Connect with us

Reformasi Pemerintahan Daerah dan Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah

Penulis:
Lukman Hakim
Akademisi/Koordinator Forum Intelektual Muda Tangerang Selatan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Pemerintahan Daerah dan Birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Reformasi Pemerintahan Daerah dan Birokrasi dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu Pertama adalah a) penguatan pada Regulasi dan Kebijakan Pemerintah; Kedua, b) penerapan e-government dan e-governance dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, yang bertujuan Pertama, memperkuat Pemerintahan Daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam teritorial bond. Kedua, reformasi mendorong Partisipasi dan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah melalui system kerja yang trasparan, efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi.

Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar Pemerintah yang bertumpu pada kepentingan Daerah-Nasional dan Kepentingan Masyarakat serta Sektor Ekonomi (Dunia Usaha), menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif, inovatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.

Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Daerah, Pemerintah daerah terus melakukan perubahan berbagai regulasi, baik dengan menyederhanakan regulasi yang ada, maupun menyusun regulasi yang baru, “streamline the bureaucracy “ and “reinvent government”, dalam rangka memahami dan menyusun strategi untuk mengelola Potensi Daerah, serta sebagai upaya untuk meningkatkan Pelayanan Pemerintah terhadap proses Pembangunan Daerah dan pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Daerah.

Dalam mengembangkan model ekonomi regulasi atau kebijakan pemerintah seharusnya : a) pemerintah memusatkan pada upaya memaksimalkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat daerah dan sector ekonomi (Dunia Usaha) dan b) pemerintah harus memiliki kapasitas administrasi yang memadai dalam melaksanakan pilihan kebijakan secara efektif.

Dengan penataan urusan pemerintah dari berbagai level ini, tidak saja memperjelas kewenangan dan hubungan antar pemerintah daerah sendiri, tetapi juga lebih tertuju pada upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja ini dapat diukur melalui peningkatan kualitas Pelayanan Publik, yang dapat berwujud pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menerapkan pola pembangunan dan pemberdayaan yang baik, berkelanjutan dan ramah lingkungan yang saling terkait dengan sektor ekonomi (Dunia Usaha).

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukan persyaratan sesuai dengan visinya tentang bagaimana Pelayanan Publik harus dikelola dan kemudian harus bertanggung jawab kepada publik. Namun demikian dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang sudah diatur melalui berbagai regulasi, masih terdapat perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik.

Disinilah Reformasi juga memerlukan sosok figur, kapasitas dan integritas serta daya energik dalam melihat persoalan serta pemecahan masalah sebagai resolusi bersama dalam mencapai suatu Reformasi Pemerintahan Daerah dan Birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

Lukman Hakim S.Sos. M.Si

Akademisi/Koordinator Forum Intelektual Muda Tangerang Selatan

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Digitalisasi UMKM, Menkominfo: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Pelaku UMKM

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku. Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untjuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, dikutip dari laman kominfo.go.id Kamis (17/6).

Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.

Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.

Sanksi Platform Dagang

Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya itu, Menkominfo menegaskan Pemerintah akan memberi sanksi tidak hanya administratif apabila menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijakan predatory pricing.

“Ini saya ingin ingatkan, Pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, banyak sekali data-data yang memberikan gambaran ekonomi Indonesia diisi lebih dari 58% oleh produk bangsa-bangsa lain,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny adalah penerapan ketentuan dengan kehadiran signifikan economic presence yang saat ini dinilai tidak lagi bergantung pada physical presence.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan juga untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, dunia bergerak ke economic presence bukan physical presence. Ini harus kita perhatikan, saya harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tidak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi mengambil manfaat dari economic presence. Ini ruang digital sudah ekstrateritorial,” paparnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Minta Polda Jabar Siapkan Penyekatan Cegah Wisatawan Masuk ke Bandung Raya

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Polda Jawa Barat menyiapkan penyekatan untuk mencegah wisatawan masuk ke Bandung Raya. Bandung saat ini dalam status Siaga 1 menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya hanya mengarahkan, teknisnya ada di Pak Kapolda,” kata dia, di Bandung, Rabu (16/6).

Dia mengatakan, sejumlah titik akan diberlakukan penyekatan.

“Polda sudah menyiapkan weekend ini, penyekatan untuk memastikan tidak banyak orang ke Bandung Raya yang kegiatannya tersier, bukan primer atau sekunder yang penting,” kata dia.

Gubernur menghimbau wisatawan agar jangan dulu berkunjung ke wilayah Bandung Raya.

“Khususnya weekend ini, dihimbau lagi agar para wisatawan jangan datang dulu ke bandung Raya karena situasinya sedang Siaga 1. Kapasitas rumah sakit sudah di atas 80 persen.  Kalau ada keteledoran, dan ngotot datang, nanti membuat situasi lebih tidak terkendali,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan Siaga 1 untuk Bandung Raya akan dievaluasi sepekan lagi.

“Kita evaluasi per 7 hari melalui sebuah hasil-hasil yang terukur, apakah nanti ada pelonggaran dan sebagainya,” kata dia.

Menurut dia, dengan situasi Siaga 1 tersebut diberlakukan Work From Home di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 25 persen dari pegawai yang boleh bekerja di kantor, selebihnya bekerja dari rumahnya masing-masing.

“Itu sebagai bagian dari pengendalian situasi kedaruratan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jadi disiplin hanya kuncinya. Mau seganas apa tipe-tipenya, jawabannya sama, disiplin lebih ketat, lebih kuat, dan kurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenkes Pastikan Vaksin yang Digunakan Vaksinasi Gotong Royong Dibedakan dengan Program Vaksinasi Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bertujuan mempercepat pemberian vaksin kepada para pekerja. Pengadaan vaksin untuk program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, tidak dibebankan ke karyawan.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menerangkan Permenkes No. 18 Tahun 2021 dikeluarkan untuk melengkapi aturan mengenai penggunaan merek vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah. Ia mengatakan vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong dan program pemerintah dibedakan.

“Vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah dan vaksin Gotong Royong tidak boleh sama jenis dan mereknya. Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program Gotong Royong. Namun pada Permenkes tersebut dijelaskan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program Gotong Royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah,” papar dr. Nadia dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

“Seperti vaksin Sinopharm sejumlah 500 ribu dosis yang berasal dari hibah Negara Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Meski vaksin Sinopharm digunakan untuk Gotong Royong, tapi karena berasal dari hibah maka vaksin tersebut dapat diperuntukan bagi vaksin program pemerintah nantinya,” imbuhnya.

Diungkapkan dr. Nadia, Vaksinasi Gotong Royong menggunakan vaksin merek Sinopharm dan Cansino. Dengan diferensiasi jenis vaksin, stok vaksin dari masing-masing program tidak saling terganggu.

Chairman of the Indonesia Health Economic Association Prof. Hasbullah Thabrany menambahkan Vaksinasi Gotong Royong sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Setelah pekerja divaksin, maka produktivitas perusahaan diyakini bakal meningkat.

“Dengan partisipasi anggota KADIN ini, memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi,” sebut Prof. Hasbullah.

Selain itu, program vaksinasi yang diupayakan KADIN dan pengusaha Indonesia membantu mempercepat pencapaian herd immunity. Regulasi pemerintah melalui Permenkes No. 18 tahun 2021 dibuat untuk menghindari politisasi Vaksinasi Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Tantangan utama saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN. Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek,” papar Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Sinta menyampaikan KADIN mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar, karena suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong ini datang secara bertahap. Bio Farma memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program ini.

“Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah,” urai Shinta.

Baca Selengkapnya