Jumat Berkah bagi Inklusi Sosial
Banyak peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah terjadi di hari Jum’at. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 diantara yang dinyatakan hari Jum’at.
Pasca saya memaparkan pandangan saya soal peran pendidikan dalam mengatasi krisis iklim dua hari lalu, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10227192297815961&id=1313539313, saya perluas perbincangan dan pandangan saya soal “inklusi sosial”. Apapun jenis krisisnya, termasuk krisis iklim tidak mungkin diselesaikan secara elitis, satu kelompok lebih berhak dari kelompok lain untuk menyelesaikan.
Setiap krisis menunjukan sesuatu yang tidak beres, tetapi sekaligus ini menunjukkan sebagai penanda ada harapan untuk menyelesaikannya kalau kita tercerahkan. Renungan reflektif yang tidak hanya diperbincangkan di ruang tertutup dan terbatas, tetapi perlihat realitas otentik di lapangan.
Hanya dalam selang dua hari diputuskan untuk mengadakan tour lapangan ke Kelurahan Babakan Ciamis, Bandung, kawasan yang hampir lebih dari dari tiga tahun terakhir saya amati dan renungkan. Dalam setahun terakhir ini secara khusus menjadi jalan yang saya lalui menggunakan kursi roda elektrik.
Saya selalu mengatakan kepada banyak kawan ketika memperbincangkannya, keberpihakan pada inklusivitas harus dimulai pada pikiran kita sejak awal. Apa yang diluar kita menjadi bagian dari diri kita sendiri. Ini berlaku bukan hanya pada sesama kita sebagai umat manusia, juga kepada semua mahluk termasuk bumi yang kita pijak.
Rasa empati ini akan muncul ketika kita berdekatan dengan realitas. Karenanya saya bersama kawan-kawan dari Pergerakan Penyandang Disabilitas dan Lansia (DILANS) merasa terhormat ketika saya menyebarkan undangan hanya sehari sebelum acara ini diadakan hari ini. Tidak sembarangan orang yang saya undang. Diantara penuhnya kegiatan masing-masing masih menyempatkan hadir, atau mewakilkannya.
Ada lebih dari 20 orang yang hadir yang mewakili: anggota DPRD, Dinas Lingkungan dan Kebersihan, peneliti, seniman, aktivis, guru sekolah, tukang insinyur, wartawan, ormas dan warga biasa. Sementara cukup representatif sebagai suatu upaya pencerahan dalam melihat realitas carut marut di ruang publik.
Ada pengakuan yang jujur dalam perbincangan setelah tour yang memakan waktu hampir satu jam. Pemerintah tidak bisa sendirian dalam menuntaskannya, semua pemangku kepentingan harus terlibat, termasuk warga sekalipun. Hanya dengan keterlibatan total ini ruang yang carut marut di kawasan ini bisa dibenahi setahap demi setahap. Kepentingan eksklusif masing-maing harus ditempatkan dalam kerangka yang inklusif manakala ada dibruang publik. Semua harus diperlakukan setara, walaupun kita mempunyai latar belakang dan kemampuan yang beragam. Barangkali ini esensi dari “Bhineka Tunggal Ika” yang selama ini menempel pada lambang negara kita Burung Garuda.
Tidak hanya yang berurusan dengan aspek rekayasa teknik, juga rekayasa sosial harus dijalankan. Yang terakhir ini memerlukan orang-orang yang mengambil peran sebagai “community organizer” (CO) yang lahir dan bertumbuh di kawasan ini. CO diperlukan untuk mewujudkan inklusi sosial yang sebenar-benarnya, bukan hanya di Kota Bandung, tetapi di kota-kota lainnya di Indonesia. Kawasan seperti Kelurahan Babakan Ciamis bisa menjadi model kelolanya.
Banyak yang ingin saya ceritakan, tapi kali ini saya ingin berbagi beberapa liputan, termasuk FBLive https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=398737792233826&id=100004526407627, dan IGLive https://www.instagram.com/tv/CgBChJZppYT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=)
yang dipancarkan selama perjalanan.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sekaligus juga saya ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun pada SEMEO QITEP yang telah berkarya di ASEAN untuk meningkatkan kapasitas pendidikan khususnya di sekolah. Mutiara yang terpendam dan luarbiasa ini, Insha Allah menjadi inspirasi bukan hanya bagi Kota Bandung, tetapi seluruh kota di Indonesia.
Salam sehat selalu 🙏
#dilansindonesia #bandunginklusif #wargaaktifbirokratresponsif
#krisisiklim
Salam
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
