Connect with us

REKAYASA LALULINTAS: Hari ini di Kota Medan

REKAYASA LALULINTAS
Hari ini di Kota Medan
.
Hari ini, di Kota Medan, baru mulai dilakukan rekayasa lalulintas, di mana pada beberapa ruas jalan yang sebelumnya 2-arah, berubah menjadi 1-arah.
.
Tentunya, pada lokasi tersebut aksesibilitas menjadi berkurang…
Yang sebelumnya bisa dicapai dari 2-arah, sekarang hanya dari 1-arah saja.
So, nilai ekonomis tanah juga menurun.
.
Sebaliknya, di tempat lain, ada yang waktu tempuhnya menjadi lebih singkat, atau jarak tempuhnya menjadi lebih pendek…
Sehingga nilai ekonomis tanah mereka juga meningkat.
.
Bisa saja secara subjektif, dikatakan By Order.
Ada pesanan.
.
Untuk menepis kecurigaan subjektivitas di atas, haruslah dijawab dengan objektivitas.
.
Data Survei.
Asumsi.
Analisis.
Simulasi.
Uji Coba.
.
Nah.., kalau memang ada MASA UJI COBA, koq boro-boro membongkar median jalan ?
.
Kalau bicara Traffic Engineering, harusnya juga bicara Traffic Analysis…
Ketika kita mau bicara bagaimana memperlancar lalulintas, kita harusnya bicara dulu tentang penyebab kemacetan…
.
PUSAT KERAMAIAN
Ini selau menjadi titik kemacetan.
Pasar, Sekolah, Kantor Pelayanan Publik lainnya.
Untuk tempat-tempat di atas yang sudah ada sejak dulu, ketika volume lalulintas masih sedikit ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan.
– Penataan Lokasi.
– Penempatan Petugas.
– Pemindahan.
Khusus untuk Pasar, janganlah ada lagi pedagang yang mengambil tempat di emperan…
Los/Lapak dagangan bahagian belakang jangan lah ada yang kosong…
Pasar jangan lah becek.
Kalau kita ambil contoh, Kantor Imigrasi di Jl. Mangkubumi.., yang setiap hari kerja dikunjungi banyak orang, ternyata tidak didukung oleh lahan parkir.
Mungkin, yang seperti ini, bolehlah diusulkan untuk dipindahkan.
.
Saat ini, perijinan bangunan, IMB, yang sekarang sudah berubah menjadi PBG.., khusus untuk bangunan besar (yang setiap hari ramai dikunjungi) harus juga dilengkapi dengan AMDAL LALULINTAS.
Herannya, banyak bangunan baru seperti MALL dan SEKOLAH yang menjadi titik kemacetan baru.
Hebatnya, beberapa di antaranya bisa setiap saat menutup jalan, ataupun merubah lalulintas…
.
LAMPU LALULINTAS, RAMBU Dan MARKA JALAN.
Pengaturan Tentang Belok Kiri Langsung.
Secara hukum, apabila tidak ada rambu khusus, maka dilarang untuk Belok Kiri Langsung.
Tetapi, ada beberapa kondisi yang sangat dimungkinkan untuk Belok Kiri Langsung, namun tidak ada dibuatkan rambu.
Kalau ini dimanfaatkan, akan mengurangi antrian kenderaan.
Ada juga Lampu Lalulintas yang tersembunyi di balik pohon.
.
KUALITAS JALAN.
Jalan berlubang, bahu jalan yang jelek, akan mempengaruhi kecepatan mengemudi.
Kenderaan akan berjalan lebih lambat, antrian memanjang dan kemudian terjadilah kemacetan.
Untuk ini, Pelaku Konstruksi, dari mulai PERENCANA, PELAKSANA sampai PENGAWAS harus peduli dengan kualitas konstruksi.
Namun ini semua berpulang kepada Instansi yang menanggungjawabinya.
Kabarnya, saat ini ada Bidang atau Divisi Pembinaan pada Instansi tersebut.
.
BANJIR.
Kaya’nya, nggak perlu dibahas.
.
PERILAKU PENGENDARA.
Di Kota Medan, kecuali di lingkungan permukiman, pada umumnya pada arah tempuh yang sama, sudah ada 2 lajur untuk kenderaan…
Kenderaan lebih lambat, ataupun Kenderaan Roda Dua dianjurkan untuk menggunakan lajur kiri.
Sering kita menghadapi Pengemudi Mobil yang berlambat-lambat, tetapi mengambil posisi ditengah-tengah kedua lajur.
Sering kita menghadapi Pengemudi Motor yang bersantai-santai di lajur kanan.
Di ‘Lampu Merah’.., ketika lampu berubah menjadi Hijau, banyak pengemudi yang tidak sigap untuk segera maju.
Ataupun, maju dengan santainya, sehingga yang di belakang, tidak banyak yang memperoleh kesempatan melewati persimpangan tersebut.
.
Apakah beberapa contoh penyebab kemacetan di atas sudah diidentifikasi ?
Sudah dianalisis ?
.
Apakah memang harus ada perubahan lalulintas ?
Haruskah kita keluarkan lagi biaya untuk sarana dan prasarana infrastruktur nya ?
– Membongkar Median Jalan
– Bongkar Pasang Traffic Light
– Bongkar Pasang Rambu Jalan
– Bongkar Pasang Rambu Jalan
.
Mudah-mudahan tidak ada Udang di balik Kwetiaw.
Atau kalian sudah mencium baunya ?.

 

Penulis : Mangarimpun Parhusip

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya