KTT G20 : Ruang Dialog Bagi Terciptanya Kondisi Dunia Yang Lebih Baik
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka pertemuan KTT G20 pada hari ini, Selasa (15/11/2022), di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Dalam pidato sambutannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh delegasi untuk mengesampingkan perbedaan yang terlihat sangat dalam dan lebar, agar pertemuan tingkat tinggi itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan memberikan dampak yang baik bagi situasi dunia yang saat ini menghadapi krisis multi dimensi.
“Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.”
Dalam penggalan pidato Presiden Jokowi diatas, Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi terciptanya dialog konstruktif pada pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Di lain pihak, negara – negara serta perwakilan organisasi internasional memandang positif agenda KTT G20, yang disertai oleh pandangan dan kepentingan yang diungkapkan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon positif pertemuan KTT G20, dimana dirinya dapat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jin Ping untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dalam isu Taiwan dan perang Ukraina – Rusia. Demikian sebaliknya dari pihak Pemerintah Cina yang menginginkan ketegangan antara kedua negara dapat mereda. Akhirnya kedua negara sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir dalam konflik harus dihindari dan bukan merupakan opsi. Meskipun kedua negara tetap berbeda secara politis dalam memandang isu Taiwan.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel memandang agenda pertemuan KTT G20 adalah momentum untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasinya di Ukraina. Michel berpendapat, Rusia telah melancarkan serangan keoada sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak krisis pangan dan krisi energi secara global. Oleh karena itu, menekan Rusia mengakhiri invasi adalah langkah awal dalam memperbaiki kondisi ekonomi global yang tengah dilanda krisis.
Selain isu perang Rusia – Ukraina dan ketegangan Cina – Taiwan, agenda KTT G20 juga memunculkan seruan pengurangan pemanasan global hingga ke level 1,5 derajat celcius. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada pidatonya. Dia mengajak seluruh pemimpin yang hadir untuk mengesampingkan ego geo politik di tengah dunia yang tengah mengalami krisis iklim akibat pemanasan global.
Guterres berpendapat bahwa melalui pendekatan baru dalam sebuah pakta kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang untuk berkomitmen mengurangi dampak pemanasan global. Guterres menambahkan bahwa negara-negara G20 sendiri turut bertanggung jawab terhadap 80 persen emisi global, dimana didalamnya Cina dan Amerika Serikat sebagai negara yang menghasilkan emisi karbon terbesar.
Guterres berharap percepatan transisi penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan harus dipercepat. Dia juga berharap agar negara maju dapat menyokong pendanaan bagi negara berkembang yang mengembangkan teknologi penggunaan energi terbarukan.
Para delegasi yang hadir dalam KTT G20 menilai pentingnya agenda pertemuan ini sebagai upaya berdialog dan mencari solusi bagi isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh dunia.
Di sisi lain, ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam KTT G20 sangat dimaklumi oleh para anggota G20. Namun kedua negara tersebut tetap mengirimkan delegasi mereka masing-masing, khususnya Rusia yang diwakilkan oleh Menteri Kuar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Zelensky sendiri sempat hadir secara virtual di pertemuan tersebut yang menyerukan agar invasi Rusia segera diakhiri, dalam pidatonya yang berbahasa Ukraina.
Atmosfir penolakan terhadap invasi Rusia di agenda KTT G20 sangat terasa lewat pesan yang disampaikan oleh mayoritas delegasi yang menginginkan invasi Rusia segera diakhiri, hal ini membuat Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menghindari kontak secara langsung dengan pemimpin – pemimpin yang selama ini mengecam tindakan Rusia tersebut.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang netral dan aktif setidaknya memberikan dampak positif sebagai pihak yang dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20, memberikan ruang bagi setiap delegasi untuk berdialog dan berpartisipasi di pertemuan tersebut, tanpa terkecuali delegasi dari Rusia.
Agenda pertemuan KTT G20 memang bukan forum yang pasti dapat mencetuskan kebijakan yang bersifat teknis dalam menyelesaikan konflik Rusia – Ukraina dan konflik Cina – Taiwan, atau solusi bagi masalah krisis iklim. Tindakan konkret yang diharapkan dari pertemuan ini adalah agar hasil pembicaraan yang konstruktif pada forum ini dapat mendorong negara-negara G20 untuk memutuskan kebijakan yang selaras dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, melalui perjanjian bilateral, kerjasama internasional yang dijalankan oleh masing-masing anggota.
Sebagai Ketua Presidensi 20, Indonesia memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan pandangan dari negara-negara anggota. Perbedaan soal konflik antar negara hingga krisis iklim dan hutang negara miskin tentunya akan menjadi perdebatan yang sengit dalam pertemuan KTT G20 itu. Namun semangat untuk mengesampingkan perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan kunci bagi Indonesia untuk memainkan pengaruhnya dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu terkait dengan isu kelangkaan pupuk yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal panen, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, pintu masuk bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam isu global, khususnya terkait dengan isu krisis pangan.
Agenda pertemuan KTT G20 telah dibuka hari ini. Peran Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 tentunya akan meningkat di tataran global jika hasil pertemuan ini melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang hadir dan memiliki kepentingan berikut ekspektasinya masing-masing. Kebijakan politik luar negeri yang netral dan aktif, serta menjadi tuan rumah yang baik adalah modal awal dari terciptanya kesepakatan-kesepakatan dari pertemuan tersebut, yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pada akhirnya, kita berharap pasca pertemuan KTT G20 ini, peran Indonesia dalam politik internasional akan lebih aktif dan besar pengaruhnya, khususnya terkait dengan isu krisis pangan, ekonomi dan pemanasan global. Hal ini yang menjadi penting artinya bagi kita agar agenda pertemuan KTT G20 berjalan dengan sukses dan melahirkan kesepkatan-kesepakatan konstruktif bagi dunia, sehingga mendorong peran aktif Indonesia di kancah perpolitikan internasional dengan pengaruh yang lebih besar.
Penulis: Denny Lihiang, Sekjen Poros 98
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
