Connect with us

Urgensi Ekosistem Ibu Kota Negara

(Ilustrasi)

Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta pada sisi lain sebaiknya juga dilihat sebagai gagasan membentuk Ibu Kota Negara Indonesia yang lestari. Ibu kota negara yang harus terlepas dari berbagai masalah ketidaklestarian Kota Jakarta saat ini.

Dan, “Kelestarian (kota) hanya dapat dicapai ketika kota dianggap sebagai sistem dan komponen sistem yang menyatu dalam keseimbangan ekologis satu dengan lainnya”, tulis Newman dan Jenings (2014) dalam bukunya “Kota Sebagai Ekosistem Lestari” mengutip laporan United Nations University/Institute of Advanced Studies yang ditulis Marcotullio dan Boyle (2003).

Gagasan menjadikan ibu kota negara sebagai ekosistem yang lestari juga memiliki makna lebih jauh yaitu memberikan prespektif baru dalam membangun kota yang lestari. Dengan catatan apabila ibu kota negara yang baru ini direncanakan, didesain, dan dikonstruksi sebagai sebuah ekosistem.

Saat ini banyak kota-kota di dunia yang mulai didesain ulang dengan pendekatan ekosistem. Melbourne di Negara Bagian Victoria Australia dan Bogota di Columbia adalah kota yang sangat serius ingin dijadikan kota yang ekologis dan manusia oleh pemerintahnya.

Di Indonesia, barangkali baru dua pemerintah kota yang melakukan pendekatan ekosistem dalam pembangunan kotanya yang dapat dilihat dari visi yang mereka rumuskan yaitu Kota Surabaya dan Kota Kendari.

Kota Surabaya mengusung visi kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Sementara Kota Kendari mengusung visi kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi.

Terlepas apakah kedua kota ini telah melakukan pembangunan kotanya secara baik melalui pendekatan suatu sistem ekologi, namun pemerintah kedua kota tersebut ingin memberikan inspirasi dan pedoman pembangunan kotanya menuju kelestarian.

Lantas, bagaimana dengan ibu kota negara kita yang akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur?

Asas Lestari

Dengan tidak bermaksud meniru, barangkali tidak ada salahnya apabila Pemerintah Indonesia memperhatikan “Sepuluh Asas-asas Melbourne” untuk Kota Lestari yang disahkan oleh pemerintah-pemerintah lokal pada Konfrensi Dunia di Johannesburg pada Tahun 2002.

Kesepuluh Asas Melbourne seperti yang ditulis Newman dan Jennings (2014) adalah: pertama, membuat visi jangka panjang untuk kota berdasarkan kelestarian, dengan kesetaraan antar generasi, sosial, ekonomi, dan politik serta individualitas mereka; kedua, mencapai jaminan ekonomi dan sosial jangka panjang; ketiga, menyadari nilai-nilai dasar dari keanekaragaman hayati dan ekosistem alam untuk melndungi dan memulihkannya; keempat, memungkinkan masyarakat utuk meminimalisasi jejak ekologis mereka; kelima, membangun karakteristik ekosistem dalam pembangunan dan pemeliharan kota yang sehat dan lstari; keenam, mengenal dan mengembangkan karakteristik yang khas dari kota yaitu nilai-nilai manusia dan budaya, sejarah, dan sistem alamnya; ketujuh, memberdayakan masyarakat dan mendukung partisipsi; kedelapan, menembangkan dan menciptakan jaringan kerja sama demi masa depan bersama yang lestari; kesembilan, mempromosikan produksi dan konsumsi lestari melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dan pengelolaan permintaan yang efektif; kesepuluh, memungkinkan perbaikan terus menerus berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik.

Terlepas dari besarnya pembiayaan dan skema pembiayaan yang akan digunakan dalam membangun ibu kota negara yang baru–Direncanakan akan menggunakan luas lahan hingga 180.000 hektar– dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang “biasa” membangun ibu kota negara yang baru tentu sangatlah mudah karena berupa hamparan lahan yang “kosong”. Namun, dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang berbasis ekosistem, perencanaan dan perancangan ibu kota negara yag baru ini relatif sulit.

Namun, “Sepuluh asas-asas Melbroune” tersebut di atas nampaknya akan jauh lebih mudah diterapkan karena kawasan yang dipakai sebagai lokasi ibu kota yang baru merupakan kawasan dengan ekosistem alami yang relatif luas.

Persoalan yang kemudian akan muncul adalah bagaimana para perencana, perancang, dan pengambil keputusan mendapatkan prespektif ekosistem yang dapat dilihat secara menyeluruh. Bukan menyederhanakan perencanaan dan perancangan yang hanya memembangun ibu kota negara secara fisik.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memembangun interaksi dengan dua kabupaten utama (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) dimana ibu kota negara yang baru akan diletakkan. Sebagai sebuah sistem, kedua kabupaten tersebut telah lebih dahulu berada di sana dan ibu kota negara yang baru ini bisa dikatakan sebagai komponen abiotik yang akan ditambahkan ke dalam sistem atau ekosistem yang telah lebih dahulu ada.

Dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang berbasis ekosistem, lokasi ibu kota negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ini berada dalam “kawasan” ekosistem yang relatif luas. Dengan demikian, seluruh kabupaten kota yang akan berinteraksi dengan ibu kota negara yang baru ini harus bergerak secara bersama-sama mengubah kebijakan pembangunan kota atau daerahnya dengan memperhatikan “Kesepuluh Asas-asas Melbroune” seperti yang telah diuraikan di atas.

Hal itu mutlak dilakukan agar Provinsi Kalimantan Timur sebagai ekosistem kelak tidak mengalami masalah ketidaklestarian seperti yang dialami Kota Jakarta. Yang bukan tidak mungkin nantinya akan membuat ibu kota negara akan terjebak dalam persoalan lingkungan lebih serius sehingga terpaksa dipindahkan lagi.

 

Lian Lubis

Urban Designer

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah dan KPU Sepakat Pemilu 2024 Diadakan pada 14 Februari

Oleh

Fakta News
verifikasi kpu

Jakarta – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat tanggal Pemilu 2024 akan digelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi 14 Februari ini Rabu, dan Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah sepakat pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 digelar pada 14 Februari.

Tito mengatakan jika Pemilu diselenggarakan pada Februari, akan ada jarak waktu yang cukup menuju Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November.

“Kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga akan memberikan ruang dengan adanya pemilu dan pilkada serentak yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November,” kata Tito.

Sebelum rapat digelar, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menegaskan, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu berupaya mencapai kesepakatan soal tahapan dan jadwal Pemilu 2024 pada hari ini.

Menurutnya, jadwal pemilu penting untuk segera ditetapkan agar persiapan menuju Pemilu 2024 dapat segera dilakukan dengan matang.

“Semoga di dalam raker Komisi II dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu hari ini, dapat ditetapkan tahapan dan jadwal Pemilu 2024, termasuk tanggal pemungutan suara Pemilu 2024,” kata Luqman. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Berikan Tambahan Modal bagi Pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres

Muara Enim – Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

Santi, salah satu pedagang yang menerima bantuan tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya suntikan modal tersebut. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 telah menyulitkan dirinya dan teman-teman pedagang lainnya.

“Ini digunakan buat modal lagi sebab di tengah pandemi Covid ini modal kami sudah tidak ada. Untung ada Pak Jokowi,” ujar Santi.

Saat menghampiri Santi, Presiden Jokowi sempat menanyakan harga-harga sembako di Pasar Baru Tanjung Enim. Tak hanya itu, Presiden juga menyempatkan membeli cabai sebanyak dua kilogram.

“Beli cabai dua kilo, aku dikasih uang Rp200 ribu sama santunan uang Rp1,2 juta. Aku terima kasih sama Pak Jokowi,” imbuhnya.

Fitri, pedagang tempe yang juga mendapatkan bantuan, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Baginya, uang tersebut akan dipakai sebagai tambahan modal usaha.

“Buat Bapak Joko Widodo terima kasih sudah langsung datang ke sini untuk membantu masyarakat untuk menambah modalnya. Terima kasih Bapak sudah turun langsung ke sini. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain terima kasih,” ujar Fitri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Tekan Impor Rp 80 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi di Muara Enim
Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp 80 triliun.

“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya, mengutip Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” kata Presiden.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp 7 triliun.

“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

Presiden Jokowi di Muara Enim

Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. []

 

 

Baca Selengkapnya