Connect with us

Urgensi Ekosistem Ibu Kota Negara

(Ilustrasi)

Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta pada sisi lain sebaiknya juga dilihat sebagai gagasan membentuk Ibu Kota Negara Indonesia yang lestari. Ibu kota negara yang harus terlepas dari berbagai masalah ketidaklestarian Kota Jakarta saat ini.

Dan, “Kelestarian (kota) hanya dapat dicapai ketika kota dianggap sebagai sistem dan komponen sistem yang menyatu dalam keseimbangan ekologis satu dengan lainnya”, tulis Newman dan Jenings (2014) dalam bukunya “Kota Sebagai Ekosistem Lestari” mengutip laporan United Nations University/Institute of Advanced Studies yang ditulis Marcotullio dan Boyle (2003).

Gagasan menjadikan ibu kota negara sebagai ekosistem yang lestari juga memiliki makna lebih jauh yaitu memberikan prespektif baru dalam membangun kota yang lestari. Dengan catatan apabila ibu kota negara yang baru ini direncanakan, didesain, dan dikonstruksi sebagai sebuah ekosistem.

Saat ini banyak kota-kota di dunia yang mulai didesain ulang dengan pendekatan ekosistem. Melbourne di Negara Bagian Victoria Australia dan Bogota di Columbia adalah kota yang sangat serius ingin dijadikan kota yang ekologis dan manusia oleh pemerintahnya.

Di Indonesia, barangkali baru dua pemerintah kota yang melakukan pendekatan ekosistem dalam pembangunan kotanya yang dapat dilihat dari visi yang mereka rumuskan yaitu Kota Surabaya dan Kota Kendari.

Kota Surabaya mengusung visi kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Sementara Kota Kendari mengusung visi kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi.

Terlepas apakah kedua kota ini telah melakukan pembangunan kotanya secara baik melalui pendekatan suatu sistem ekologi, namun pemerintah kedua kota tersebut ingin memberikan inspirasi dan pedoman pembangunan kotanya menuju kelestarian.

Lantas, bagaimana dengan ibu kota negara kita yang akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur?

Asas Lestari

Dengan tidak bermaksud meniru, barangkali tidak ada salahnya apabila Pemerintah Indonesia memperhatikan “Sepuluh Asas-asas Melbourne” untuk Kota Lestari yang disahkan oleh pemerintah-pemerintah lokal pada Konfrensi Dunia di Johannesburg pada Tahun 2002.

Kesepuluh Asas Melbourne seperti yang ditulis Newman dan Jennings (2014) adalah: pertama, membuat visi jangka panjang untuk kota berdasarkan kelestarian, dengan kesetaraan antar generasi, sosial, ekonomi, dan politik serta individualitas mereka; kedua, mencapai jaminan ekonomi dan sosial jangka panjang; ketiga, menyadari nilai-nilai dasar dari keanekaragaman hayati dan ekosistem alam untuk melndungi dan memulihkannya; keempat, memungkinkan masyarakat utuk meminimalisasi jejak ekologis mereka; kelima, membangun karakteristik ekosistem dalam pembangunan dan pemeliharan kota yang sehat dan lstari; keenam, mengenal dan mengembangkan karakteristik yang khas dari kota yaitu nilai-nilai manusia dan budaya, sejarah, dan sistem alamnya; ketujuh, memberdayakan masyarakat dan mendukung partisipsi; kedelapan, menembangkan dan menciptakan jaringan kerja sama demi masa depan bersama yang lestari; kesembilan, mempromosikan produksi dan konsumsi lestari melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dan pengelolaan permintaan yang efektif; kesepuluh, memungkinkan perbaikan terus menerus berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik.

Terlepas dari besarnya pembiayaan dan skema pembiayaan yang akan digunakan dalam membangun ibu kota negara yang baru–Direncanakan akan menggunakan luas lahan hingga 180.000 hektar– dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang “biasa” membangun ibu kota negara yang baru tentu sangatlah mudah karena berupa hamparan lahan yang “kosong”. Namun, dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang berbasis ekosistem, perencanaan dan perancangan ibu kota negara yag baru ini relatif sulit.

Namun, “Sepuluh asas-asas Melbroune” tersebut di atas nampaknya akan jauh lebih mudah diterapkan karena kawasan yang dipakai sebagai lokasi ibu kota yang baru merupakan kawasan dengan ekosistem alami yang relatif luas.

Persoalan yang kemudian akan muncul adalah bagaimana para perencana, perancang, dan pengambil keputusan mendapatkan prespektif ekosistem yang dapat dilihat secara menyeluruh. Bukan menyederhanakan perencanaan dan perancangan yang hanya memembangun ibu kota negara secara fisik.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memembangun interaksi dengan dua kabupaten utama (Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) dimana ibu kota negara yang baru akan diletakkan. Sebagai sebuah sistem, kedua kabupaten tersebut telah lebih dahulu berada di sana dan ibu kota negara yang baru ini bisa dikatakan sebagai komponen abiotik yang akan ditambahkan ke dalam sistem atau ekosistem yang telah lebih dahulu ada.

Dalam konteks perencanaan dan perancangan kota yang berbasis ekosistem, lokasi ibu kota negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ini berada dalam “kawasan” ekosistem yang relatif luas. Dengan demikian, seluruh kabupaten kota yang akan berinteraksi dengan ibu kota negara yang baru ini harus bergerak secara bersama-sama mengubah kebijakan pembangunan kota atau daerahnya dengan memperhatikan “Kesepuluh Asas-asas Melbroune” seperti yang telah diuraikan di atas.

Hal itu mutlak dilakukan agar Provinsi Kalimantan Timur sebagai ekosistem kelak tidak mengalami masalah ketidaklestarian seperti yang dialami Kota Jakarta. Yang bukan tidak mungkin nantinya akan membuat ibu kota negara akan terjebak dalam persoalan lingkungan lebih serius sehingga terpaksa dipindahkan lagi.

 

Lian Lubis

Urban Designer

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menyikapi Dinamika Situasi Terkini, Ini Arahan Wakil Ketua Umum SEKNAS JOKOWI

Oleh

Fakta News

Redaksi www.fakta.news menerima rilis dari DPN Seknas Jokowi, berupa tujuh poin arahan dari Wakil Ketua Umum nya, Rambun Tjajo, S.H., bagi seluruh kader Seknas Jokowi, dalam menghadapi dinamika situasi yang ada.

Tujuh Poin arahan tersebut seperti dibawah ini:

Pertama, untuk seluruh kader SEKNAS JOKOWI baik DPW,DPD dan Anggota maupun simpatisan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait vaksinasi nasional.

Kedua, kepada seluruh pengurus DPW dan DPD untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerahh dan organisasi pendukung pemerintah terkait program vaksinasi tersebut.

Ketiga, mendorong kembali semangat Gotong Royong antar kader, anggota serta simpatisan diberbagai daerah dalam menghadapi situasi pandemic covid19 ini.

Keempat, agar seluruh kader SEKNAS JOKOWI dapat mencermati perkembangan situasi internal maupun eksternal organisasi dengan cermat dan tidak terprovokasi.

Kelima, kepada seluruh kader untuk dapat mematuhi keputusan organisasi yang telah rumuskan oleh Tim Careteker yang dipimpin oleh saudara Helmy Fauzi dalam kerja-kerja organisasi menuju kongres.

Keenam, tidak melakukan tindakan inskonstitusional serta provokasi dikanal sosial media yang sifatnya memancing polemik dalam organisasi.

Ketujuh, tetap mejaga Semangat persatuan antar kader SEKNAS JOKOWI dengan saling berkomunikasi satu sama lain, baik di tinggat DPN, DPW maupun DPD.

Demikian arahan ini saya sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2021

Wakil Ketua Umum

RAMBUN TJAJO

Baca Selengkapnya

BERITA

Pandemi Covid-19, IA-ITB Dukung Konsep Ekonomi Sirkular

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) akan terus mendorong berbagai upaya transisi dan transformasi ekonomi, dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular. IA-ITB percaya, konsep ekonomi sirkular akan mengubah banyak kota di Indonesia menjadi kota dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua Umum IA-ITB, Gembong Primadjaja, menyampaikan optimisme itu dalam kata sambutannya pada webinar Indonesia Circular Economy Forum (ICEF), di Jakarta, Kamis, 22/07/21.

“Konsep sirkular ekonomi menjadi pusat upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup,” kata Gembong.

IA-ITB sebagai himpunan para alumni dari perguruan tinggi tertua di Indonesia, ujar Gembong, sangat mendukung berbagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan.

“Konsep ekonomi sirkular yang bisa diterapkan pada suatu kota, memerlukan kerja sama antara warga, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas penelitian. IA-ITB memiliki kemampuan di semua sektor tersebut, karena banyak alumni ITB yang berkiprah di keempat sektor ini. Jadi, IA-ITB ingin ikut terlibat aktif sebagai penggerak perubahan,” tutur Gembong, alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1986.

Gembong meyakini, masa depan bisnis harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Bisnis tidak melulu berfokus pada pertumbuhan, namun juga harus mampu melindungi lingkungan dan membantu ekosistem untuk tumbuh dan berkembang.

“Kita dapat memilih bagaimana teknologi mampu mengambil peran dalam konsep ekonomi sirkular. Kita juga bisa lebih bijaksana memutuskan bahwa perubahan memang harus dilakukan. IA-ITB amat berharap, ICEF bisa menghasilkan panduan terbaik untuk mewujudkan ekonomi sirkular,” ucap Gembong.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, Gembong melihat konsep sirkular ekonomi justru bisa menjadi salah satu alternatif menciptakan ketahanan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Keyakinan Gembong ini sesuai dengan tema yang diusung ICEF, yakni “Towards Smart & Sustainable Cities Through Circular Economy: Building Resilience During COVID-19 Recovery”. ICEF sudah berlangsung selama empat tahun, dipelopori oleh Greenaration Foundation. Pada kegiatan tahun keempatnya ini, ICEF menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri.

***

Narahubung:
Zaumi Sirad, Kepala Humas dan Publikasi IA-ITB
[email protected]

Baca Selengkapnya

BERITA

Sinergi Rekind dan 3 BUMN Konstruksi, Bidik Proyek EPC Strategis

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Rekayasa Industri (Rekind) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sepakat meningkatkan sinergi. ‘Bidikannya’ mengarah pada terselenggaranya proyek-proyek strategis di bidang EPC di tanah air, terutama untuk sektor industrial plants.

Wujud sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang diwakili Alex Dharma Balen – Direktur Utama Rekind, Agung Budi Waskito – Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi Mukhson – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Novel Arsyad – Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kegiatan yang dilakukan secara online, pada Rabu (21/7) itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Ahmad Bakir Pasaman.

“Ini merupakan bentuk kerjasama dengan prinsip B to B (business to business) bidang EPC, terutama untuk memastikan terselenggaranya proyek-proyek strategis, seperti halnya pengembangan dan pembangunan kilang-kilang, baik itu kilang refinery, petrokimia, fasilitas pengolahan, power plant, gasifikasi hingga pengerjaan proyek di luar negeri,” tegas Pahala N. Mansury dalam sambutannya.

Kerjasama ini juga diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi semua pihak dan memastikan terselenggaranya pembangunan proyek-proyek strategis tersebut dengan kualitas yang baik, efisien dan mampu memenuhi timeline yang tepat.

Biaya, mutu dan waktu merupakan pertimbangan penting. Bahkan Presiden RI dalam arahannya selalu menekankan pentingnya BUMN sebagai salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia. Salah satu peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan investasi adalah melalui pembangunan proyek-proyek strategis.

“Kita berharap, dengan berjalannya proyek-proyek strategis tersebut juga akan mendorong dan mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama mengantisipasi pandemi Covid 19,” tambahnya.

Pahala N. Mansury memastikan prinsip kerjasama antarperusahaan tersebut mengutamakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). “Kementerian BUMN menjamin tidak adanya intervensi atau mengedepankan satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Semua berdasarkan proses terbuka, kompetitif dan transparan. Kerjasama ini juga mengacu pada Budaya kerja AKHLAK sebagai upaya meningkatkan nilai dan daya saing BUMN karya dan Rekind,” ujarnya.

Baca Selengkapnya