Keberlanjutan Transisi Energi
Perang Rusia-Ukraina, yang telah menyebabkan lonjakan harga energi, akan memperumit jalur transisi energi menuju ekonomi nol-bersih. Ketiadaan tanda resolusi menimbulkan pertanyaan apakah perang dan akibatnya akan menjadi jalan terbatas dari jalur transisi sebelumnya atau dipersimpangan jalan. Sementara dalam jangka pendek, kenaikan harga energi mengakibatkan peningkatan produksi bahan bakar fosil dan diaktivasinya aset pembangkit yang telah dinonaktifkan.
Perang yang seharusnya memicu perubahan signifikan dalam pemikiran tentang transisi energi, kenyataannya dihadapkan pada keamanan energi dan aksi iklim. Akibatnya, rancangan kebijakan energi harus dapat mengantisipasi berbagai dampak masalah, mulai dari krisis pangan hingga upaya global untuk mengekang emisi gas rumah kaca. Kini isu keamanan energi telah mendorong para pemimpin negara maju menjadikannya kembali ke puncak agenda politik sambil mempercepat perang melawan krisis iklim.
Bagi negara-negara berkembang keterkaitan aksi iklim dan transisi energi, telah mendorong “transisi yang adil” sebagai bagian dari pembangunan ekonomi mereka. Negara-negara ini membutuhkan akses ke energi yang andal dan murah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membawa lebih dari 3 miliar orang keluar dari kemiskinan. Mereka perlu secara signifikan meningkatkan penggunaan listrik serta sumber-sumber lain yang tumbuh secara ekonomi.
Krisis Energi
Konsekuensi global dampak perang Rusia-Ukraina telah menyasar pada “triple global crisis” meliputi krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Sanksi ekonomi dan embergo energi kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, berimplikasi bagi seluruh dunia. Sanksi telah memperketat pasar sehingga membuat harga semua bahan bakar fosil melambung tinggi, tren inflasi global, dan pelambatan pemulihan pasca Covid, bahkan juga resesi.
Rusia adalah pemasok bahan bakar fosil yang signifikan di pasar global, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Eropa sangat bergantung pada pasokan energi Rusia. Menurut International Energy Agency (IEA, 2022), sebelum perang Rusai-Ukraina, Uni Eropa (UE) mengimpor lebih 40 persen dari total konsumsi gasnya, 27 persen minyak, dan 46 persen batubara dari Rusia pada 2021.
Salah satu tantangan yang kini dihadapi para pemimpin UE adalah memutus ketergantungan pada energi Rusia. Terutama gas alam yang menjadi sumber utama energi di UE, setelah mereka mulai mengurangi proporsi batu bara, untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan mengurangi emisi sekitar 55 persen pada 2030. Meski program REPowerEU yang dikeluarkan Komisi Eropa telah membatasi impor gas Rusia sekitar dua pertiga pada akhir 2022, namun strategi ini sangat bergantung pada peningkatan impor gas alam dari luar negeri.
Dalam jangka pendek, selain menekankan efisiensi energi, strategi ini membutuhkan portofolio opsi untuk menggantikan gas Rusia dan menjaga keamanan energi UE. Portofolio ini termasuk meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memastikan listrik tetap menyala dan rumah tetap hangat di musim dingin. Setelah itu, dalam jangka menengah dan jangka panjang, UE akan menggandakan transisi energi bersih.
Contoh krisis energi paling akut di UE, dialami oleh Jerman, yang selama ini dikenal sebagai kampiun transisi energi. Jerman bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari gas alam dan batu bara, serta lebih dari sepertiga minyaknya. Tantangan langsung Jerman adalah mengurangi ketergantungan pada gas alam untuk pembangkit listrik, yang semakin diperumit dengan keluarnya negara itu dari tenaga nuklir, yang dijadwalkan tahun ini ada tiga stasiun nuklirnya akan ditutup.
Kendati kembali memanfaatkan batu bara, Jerman tetap menjaga ambisinya dalam transisi energi. Jerman tetap berkomitmen menutup seluruh pembangkit batu bara mereka pada 2030, sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Sejak era kebijakan Kanselir Angela Merkel (2005-2021), gas alam cair yang diimpor dari Rusia, sejatinya adalah “jembatan” transisi energi Jerman, dari pemanfaatan energi nuklir dan batu bara, menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan langkah yang hampir sama, jalan pahit kembali ke batu bara dan mengaktivasi pembangkit tenaga batu bara, juga ditempuh Belanda, Austria dan Italia. Belanda telah mengumumkan bakal mencabut semua pembatasan penggunaan bahan bakar fosil untuk sumber energi pembangkit listriknya. Mereka telah kembali menggunakan sumber energi fosil, terutama batu bara, untuk memitigasi kemungkinan defisit energinya.
Momentum Transformasi
Dalam konteks perubahan iklim global, beralih ke energi bersih adalah solusi terbaik bagi keberlanjutan bumi. Berhentinya pasokan minyak dan gas Rusia, dunia mengalami defisit energi. Untuk itu perlu dicari jalan untuk mengatasi defisit energi, dan solusi yang mengedepankan kepentingan dekarbonisasi jangka panjang, guna memitigasi risiko krisis iklim.
Mengutip Direktur Energi Security and Climate Initiative, Samantha Gross, di The Washington Post, 22 Juni 2022, peralihan sementara ke batu bara memang kurang ideal dari perspektif iklim. Namun para pemimpin UE tetap komitmen pada target dekarbonisasi 100 persen. Harapannya ini bersifat jangka pendek, sembari mencari pasokan gas tambahan, dan seiring waktu menggantikan penggunaan gas melalui efisiensi dan peralihan teknologi.
Dengan demikian menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi. Krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum mempercepat transformasi energi, termasuk transfer teknologi dan pendanaan ke negara-negara berkembang. Tindakan untuk mengurangi konsumsi batu bara, sebagai bahan bakar fosil yang paling banyak mengandung karbon, dengan menurunkan emisi dari fasilitas yang ada dan menghentikan pembangunan pembangkit baru.
Biaya penurunan emisi dari fasilitas yang ada sangat bergantung pada teknologi yang mahal, melalui penangkapan dan penyimpanan karbon, atau pembakaran bersama dengan bahan bakar emisi yang lebih rendah. Sementara untuk mengganti pembangkit batu bara dengan energi terbarukan juga membutuhkan investasi besar. Peran negara maju dan pendanaan internasional sangat penting untuk mengatasi hal ini.
Sebaliknya, negara-negara berkembang dapat mewujudkannya dengan memperbaiki lingkungan domestiknya untuk investasi asing dan investasi energi bersih. Kemudian memanfaatkan kesiapan investor untuk mendukung proyek energi terbarukan. Dengan demikian meningkatkan peran sektor swasta serta lembaga keuangan internasional dan pembangunan, akan sangat membantu.
Bank Dunia seperti dikutip Financial Time, 2 Juli 2022, telah mengusulkan inisiatif global untuk mendukung transisi energi di kawasan batu bara. Para pemimpin G-7 yang baru bertemu di Jerman juga telah mengusulkan kemitraan pendanaan baru dengan Indonesia, India, Vietnam dan Senegal untuk beralih dari batu bara.
Sebagai Presidensi G-20, Indonesia dapat menginisiasi usulan serupa tentang kemitraan transisi energi negara maju dan negara berkembang pada KTT G-20 di Bali, November 2022, sebagai solusi keberlanjutan transisi energi di tengah krisis energi saat ini.
————–
Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero).
Sumber: kompas.id, 16/7/2022.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
