Connect with us
Pemekaran Daerah:

Anugerah atau Malapetaka?

Reformasi tahun 1998 menghasilkan banyak perubahan terutama dalam struktur bernegara dan hubungan antara pusat-daerah. Sebagai antitesa dari Orde baru yang selama 32 tahun sangat sentralistik maka bangun relasi pusat daerah dituntut menjadi sangat longgar, desentralisasi menjadi suatu keniscayaan. Wacana federalisme sempat mencuat, namun pola ini menjadi tidak popular, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimanapun semangat daerah otonom menjadi dasar perkembangan selanjutnya dalam penataan kelembagaan di daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004, membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerahnya. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 tahun 2000, direvisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 tentang Kriteria Pemekaran dan Persyaratan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Di luar masalah politik,  isu kesejahteraan adalah argument yang paling sering dipakai sebagai alasan pemekaran. Luas wilayah yang begitu besar mejadikan rentang kendali pusat kekuasaan daerah terlalu jauh dari kota-kota yang tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Akibat kurangnya perhatian pusat itu menyebabkan kesenjangan ekonomi, seperti minimnya anggaran pembangunan. Nah kondisi itulah yang kemudian mendorong daerah bersemangat untuk memekarkan diri. Dengan asumsi dapat mendekatkan diri dengan pusat kekuasaan daerah, sehingga perhatian akan daerah tersebut menjadi lebih tinggi.

Kesejahteraan melalui Pemekaran

Desentralisasi dan otonomi, adalah alat yang acapkali digunakan oleh bangsa-bangsa dengan karakter geografi dan demografi yang besar dan heterogen, dalam rangka meraih kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa-bangsa. (Irfan R. Maksum, 2011:Paradoks Otonom). Bangsa Indonesia menetapkan  tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah, “..untuk memajukan kesejahteraan umum,…”. Negara kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut pada pemerintahan daerah, mengingat luas wilayah yang sedemikian besar. Pemerintahan daerah memajukan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang berkeadilan dan dilakukan secara demokratis.

Sementara, pemekaran daerah dari perspektif neo-liberal berarti melakukan efisiensi administrasi, membangkitkan kompetisi lokal, dan diharapkan menjadi insentif fiscal. Sedangkan dari perspektif sosialisme adalah  kesempatan memperluas  partisipasi masyarakat, dan alat untuk melakukan check & balance. Pemekaran juga dianggap sesuai dengan prinsip subsidiaritas, semakin dekat pemerintahan dengan masyarakat semakin tinggi daya tanggap pemerintahan.

Dengan kondisi seperti diatas maka, menjadi tidak aneh kalau daerah berlomba-lomba memekarkan diri, ditambah lagi dengan persyaratan pendirian provinsi hanya membutuhkan 5 kabupaten/kota dan peryaratan pendirian kabupaten hanya membutuhkan 5 kecamatan serta persyaratan pendirian kota hanya membutuhkan 4 kecamatan, dimana  pendirian kecamatan, kelurahan dan desa dapat dilakukan melalui perda yang sulit dipantau oleh pemerintah.

Dilema Pemekaran

Sejak keluarnya UU No.22 Tahun 1999 dan PP Pemekaran Daerah tahun 2000, jumlah daerah otonom kabupaten/kota meningkat dari 306 menjadi 507 di tahun 2012. Banyaknya daerah otonom ini  memunculkan banyak permasalahan, akibat semakin besarnya beban pendanaan  otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran daerah. Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran disebabkan, antara lain oleh longgarnya instrumen persyaratan pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri), sejak tahun 1999 telah terbentuk 205 daerah otonom baru. terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Artinya, meningkat  64% dari jumlah daerah otonom tahun 1998,  atau rata rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru. Banyaknya daerah otonom baru tersebut berimplikasi terhadap semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. Pada tahun 2002 dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,33 triliun, tahun 2003 sebesar Rp 2,6 triliun dan pada tahun 2010 mencapai Rp 47,9 triliun.

Beberapa daerah otonom baru ternyata memiliki jumlah penduduk sangat sedikit. Bahkan ada sebuah daerah otonom kabupaten baru hanya berpenduduk kurang dari 12.000 jiwa. Fakta lain, jumlah dan kualitas  SDM sebagai personil Pemerintah Daerah sangat minim, kurang tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan, serta munculnya berbagai konflik masyarakat lokal  menyangkut batas wilayah.

Banyaknya permasalahan diatas menimbulkan pertanyaan sejauh apa pemekaran wilayah mendekatkan kita pada tujuan awal bernegara. Harapan insentif fiskal dengan pemekaran terbukti hanya menambah beban anggaran pada belanja pegawai, yang secara langsung berakibat belanja modal yang diharapkan mendorong sektor riil menjadi sangat kecil. Akibatnya, kemampuan daerah untuk mandiri secara keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin sulit direalisasikan. Rasio ketergantungan keuangan daerah, yang merupakan perbandingan DAU terhadap total pendapatan APBD, akan semakin tinggi. Tentu saja kesejahteraan semakin jauh, dan otonomi dapat dianggap gagal.

Berdasarkan laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), tahun 2012 terindikasi 302 daerah menghabiskan lebih dari 50% anggaran untuk belanja pegawai. Sebelas diantaranya menggunakan 70% anggaran untuk belanja pegawai.

Pada akhirnya pemekaran daerah ini lebih terlihat sebagai hajatan politik. Pendekatan neo-liberal bahwa pemekaran akan berdampak pada efiisiensi dan menjadikan pelayanan publik semakin baik, justru jadi tersebaliknya. Pasalnya, dana yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan terpakai untuk membiayai pegawai pemerintah daerah yang semakin membengkak. Minimnya sumberdaya manusia daerah, menjadikan perekrutan pimpinan daerah menjadi mahal dan sarat politik uang.

Kembali ke Tujuan Awal:

Melihat perkembangan ini,  pemerintah pusat  pada tahun 2010 membuat moratorium untuk menghentikan sementara pembahasan pemekaran wilayah. Diharapkan dapat disusun suatu mekanisme yang lebih baik dalam menata kembali daerah otonom yang sudah ada dan secara khusus menetapkan strategi untuk menangani usulan daerah otonom baru. Persyaratan teknis pemekaran meliputi parameter dan indikator yang harus dipenuhi, dengan mengacu pada pengalaman pemekaran sebelumnya. Persyaratan wilayah (remote area),  jumlah penduduk dan proyeksi PAD saja tidaklah cukup menjadi dasar dalam penetapan pemekaran daerah.

Mendeteksi potensi daerah yang akan menjadi keunggulan dan daya saing daerah, menjadi penting sehingga daerah pemekaran mampu menyusun peta jalan yang jelas dan terukur. Potensi ini tidak akan berguna tanpa kapasitas sumber daya manusia yang handal. Kehadiran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi unggulan berdasarkan potensi daerah bersangkutan,  menjadi sesuatu yang mutlak sebagai kunci sukses pemekaran daerah.

Tentunya pemerintah daerah hasil pemekaran, tidak dapat melakukan semuanya tanpa hadirnya entrepreneur handal, baik untuk menggerakkan pusat-pusat ekonomi baru maupun untuk mengimplementasikan inovasi unggulan dalam mengembangkan potensi yang ada, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kata lain pembanguan dalam arti pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan tidak akan dapat dipenuhi tanpa melibatkan unsur perguruan tinggi dan swasta (Triple Helix Concept). Mekanisme pengawasan dan evaluasi juga perlu dikembangkan. Jika ini bisa diwujudkan maka anugerah merupakan suatu keniscayaan.

Penulis: Ammarsjah Purba

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pengajian Pancasila

Oleh

Fakta News

Saudaraku, tali kasih Pancasila itu intinya ingin menguatkan inklusi (rukun) budaya, inklusi politik, inklusi ekonomi.

Tadi malam, para aktivis lintas-budaya, lintas-iman, lintas-kelas, mulai meriung mumpulung membincangkan jalur alternatif mengatasi jalan ranjau politik belah bambu.

Kenduri kecil pengajian Pancasila itu terasa betul mencerminkan semangat ketiga inti inklusi yang dikehendaki. Inklusi budaya tercermin dari kehadiran lintas-identitas; inklusi politik tercermin dari kesetaraan peluang argumentatif bagi setiap peserta; inklusi ekonomi tercermin dari kesediaan berbagi rezeki dengan saling menyumbang makanan.

Para hadirin sepakat, lingkaran Pengajian Pancasila ini perlu diperluas, dalam rangka meradiasikan gerakan kebajikan Pancasila secara sukarela, tanpa harus menunggu titah negara. Jaringan voluntir inisiatif komunitas ini diharapakan dapat menjadi sabuk pengaman dari kemungkinan turbulensi yang tak dikehendaki.

Instagram Yudi Latif https://www.instagram.com/p/Cg0KXr0vZgO/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Baca Selengkapnya

BERITA

Quo Vadis PT Rekayasa Industri

Oleh

Fakta News

Mungkin tidak banyak orang yang mengenal perusahaan ini. Namanya PT Rekayasa Industri yang biasa disingkat Rekind. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1981 dan menjadi satu-satunya perusahaan EPC (Engineering, Procurement & Construction) di bidang industrial plant yang dimiliki oleh Indonesia.

Berbeda dengan perusahaan BUMN Karya yang fokus pada konstruksi dan infrastruktur, Rekind boleh dikatakan adalah otak negara dalam membangun puluhan bahkan ratusan proyek-proyek industri berskala raksasa yang tadinya hanya mampu dijalankan oleh kontraktor industri asing.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) kilang gas Jambaran Tiung Biru, fasilitas gas Donggi di Sulawesi, proyek peningkatan produksi kilang RDMP Balikpapan yang saat ini termasuk PSN terbesar migas adalah contoh proyek yang sukses dirancang dan dibangun oleh Rekind.

Demikian pula PLTP Kamojang 5, PLTP Ulubelu 3 & 4, PLTP Lahendong 5 & 6, dan PLTP Muara Laboh, serta PLTU Riau, PLTU Sumatera Barat, PLTU Suralaya, PLTU Tonasa, PLTU Pusri dan PLTU Lombok. Rekind juga sudah membangun banyak fasilitas migas lepas pantai. Di antaranya Pipa Bawah Laut (Selat Sunda, Selat Madura, Balongan, Bojonegoro dan Cengkareng), Penambat Kapal Tanker Lepas Pantai (di Balongan, Bojonegoro dan Cengkareng), LNG Floating Storage & Regasification Unit (Lampung).

Ini bukan semata soal berapa besar penghematan yang bisa dilakukan negara dengan menyerahkan proyek-proyek strategis tersebut ke tangan perusahaan anak bangsa, tetapi proses pengembangan kapabilitas perusahaan untuk menangani proyek-proyek strategis nasional.

Pada gilirannya jelas akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap EPC asing di masa mendatang. Sebelum berdirinya Rekind, di era tahun 1980-an itu, semua proyek pembangunan industrial plant jadi bancakan para kontraktor asing.

Harga tidak bisa dikendalikan karena Indonesia belum punya counterpart yang memahami jerohan teknologi yang diterapkan dalam skala produksi komersial.

Jadi bisa dipahami bahwa Indonesia memang sangat membutuhkan satu perusahaan EPC yang mampu bersaing dengan para raksasa EPC dunia.

Saat ini Rekind adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar ranking ENR Top 250 International Contractors of The World dan Top 250 Global Contractors of The World yang diterbitkan oleh majalah Engineering News Record (ENR) di 22 Agustus 2016.

Di Amerika Serikat, ENR Magazine secara luas dianggap sebagai salah satu publikasi industri konstruksi yang paling otoritatif dan dianggap oleh banyak orang sebagai “kitab suci” industri konstruksi.

Rekind juga dianugerahi penghargaan ASEAN Engineering Award 2018 dari ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO), untuk Kategori Perusahaan. Penghargaan ini merupakan pengakuan bergengsi yang diberikan AFEO atas prestasi dan inovasi Rekind untuk proyek rekayasa di kawasan ASEAN.

Untuk memahami peranan strategis lain tentang keberadaan Rekind bagi Indonesia, saya mencoba menjabarkannya dalam lima hal. Pertama Rekind sebagai kendaraan untuk menangani urusan transfer teknologi.

Urusan ini sangat rumit, karena pada hakekatnya tidak ada negara yang mau memberikan teknologi yang membuat Indonesia mandiri, hingga tidak bergantung pada negara itu. Teknologi harus direbut. Dan ini hanya bisa dilakukan jika Indonesia punya counterpart yang berkompeten dalam teknologi industri.

Semua PLTP dulu dirancang dan dibangun hanya oleh kontraktor Eropa, Amerika atau Jepang. Sekarang Rekind sudah banyak membangun PLTP sebagai kontraktor utama. Demikian pula untuk kilang minyak dan gas, dulu dirancang dan dibangun oleh kontraktor Amerika, Eropa atau Jepang.

Sekarang sudah banyak yang ditangani oleh Rekind. Bahkan di proyek kilang gas Jambaran Tiung Biru, boleh dikatakan Rekind sendirian yang menyelesaikan pembangunan kilang itu, setelah JGC Jepang menyerah, tidak sanggup melanjutkan lingkup kerjanya.

Di ranah amonia dan pupuk, Rekind berhasil menuntaskan proyek pembangunan Pabrik Pupuk Iskandar Muda 2, Pusri 2B, Kujang 1B, Optimalisasi Pupuk Kaltim POPKA, Kaltim 4, NPK Petrokimia Gresik, Banggai Ammonia Plant, Sabah Ammonia- Urea Plant (Malaysia), dan NPK Fertilizer Plant (Malaysia). Di industri agro, Rekind sudah membangun Pabrik Gula Glenmore yang merupakan pabrik gula paling modern di BUMN Perkebunan.

Demikian juga dengan pembangkit listrik dan industrial plant lainnya. Di peta yang lebih luas, ketahanan energi dan ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari industri EPC yang mendesain dan membangun fasilitas produksi penunjangnya. Rekind bahkan sudah mendesain dan membangun pabrik bahan peledak amonium nitrat di Bontang, yang terbesar di Indonesia. Indonesia memerlukan Rekind untuk merebut teknologi yang memandirikan bangsa.

Kedua, untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri, belanja modal (capital expenditure) untuk pembangunan industrial plant bisa dihemat. Harga teknologi yang digunakan dalam industri bisa dikendalikan oleh entitas yang memahami teknologi itu.

Jika tidak, harganya terserah pemilik teknologi. Dengan begitu, belanja modal untuk membangun plant di Indonesia sulit dikendalikan, tidak terlihat apakah harganya wajar atau tidak. Dengan adanya Rekind yang berkompeten di bidang ini, tender proyek EPC akan menghasilkan harga yang wajar. Karena teknologi tidak lagi menjadi misteri di dalam negeri.

Dalam proyek pabrik bahan peledak di Bontang, yang terafiliasi ke ORICA Australia, Rekind diberi penghargaan yang cukup material. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal klien untuk proyek EPC pabrik itu lebih rendah dari anggaran yang mereka sediakan. Jika nilai belanja modal terkendali, maka biaya produksi dalam negeri juga akan menjadi lebih kompetitif.

Ketiga, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa ditingkatkan dengan kompetensi, tidak hanya dengan kekuasaan. TKDN sangat mudah diatur dari desain

industrial plant yang bersangkutan. Kontraktor asing tentu akan mendesain sedemikian rupa, agar barang dan jasa sebanyak mungkin dari negara asal masing-masing.

Pemerintah dengan kekuasaan bisa memaksakan angka komitmen TKDN tertentu ke sekumpulan kontraktor asing. Tapi mereka juga bisa mengatakan bahwa angka TKDN itu tidak mungkin bisa dicapai, karena komponen ini itu hanya bisa didapatkan dari luar negeri.

Padahal desain itu bisa diubah, dengan menggunakan lebih banyak komponen dalam negeri, tanpa mengurangi kinerja plant. Misalnya desain pipa harus dari material alloy yang belum diproduksi di dalam negeri, padahal bisa dengan pipa dari material lain yang bisa diproduksi di lokal.

Tapi untuk peningkatan TKDN ini harus ada entitas lokal yang menguasai desain enginering, seperti Rekind, yang memang berkomitmen menaikkan TKDN dan tidak mudah dibeli oleh asing. Berdasarkan data yang saya miliki capaian TKDN Rekind sampai dengan 2021 lalu mencapai rata-rata 53,47% (audited). TKDN yang besar ini merupakan bukti nyata Rekind melibatkan industri dalam negeri dalam proyek- proyeknya.

Keempat, Indonesia harus mewujudkan ekosistem riset untuk menguasai teknologi baru, dan Rekind bisa menjembatani hasil penelitian di laboratorium ke produksi komersial.

Sejalan dengan cita-cita pendirian BRIN agar Indonesia memiliki hasil penelitian yang bermanfaat bagi industri nasional, masalahnya adalah hasil penelitian kebanyakan hanya akan menjadi tumpukan makalah ilmiah, kalau tidak diterapkan dalam produksi secara komersial di skala industri.

Untuk membawa hasil penelitian laboratorium ke produksi komersial, perlu dilakukan peningkatan skala secara bertahap melalui skala pilot atau skala percontohan. Setelah berhasil dan layak, baru bisa dinaikkan ke skala produksi komersial. Di sini peranan EPC seperti Rekind sangat dominan sebagai integrator teknologi hingga hasil penelitian bisa dibawa sampai kepada produksi skala komersial yang kompetitif.

Saat ini Rekind bekerja sama dengan Lemigas, Pertamina, dan ITB untuk membangun demo plant proses hidrogenasi untuk mengolah minyak sawit menjadi biodiesel.

Bersama Balai Besar Industri Agro (BBIA) dan ITB, Rekind juga membangun plant percontohan untuk mengambil glukosa dari tandan sawit, yang menjadi produk pendahuluan untuk bahan bakar nabati. Juga bersama BRIN dan PT Timah mengembangkan plant untuk menaikkan skala produksi Logam Tanah Jarang yang merupakan bahan di industri baterai.

Proyek-proyek riset itu belum selesai, namun dengan itu di Indonesia sudah mulai terbentuk ekosistem riset yang utuh dan berkelanjutan, dari hasil penelitian laboratorium sampai ke produksi skala komersial. Untuk menjadi kekuatan industri yang nyata, Indonesia harus membentuk ekosistem riset yang produktif. Rekind adalah mata rantai yang menyambungkan.

Nah persoalannya Rekind saat ini bukanlah perusahaan kelas jawara yang sehat. Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia ini sedang sakit parah. Arus kasnya berdarah-darah dan bahkan ekuitasnya sudah negatif akibat kerugian yang diderita hanya di beberapa proyek, di antaranya proyek Steam Turbin Generator (STG) dan Boiler Batubara Pusri, Pabrik Amonia Urea Pusri 2B, Banggai Ammonia Plant dan PLTP Rantau Dedap.

Perusahaan yang awalnya didirikan dengan setoran modal pemerintah sebesar Rp 600 juta dan sekarang menjadi satu-satunya EPC yang dimiliki Indonesia sedang mengalami financial distress. Tidak ada proyek-proyek baru yang bisa dikerjakan akibat keterbatasan modal dan tertutupnya akses pendanaan dari Perbankan.

Pertanyaannya adalah, langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Rekind? Pilihannya ada tiga, yaitu pertama melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengembalikan kondisi perusahaan agar mampu bersaing dengan EPC kelas dunia lainnya.

Tahun ini saja ada sekitar Rp 73 triliun PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN dan telah disetujui oleh komisi VI DPR. Sebagian bisa direalokasikan untuk menyelamatkan Rekind. Pilihan kedua adalah mengalihkan kepemilikan Rekind dari PT Pupuk Indonesia ke BUMN lain yang memiliki nilai sinergi yang lebih besar, misalkan Pertamina, PLN atau Mind ID. Pilihan ketiga adalah mempertahankan Rekind sebagai anak perusahaan tetapi harus mendapatkan

dukungan modal dari PT Pupuk Indonesia sebagai induknya. Langkah penyelamatan ini harus segera dilakukan karena semakin lama dibiarkan, Rekind akan semakin kehilangan pamor dan aset-aset strategisnya, terutama sumber daya manusia yang menjadi kekuatan inti dari Rekind.

Quo vadis PT Rekayasa Industri? Hanya Presiden dan Menteri BUMN yang bisa menjawabnya. Menurut hemat saya, mengingat posisi strategis Rekind dalam kancah pembangunan nasional, perusahaan ini harus diselamatkan.

Kehadiran pemerintah, bukan semata menyelamatkan Rekind, tetapi menyelamatkan masa depan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Tetapi tentu saja penyelamatan ini harus dibarengi dengan koreksi dan perbaikan dalam proses bisnis di Rekind agar tidak terjebak di lubang yang sama di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menimbang Negara-Bangsa

Oleh

Fakta News

Saudaraku, kita tak tahu persis bagaimana keberlangsungan negara-bangsa di masa yg akan datang. Globalisasi dan perkembangan teknologi (telematika) bisa saja membawa disrupsi pd pola-pola pengorganisasian masyarakat manusia, yg bisa membawa perubahan signifikan thd eksistensi negara-bangsa.

Yang dapat kita katakan saat ini adalah rasa syukur. Lebih dari 7 dekade Indonesia merdeka, keberadaan superorganisme “bangsa Indonesia”, dgn jejaring “sarang lebah”, yg menyatukan segala keragaman dan keluasaan Tanah Air ini, telah menjalankan fungsi emansipatorisnya scr mengagumkan.

Secara eksternal, solidaritas kebangsaan ini berhasil membebaskan aneka kelompok etno-religius dr belenggu penjajahan dari luar. Secara internal, solidaritas kebangsaan telah menjadikan Indonesia rumah yg relatif damai bg segala kemajemukan yg ada.

Konflik-peperangan antarsuku dan antar-kelompok agama menjadi lebih jarang terjadi. Tingkat kematian di negeri ini trs menurun scr gradual dari 14.6 per 1,000 penduduk pada 1967 menjadi 7.1 per 1,000 penduduk pada 2016. Angka harapan hidup pun terus meningkat dr 52.8 tahun pd 1967 menjadi 69.2 thn pd 2016; tumbuh dlm kisaran 0.55 % per tahun.

“Penemuan” bahasa Indonesia sbg bhs persatuan telah menorehkan pencapaian yg fenomenal. Bermula dr rumpun bhs Melayu Riau, bhs ini dgn cepat berkembang menjadi lingua franca di seantero negeri, bahkan menjadi bahasa pertama bg sebagian besar generasi baru, yg menyediakan sarana komunikasi yg amat penting bg pergaulan lintas-kultural bangsa majemuk ini.

Lebih dari itu, daya adapatif bahasa ini utk mengikuti perkembangan zaman membuat beberapa peneliti bhs di Eropa menyebut bhs Indonesia sbg contoh kasus ttg apa yg dinamakan modernisasi bhs yg berhasil scr gilang-gemilang. Sedemikian rupa sampai2 seorg sarjana Perancis, Jérôme Samuel, menulis buku Kasus Ajaib Bahasa Indonesia.

Ketegangan antaridentitas sesekali memang bisa meledak. Sebagian krn warisan patologi pascakolonial, sumbatan komunikatif, dan ketidakadilan. Namun, masalahnya bukan krn ketidakmanjuran resep nilai kebangsaan, melainkan justru krn kurangnya takaran dan konsistensi pemakaian obat nilai kebangsaan.

https://www.instagram.com/tv/CgKyk34hJsL/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Baca Selengkapnya