zihri seperti dikutip situs resmi IAAF. “Sekarang saya akan mempersiapkan diri untuk Asian Games bulan depan,” tambahnya.
Ya benar saja. Catatan waktunya itu sekaligus memecahkan rekor nasional junor atas namanya sendiri. Sebelumnya ia merupakan pemegang rekor pelari nasional tercepat di nomor 100 meter dengan catatan waktu 10,27 detik di Kejuaraan ASia.
Spontan saja banyak yang ingin mengenal dirinya–walaupun terkejut setelah tahu fakta tentang kehidupannya. Bagaimana tidak, kehidupan keluarga Zohri sampai sekarang pun masih memprihatinkan. Jelas dibutuhkan perhatian pemerintah guna membantu keluarga Johri.
“Semasa hidup, orang tua kami sangat men-support Zohri untuk terus mengukir prestasinya. Alhamdulillah amanat itu dijalankan dan sekarang telah mengharumkan nama Indonesia. Kami sangat bersyukur,” ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Ada Koperasi Nasional Masuk 100 Besar Koperasi Global
Pertemuannya dengan dunia atletik pun tak mewah. Sebab saat pertama kali ditawari mengikuti kejuaraan, Zohri sempat menolak. Salah satu alasannya persoalan biaya yang dikhawatirkan.
Namun orangtua Zohri saat itu menginginkan anaknya tetap ikut. Semangat Zohri pun bangkit dan menerima tawaran tersebut.
Zohri mengenyam pendidikan SDN 2 Pemenang Barat, dan melanjutkan di SMPN 1 Pemenang. Belum tuntas menjalankan sekolah di SMP itu, Zohri mendapat tawaran untuk ikut dalam kejuaraan. Ia dianggap berpotensi dan berhasil hingga beberapa kali menoreh prestasi.
“Dulu saat SMP, Zohri terbilang siswa yang malas. Beberapa kali dijemput ke rumah untuk bisa sekolah oleh gurunya, dan bahkan pernah tidak naik kelas satu kali,” kata sang kakak.
Hingga akhirnya, Lalu Muhammad Zohri dipanggil PB PASI untuk mewakili Indonesia. Zohri pun mengikuti Asian Junior Athletic yang diselenggarakan di Gifu Jepang belum lama ini. Ia bahkan sukses meraih medali emas setelah berhasil menaklukkan pelari dari berbagai negara.
Sampai di Finlandia kemarin, Zohri mencatatkan sejarah sebagai juara dunia junior. Dengan prestasi yang ditoreh Zohri saat ini, Ma’rif pun berpesan agar tetap mempertahankannya demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun Zohri juga diingatkan tetap memperhatikan masa depannya.
“Saya sering komunikasi dengan Zohri, saling menanyakan kabar. Meskipun dalam keadaan sibuk, ia menyempatkan diri untuk menghubungi kelurganya di Lombok Utara,” ujarnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
