Connect with us

Mempertahankan Swasembada Pangan

Penulis:
Ir. Bambang Sutrisno
Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 64,9 persen. Survei dilakukan pada 9-12 Juli 2022. Alasan puas lebih banyak karena pembangunan infrastruktur, kinerja yang bagus, dan memberi bantuan rakyat kecil. Salah satu infrasturktur penting yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan waduk, bendungan dan irigasi.

Langkah memperbaiki infrastruktur pertanian, menghasilkan stok cadangan beras nasional kita meningkat selama empat tahun berturut-turut (swasembada). Tercatat berdasar data BPS periode 2019 hingga Juni 2022 dengan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, cadangan beras nasional mencukupi dan akan terus bertambah seiring dengan adanya panen tiap bulan hingga akhir Desember 2022. Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Selanjutnya pada 30 April atau menjelang lebaran meningkat 10,15 juta ton dan stok pada akhir Juni atau pasca-Lebaran menjadi 9,71 juta ton.

Prestasi ini turut mendapatkan atensi International Rice Researsh Institute (IRRI) atas keberhasilannya mencapai swasembada beras dan meningkatkan inovasi teknologi pertanian dalam produksi beras. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI, Jean Ballie, di Istana Negara Jakarta 14 Agustus 2022. Penghargaan ini merupakan prestasi yang sangat penting bagi Indonesia di saat dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan perang Ukraina – Rusia. Di saat banyak negara lain mengalami masalah kritis penyediaan pangan, Indonesia dianugrahi penghargaan yang membanggakan ini.

Prestasi ini tidak lepas dari upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah bekerja keras memperbaiki infrastuktur pertanian, utamanya sarana penyediaan air untuk kebutuhan pertanian. Pemerintah telah membangun 29 bendungan dan jumlahnya akan terus bertambah menjadi 38 bendungan pada akhir tahun 2022. Hingga Tahun 2024, Presiden Jokowi mentargetkan sebanyak 61 bendungan akan berdiri dan menjadi tulang punggung perluasan areal panen tanaman pangan di Indonesia.

Selain itu, upaya perbaikan jaringan irigasi dan penambahan jaringan irigasi baru juga dilakukan untuk mendorong indeks pertanaman menjadi semakin baik. Indeks pertanaman ini menunjukkan rasio lahan pertanian ditanami dalam setahun. Saat ini angkanya adalah 147% yang berarti bahwa rata-rata lahan pertanian di Indonesia ditanami satu setengah kali dalam setahun. Upaya perluasan pembangunan bendungan, waduk, dan jaringan irigasi akan memperluas cakupan luas lahan produktif di Indonesia.

Kenaikan Harga Pupuk

Meskipun demikian, upaya mempertahankan prestasi ini tidaklah mudah karena Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah. Pertama, kenaikan harga pupuk yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir ini membuat keberlangsungan ketahanan pangan Indonesia terancam. World Bank mencatat di awal tahun 2022, kenaikan harga pupuk urea telah mencapai 235,85% dan pupuk Diamonium Fosfat (DAP) naik sebesar 76,95%.

Kenaikan ini dipicu oleh pembatasan ekspor oleh produsen utama bahan baku pupuk dunia yakni Rusia dan China. Pembatasan ini terjadi dengan alasan untuk mengamankan stok pupuk di dalam negeri. Indonesia yang tidak memiliki sumber Fosfat (P) dan Kalium (K) alami kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk DAP untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini terbukti dengan naiknya harga pupuk Fosfat dan Kalium.

Naiknya harga pupuk Fosfat dan Kalium memaksa petani untuk menyesuaikan dosis pupuk bagi tanamannya. Pengurangan asupan pupuk akan sangat berpengaruh kepada produktifitas tanaman. Penurunan hasil panen diperkirakan akan terjadi apabila harga terus bertahan pada tingkat seperti sekarang ini.

Sementara untuk pupuk urea yang bahan bakunya adalah gas alam, meski Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar, namun kenaikan harga internasional gas alam telah mendongkrak harga pupuk urea. Kenaikan harga pupuk urea sebagian menjadi berkah bagi pabrik pupuk urea di Indonesia yang kebagian rejeki kagetan akibat kenaikan harga gas alam. Namun di sisi lain, tetap saja kenaikan ini akan memukul kerja-kerja petani yang akan berpengaruh terhadap panenan tahun ini.

Kenaikan harga pupuk ini telah menyebabkan berkurangnya alokasi jumlah pupuk subsidi bagi petani. Kalaupun anggaran subsidi yang disediakan pemerintah relative tidak berubah, namun jumlah alokasi pupuk yang dapat disubsidi akan jauh berkurang. Pembatasan ini terpaksa dilakukan namun jelas akan mempengaruhi produktifitas tanaman pangan di tingkat petani.

Penggunaan Pupuk Organik

Di sisi lain, kenaikan harga pupuk ini juga dapat menjadi momentum penggunaan pupuk yang lebih rasional di tingkat petani. Beberapa studi memperlihatkan penggunaan pupuk berlebih yang dilakukan petani Indonesia telah menyebabkan menurunnya kualitas lahan pertanian. Adanya kenaikan harga pupuk ini akan mendorong petani lebih rasional dalam menggunakan pupuk kimia.

Upaya penyeimbangan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik dapat dilakukan untuk mempertahankan tingkat produktifitas pertanian. Selama ini penggunaan pupuk organik masih terkendala dengan ketersediaan dan kemudahan aplikasi. Ketersediaan pupuk organik terkendala oleh ketersediaan sumber utama pupuk organik yakni kotoran ternak. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong penggunaan pupuk organik.

Berangkat dari situasi tersebut, upaya mempertahankan swasembada pangan nasional bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Situasi internasional yang terus bergolak dan penuh ketidakpastian harus disikapi secara serius. Kerja keras diperlukan untuk memastikan Indonesia bukan hanya mampu mempertahankan swasembada pangan, namun dapat memiliki andil yang signifikan mencukupi kebutuhan pangan dunia. ***

——-
*) Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya