Connect with us

Mempertahankan Swasembada Pangan

Penulis:
Ir. Bambang Sutrisno
Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 64,9 persen. Survei dilakukan pada 9-12 Juli 2022. Alasan puas lebih banyak karena pembangunan infrastruktur, kinerja yang bagus, dan memberi bantuan rakyat kecil. Salah satu infrasturktur penting yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan waduk, bendungan dan irigasi.

Langkah memperbaiki infrastruktur pertanian, menghasilkan stok cadangan beras nasional kita meningkat selama empat tahun berturut-turut (swasembada). Tercatat berdasar data BPS periode 2019 hingga Juni 2022 dengan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, cadangan beras nasional mencukupi dan akan terus bertambah seiring dengan adanya panen tiap bulan hingga akhir Desember 2022. Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Selanjutnya pada 30 April atau menjelang lebaran meningkat 10,15 juta ton dan stok pada akhir Juni atau pasca-Lebaran menjadi 9,71 juta ton.

Prestasi ini turut mendapatkan atensi International Rice Researsh Institute (IRRI) atas keberhasilannya mencapai swasembada beras dan meningkatkan inovasi teknologi pertanian dalam produksi beras. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI, Jean Ballie, di Istana Negara Jakarta 14 Agustus 2022. Penghargaan ini merupakan prestasi yang sangat penting bagi Indonesia di saat dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan perang Ukraina – Rusia. Di saat banyak negara lain mengalami masalah kritis penyediaan pangan, Indonesia dianugrahi penghargaan yang membanggakan ini.

Prestasi ini tidak lepas dari upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah bekerja keras memperbaiki infrastuktur pertanian, utamanya sarana penyediaan air untuk kebutuhan pertanian. Pemerintah telah membangun 29 bendungan dan jumlahnya akan terus bertambah menjadi 38 bendungan pada akhir tahun 2022. Hingga Tahun 2024, Presiden Jokowi mentargetkan sebanyak 61 bendungan akan berdiri dan menjadi tulang punggung perluasan areal panen tanaman pangan di Indonesia.

Selain itu, upaya perbaikan jaringan irigasi dan penambahan jaringan irigasi baru juga dilakukan untuk mendorong indeks pertanaman menjadi semakin baik. Indeks pertanaman ini menunjukkan rasio lahan pertanian ditanami dalam setahun. Saat ini angkanya adalah 147% yang berarti bahwa rata-rata lahan pertanian di Indonesia ditanami satu setengah kali dalam setahun. Upaya perluasan pembangunan bendungan, waduk, dan jaringan irigasi akan memperluas cakupan luas lahan produktif di Indonesia.

Kenaikan Harga Pupuk

Meskipun demikian, upaya mempertahankan prestasi ini tidaklah mudah karena Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah. Pertama, kenaikan harga pupuk yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir ini membuat keberlangsungan ketahanan pangan Indonesia terancam. World Bank mencatat di awal tahun 2022, kenaikan harga pupuk urea telah mencapai 235,85% dan pupuk Diamonium Fosfat (DAP) naik sebesar 76,95%.

Kenaikan ini dipicu oleh pembatasan ekspor oleh produsen utama bahan baku pupuk dunia yakni Rusia dan China. Pembatasan ini terjadi dengan alasan untuk mengamankan stok pupuk di dalam negeri. Indonesia yang tidak memiliki sumber Fosfat (P) dan Kalium (K) alami kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk DAP untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini terbukti dengan naiknya harga pupuk Fosfat dan Kalium.

Naiknya harga pupuk Fosfat dan Kalium memaksa petani untuk menyesuaikan dosis pupuk bagi tanamannya. Pengurangan asupan pupuk akan sangat berpengaruh kepada produktifitas tanaman. Penurunan hasil panen diperkirakan akan terjadi apabila harga terus bertahan pada tingkat seperti sekarang ini.

Sementara untuk pupuk urea yang bahan bakunya adalah gas alam, meski Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar, namun kenaikan harga internasional gas alam telah mendongkrak harga pupuk urea. Kenaikan harga pupuk urea sebagian menjadi berkah bagi pabrik pupuk urea di Indonesia yang kebagian rejeki kagetan akibat kenaikan harga gas alam. Namun di sisi lain, tetap saja kenaikan ini akan memukul kerja-kerja petani yang akan berpengaruh terhadap panenan tahun ini.

Kenaikan harga pupuk ini telah menyebabkan berkurangnya alokasi jumlah pupuk subsidi bagi petani. Kalaupun anggaran subsidi yang disediakan pemerintah relative tidak berubah, namun jumlah alokasi pupuk yang dapat disubsidi akan jauh berkurang. Pembatasan ini terpaksa dilakukan namun jelas akan mempengaruhi produktifitas tanaman pangan di tingkat petani.

Penggunaan Pupuk Organik

Di sisi lain, kenaikan harga pupuk ini juga dapat menjadi momentum penggunaan pupuk yang lebih rasional di tingkat petani. Beberapa studi memperlihatkan penggunaan pupuk berlebih yang dilakukan petani Indonesia telah menyebabkan menurunnya kualitas lahan pertanian. Adanya kenaikan harga pupuk ini akan mendorong petani lebih rasional dalam menggunakan pupuk kimia.

Upaya penyeimbangan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik dapat dilakukan untuk mempertahankan tingkat produktifitas pertanian. Selama ini penggunaan pupuk organik masih terkendala dengan ketersediaan dan kemudahan aplikasi. Ketersediaan pupuk organik terkendala oleh ketersediaan sumber utama pupuk organik yakni kotoran ternak. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong penggunaan pupuk organik.

Berangkat dari situasi tersebut, upaya mempertahankan swasembada pangan nasional bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Situasi internasional yang terus bergolak dan penuh ketidakpastian harus disikapi secara serius. Kerja keras diperlukan untuk memastikan Indonesia bukan hanya mampu mempertahankan swasembada pangan, namun dapat memiliki andil yang signifikan mencukupi kebutuhan pangan dunia. ***

——-
*) Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya