Connect with us

YOGA FOR DILANS: MEMPERSATUKAN YANG TERABAIKAN

Penulis:
Farhan Helmy
Inisiator Perhimpunan Pergerakan DILANS-Indonesia

“Seseorang mencari sesamanya karena dia mencari dirinya, dan orang lain mencari sesamanya karena dia takut kehilangan dirinya. Cintamu yang buruk terhadap dirimu membuat kesendirian menjadi penjara bagimu.” -Nietzsche

SAYA ingin berbagai perenungan dan pengalaman setelah keenam kalinya menggelindingkan kegiatan Yoga untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia (#Yoga4DILANS). Kemarin dengan peserta dan termasuk instruktur dan para pendukungnya diperkirakan sekitar 75 orang, https://www.instagram.com/reel/CjxtDrkPl5G/?igshid=NjZiMGI4OTY=

Saya bukan seorang Yogist, walau beberapa anggota keluarga besar ibu saya menjadi instruktur Yoga sudah lebih dari 10 tahun. Umumnya tidak sebagai profesional tetapi panggilan sebagai karma. Barangkali DNA yang mengalir untuk memberikan pengabdian sosial menjadikan masyarakat dan sekeliling menjadi sehat.

Tidak gampang untuk meyakinkan dunia yang menganggap setiap apa yang dilakukan sebagai kontestasi ideologi/keyakinan dibanding dengan perannya dalam kemanusiaan. Padahal peradaban dunia ini tercipta dari suatu interaksi yang dinamik dari keragaman. Tidak hanya manusianya, bahkan alam yang ditempatinyapun semakin meyakinkan kita bahwa tidak mungkin peradaban dibangun dalam pikiran tunggal.

Adik saya yang instruktur Yoga, sering mengeluh ketika banyak sahabat atau tetangganya yang muslim mempersoalkan kenapa sebagai seorang muslimah justru mempromosikan Yoga yang justru berasal dari tanah India yang notabene berasal dari praktek agama Hindu. Pertanyaannya tidak gampang, Bukan hanya di tanah air stigma itu dilekatkan, bahkan ditempat lahirnyapun demikian. Tidak ada salahnya soal ini, karena memang awalnya menjadi bagian dari ritual keagamaan.

Tetapi evolusinya sudah sedemikian rupa. Yoga moderen dipraktekkan dan diadaptasi di berbagai negara yang ditujukan dengan kesehatan tubuh maupun jiwa.

Orang tua kami lahir dari dua kultur yang berbeda. Ayah dengan pendidikan dan keluarga yang sangat kuat dalam memegang agama Islam bersatu dengan ibu yang memilki latar tradisi kuat “Sunda Wiwitan”. Keduanya telah mewariskan satu fondasi etika dalam memperlakukan diri dan Liyan, termasuk dalam beryoga.

LALU apa yang dipersatukan dalam kegiatan #Yoga4DILANS?

Saya tidak akan bosan mengatakan dalam setiap perbincangan bahwa saat ini warga penyandang disabilitas didunia sekitar 1 Milyar orang, dan meningkat setiap tahunnya (WHO), 23 juta orang diantaranya tinggal di bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Lansia, penduduk berusia 60 tahun atau lebih, sedunia saat ini sekitar 1 Milyar, dan akan meningkat terus setiap tahunnya. Pada tahun 2030 diproyeksikan, 1 dari 6 orang adalah lansia (WHO, https://bit.ly/3ggrP7S). Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 30 juta orang (BPS, 2021).

Bisa kita bayangkan bebannya bagi negara manapun kalau digabung keduanyà, sedunia sekitar 2 Milyar, di Indonesia sekitar 50 juta lebih.

Beban ini karenanya perlu diintervensi dalam suatu aksi yang masif oleh negara dimanapun, termasuk warganya. Kerumunan ini mungkin diantara jalan yang perlu dilakukan pada tataran mikro. Ini renungan dan catatan saya:

Pertama, inklusivitas dan restorasi perilaku Inilah kerumunan miniatur Indonesia yang inklusif yang mempersatukan penyandang disabilitas dan non-disabilitas yang tidak mempersoalkan latar belakang suku, agama, ras atau konstruksi sosial lainnya dalam suatu identitas. Tubuh, pikiran, dan jiwa (body, mind, soul) yang merupakan gerak yang selaras telah menjelma dalam interaksi para peserta untuk saling berbagi, menyemangati, dan mengenal sesama.

Tidak hanya itu. Kegiatan yang dilakukan dari taman ke taman memberikan pengalaman spiritual yang dalam. Relasi antara diri kita dengan sesama yang lain (Liyan) maupun alam, dan segala mahluk yang ada di atasnya bisa dirasakan kenapa eksistensi dan interaksinya harus dijaga dan dirawat.

Masing-masing saling bergantung. Bernafas untuk menghirup Oksigen (O2) memerlukan lingkungan yang sehat, demikian juga hirupan yang sama dari tumbuhan di sekeliling kita untuk menyerap Karbon Dioksida (CO2). Interaksi ini harus dalam suatu harmoni, yang satu saling menyempurnakan yang lainnya.

Tetapi seringkali yang kita lihat sebaliknya. Interaksi ini terganggu oleh perilaku berlebihan telah menyebabkan disharmoni, ketidakseimbangan yang berujung pada krisis.

Kita juga tidak merasa berterimakasih terhadap apa yang diberikan pada kita. Yang alami dirusak dengan apa yang disebut moderen. Tubuh menjadi ringkih dari pikiran dan apa yang selama ini dikonsumsi. Demikian juga empati terhadap sesama makin hari makin tergerus.

Beragama dan berkeyakinan sering nampak tidak terkoneksi dengan keseharian. Liyan bukan bagian dari kehidupan yang harus dijalankan.

Karenanya restorasi relasi ini penting untuk mengembalikan agar terjadi koreksi terhadap perilaku ini. Dalam pandangan saya yoga adalah refleksi untuk koreksi untuk itu. Saya pernah menuliskan soal ini, “Krisis dan Restorasi Relasi Nature, Culture dan Belief https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226138950842945&id=1313539313

Kedua, mengatasi kekosongan dan kehampaan akan kesendirian. Tidak gampang menjalani keseharian bagi penyandang disabilitas dan lansia. Hidup semakin mahal, kemampuan fisik dan ekonomi makin menurun bagi sebagian besar diantara banyak kawan saya ini. Bahkan untuk menghadiri kegiatan inipun suatu perjuangan tersendiri.

Adanya kerumunan seperti ini membuka ruang untuk berinteraksi, bahwa kita tidak sendirian. Ini semacam “communal healing” sekaligus berujar pengalaman dan pengetahuan dalam mengatasinya.

Biasa dilakukan dalam tiga sesi: beryoga, berbagi pengetahuan dari para pakar dan praktisi,dan diakhiri dengan ramah tamah. Dan tentunya selain kami, juga peserta dapat mendokumentasikannya lewat foto dan video yang dishare di grup WA.

Ketiga, ruang publik sebagai ruang interaksi bukanlah ruang kosong. Beragam pertarungan kepentingan ada diatasnya. Ruang pertukaran untuk meyakinkan tentang tentang pentingnya suatu kebersamaan bahwa kita tidak hidup sendirian.

Karenanya kesetaraan menjadi salah satu fondasi penting kalau kita mau mengklaim sebagai kota yang inklusif. Semua peserta akan mengalami kesulitan untuk ikut serta dalam kegiatan ini manakala aksesibilitas terbatas.

Keempat, praktek keseharian yang sehat. Mendengar melihat langsung, termasuk merasakan apa yang saya alami sebagai difabel karena kecelakaan, sains kedokteran dan treatment pemulihannya masih belum semaju dibanding dengan apa yang dirasakan penderita.

Karenanya kehadiran para dokter dan terapis rehab medik memberikan juga inspirasi bagaimana mengatasi atau paling tidak umpan balik untuk menanganinya.

Paparan interaktif oleh Dr. dr. Sunaryati, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Santosa Bandung International Hospital tentang kebersihan dalam keseharian menarik untuk dipraktekan. Warga DILANS harus membiasakan mencuci tangan dengan sabun atau “hand sanitizer. Juga kebersihan bagi yang sudah bergantung pada popok.

Kebiasaan kecil ini, walaupun gampang sering diabaikan. Tetapi sangat penting dilakukan oleh siapapun, apalagi bagi kelompok yang rentan.

Kelima, pemberdayaan warga penyandang disabilitas dan lansia. Sebagian besar logistik untuk kegiatan ini diproduksi oleh warga DILANS yang dapat digolongkan sebagai UMKM bahkan industri kelas rumahan. Kaos diproduksi dari penyandang disabilitas. Konsumsi makanan dari suatu pojok UMKM di salah satu sudut kota Bandung, demikian pula berbagai perangkat yang digunakan.

Tentunya pemberdayaan dan relasi seperti ini harus dibangun. Banyak pelatihan yang dilakukan melalui berbagai program tidak secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menopang keseharian warga ini. Seringkali pelatihan pun dirancang sekedar memenuhi pemenuhan program, yang lebih mengedepankan kepentingan si pembuat program.

DEMIKIAN sekilas renungan dan catatan saya pada kegiatan #Yoga4DILANS dua hari lalu. Atas nama Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasi dan dukungan sehingga kegiatan rutin bulanan ini bisa terlaksana hingga kini.

Salam sehat selalu 🙏

#dilansindonesia #BandungInklusif #jabarjuara #ecosocrights #wargaaktifbirokratresponsif #Bandung212 #bbc76community

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya