Connect with us

KTT G20 : Ruang Dialog Bagi Terciptanya Kondisi Dunia Yang Lebih Baik

Penulis:
Denny Lihiang
Sekjen Poros 98

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka pertemuan KTT G20 pada hari ini, Selasa (15/11/2022), di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Dalam pidato sambutannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh delegasi untuk mengesampingkan perbedaan yang terlihat sangat dalam dan lebar, agar pertemuan tingkat tinggi itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan memberikan dampak yang baik bagi situasi dunia yang saat ini menghadapi krisis multi dimensi.

“Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.”

Dalam penggalan pidato Presiden Jokowi diatas, Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi terciptanya dialog konstruktif pada pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Di lain pihak, negara – negara serta perwakilan organisasi internasional memandang positif agenda KTT G20, yang disertai oleh pandangan dan kepentingan yang diungkapkan.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon positif pertemuan KTT G20, dimana dirinya dapat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jin Ping untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dalam isu Taiwan dan perang Ukraina – Rusia. Demikian sebaliknya dari pihak Pemerintah Cina yang menginginkan ketegangan antara kedua negara dapat mereda. Akhirnya kedua negara sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir dalam konflik harus dihindari dan bukan merupakan opsi. Meskipun kedua negara tetap berbeda secara politis dalam memandang isu Taiwan.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel memandang agenda pertemuan KTT G20 adalah momentum untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasinya di Ukraina. Michel berpendapat, Rusia telah melancarkan serangan keoada sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak krisis pangan dan krisi energi secara global. Oleh karena itu, menekan Rusia mengakhiri invasi adalah langkah awal dalam memperbaiki kondisi ekonomi global yang tengah dilanda krisis.

Selain isu perang Rusia – Ukraina dan ketegangan Cina – Taiwan, agenda KTT G20 juga memunculkan seruan pengurangan pemanasan global hingga ke level 1,5 derajat celcius. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada pidatonya. Dia mengajak seluruh pemimpin yang hadir untuk mengesampingkan ego geo politik di tengah dunia yang tengah mengalami krisis iklim akibat pemanasan global.

Guterres berpendapat bahwa melalui pendekatan baru dalam sebuah pakta kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang untuk berkomitmen mengurangi dampak pemanasan global. Guterres menambahkan bahwa negara-negara G20 sendiri turut bertanggung jawab terhadap 80 persen emisi global, dimana didalamnya Cina dan Amerika Serikat sebagai negara yang menghasilkan emisi karbon terbesar.

Guterres berharap percepatan transisi penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan harus dipercepat. Dia juga berharap agar negara maju dapat menyokong pendanaan bagi negara berkembang yang mengembangkan teknologi penggunaan energi terbarukan.

Para delegasi yang hadir dalam KTT G20 menilai pentingnya agenda pertemuan ini sebagai upaya berdialog dan mencari solusi bagi isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh dunia.

Di sisi lain, ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam KTT G20 sangat dimaklumi oleh para anggota G20. Namun kedua negara tersebut tetap mengirimkan delegasi mereka masing-masing, khususnya Rusia yang diwakilkan oleh Menteri Kuar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Zelensky sendiri sempat hadir secara virtual di pertemuan tersebut yang menyerukan agar invasi Rusia segera diakhiri, dalam pidatonya yang berbahasa Ukraina.

Atmosfir penolakan terhadap invasi Rusia di agenda KTT G20 sangat terasa lewat pesan yang disampaikan oleh mayoritas delegasi yang menginginkan invasi Rusia segera diakhiri, hal ini membuat Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menghindari kontak secara langsung dengan pemimpin – pemimpin yang selama ini mengecam tindakan Rusia tersebut.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang netral dan aktif setidaknya memberikan dampak positif sebagai pihak yang dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20, memberikan ruang bagi setiap delegasi untuk berdialog dan berpartisipasi di pertemuan tersebut, tanpa terkecuali delegasi dari Rusia.

Agenda pertemuan KTT G20 memang bukan forum yang pasti dapat mencetuskan kebijakan yang bersifat teknis dalam menyelesaikan konflik Rusia – Ukraina dan konflik Cina – Taiwan, atau solusi bagi masalah krisis iklim. Tindakan konkret yang diharapkan dari pertemuan ini adalah agar hasil pembicaraan yang konstruktif pada forum ini dapat mendorong negara-negara G20 untuk memutuskan kebijakan yang selaras dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, melalui perjanjian bilateral, kerjasama internasional yang dijalankan oleh masing-masing anggota.

Sebagai Ketua Presidensi 20, Indonesia memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan pandangan dari negara-negara anggota. Perbedaan soal konflik antar negara hingga krisis iklim dan hutang negara miskin tentunya akan menjadi perdebatan yang sengit dalam pertemuan KTT G20 itu. Namun semangat untuk mengesampingkan perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan kunci bagi Indonesia untuk memainkan pengaruhnya dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu terkait dengan isu kelangkaan pupuk yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal panen, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, pintu masuk bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam isu global, khususnya terkait dengan isu krisis pangan.

Agenda pertemuan KTT G20 telah dibuka hari ini. Peran Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 tentunya akan meningkat di tataran global jika hasil pertemuan ini melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang hadir dan memiliki kepentingan berikut ekspektasinya masing-masing. Kebijakan politik luar negeri yang netral dan aktif, serta menjadi tuan rumah yang baik adalah modal awal dari terciptanya kesepakatan-kesepakatan dari pertemuan tersebut, yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada akhirnya, kita berharap pasca pertemuan KTT G20 ini, peran Indonesia dalam politik internasional akan lebih aktif dan besar pengaruhnya, khususnya terkait dengan isu krisis pangan, ekonomi dan pemanasan global. Hal ini yang menjadi penting artinya bagi kita agar agenda pertemuan KTT G20 berjalan dengan sukses dan melahirkan kesepkatan-kesepakatan konstruktif bagi dunia, sehingga mendorong peran aktif Indonesia di kancah perpolitikan internasional dengan pengaruh yang lebih besar.

 

Penulis: Denny Lihiang, Sekjen Poros 98

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya