Indonesia Emas 2045: Youngpreneurs Pelaku atau Penonton

“Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (Joko Widodo)”
Tantangan Gen-Z dalam Indonesia Emas 2045
Indonesia emas tinggal 17 tahun lagi. Bonus demografi di era VUCA, di mana perubahan dengan cepat atau labil, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas, mengakibatkan peristiwa di belahan dunia memiliki efek domino bagi negara lain adalah kenyataan yang akan kita hadapi sampai ke masa depan. Kasus pandemi covid-19, menuntut budaya baru, masyarakat dunia berkolaborasi, menciptakan vaksin untuk kesehatan bersama, bukan untuk satu negara. Perang Rusia-Ukrainia menggoncang tatanan perekonomian, pertahanan dan keamanan internasional efeknya masih kita rasakan sekarang. Dua kasus tersebut adalah pembelajaran penting bagi kita. Tantangan ini, suka tidak suka, mau tidak mau memaksa seluruh komponen bangsa untuk beradaptasi dan kita harus siap dari sekarang.
Capaian bonus demografi dengan tujuan Indonesia emas 2045 ke depan adalah era kejayaan anak muda Generasi Y, khususnya Generasi Z. Mereka akan menjadi aktor, pelaku sejarah, mengisi seluruh lapisan stakeholders bangsa ini.
Harapan ini bukan mudah, ibarat pedang bermata dua, akan menghantarkan kita pada kejayaan atau sebaliknya, gagal berujung kemunduran. Hal ini akan terjadi jika tanpa perencanaan yang terukur dan niat untuk menjalankan perencanaan secara konsisten. Meski demikian, jalan terjal harus dihadapi. Mengingat, data sensus BPS 2020, jumlah Generasi Z terdapat 74,93 juta atau 27,94% dan Generasi X sebanyak 69,38 juta atau 25,87% dari total jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Dari besaran tersebut jumlah pemuda di rentang usia 16-30 tahun, di tahun 2021 justru tergolong tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/kursus) atau tidak terserap pasar kerja (Not in Employment, Education, and Training/NETT) sebesar 26,64%. Angka ini berkesesuaian dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda tahun 2021 yaitu, sebesar 14,42%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6,49%. Hal tersebut konsisten terjadi sejak tahun 2015.
Data lain, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pasca pandemi covid 19 meski mengalami peningkatan dari 51 poin di 2020 menjadi 53,33 pada tahu 2021 yang dipicu oleh peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Namun, domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja cenderung stagnan, bahkan turun hinggga 11%. Demikian halnya dengan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan. Sangat sedikit partisipasi pemuda terlibat dalam organisasi dan bersuara dalam menyampaikan pendapatnya. Riset British Council, Oktober 2022. Pemuda Indonesia bukan lagi dalam kondisi apatis melainkan frustasi melihat kondisi politik Indonesia. Meski, isu korupsi, koalisi dan nepotisme menjadi perhatian mereka. Namun, belum ada langkah nyata untuk perubahan dan suara politik mereka cenderung disalurkan melalui sosial media.
Sayangnya, dari 34 provinsi nilai IPP menunjukkan irama yang seragam. Dari dua indikator yakni domain partisipasi dan kepemimpinan, dan domain lapangan dan kesempatan kerja. Tercatat hanya delapan provinsi mengalami perbaikan salah satunya adalah Jawa Tengah. Pekerjaan rumah yang tidak ringan tentunya !
Youngpreneurs Jalan Perubahan
Ke depan, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di industri 4.0 dan menuju 5.0 akan memenuhi kehidupan sejarah manusia. Dua generasi ini, Gen Y dan Z adalah generasi emas, generasi yang siap menjawab jalan perubahan ke depan. Lebih akrab dengan TIK dibanding generasi sebelumnya. Bagi generasi ini, TIK sudah menjadi way of life berdampak positif memunculkan dunia lapangan usaha dan kesempatan kerja, serta ekosistem dunia kerja yang tidak terbayangkan sebelumnya, era shifting menggantikan cara lama.
Dunia mulai berganti rupa, perubahan disrupsi teknologi memunculkan cara-cara baru di segala sektor, baik dalam bidang; konsumsi, industri pelayanan kesehatan, keuangan, perbankan, asuransi, hiburan, pendidikan, pariwisata, game, politik, sampai kebudayaan.
Pemerintah sebagai regulator, harus melupakan cara lama, regulasi yang dibentuk harus fleksibel, beradaptasi dengan perkembangan zaman, birokrasi sebagai motor penggerak perlu bergerak sat-set kata Gen Z. Pengurusan tatap muka mulai ditinggalkan, alur perizinan, dokumen dan manajeman kini diharapkan berada dalam genggaman handphone.
Tak terkecuali dunia industri. Gulung tikar menjadi keniscayaan bagi mereka yang tak berbenah, memakan pelaku industri besar maupun kecil. Nokia, Kodak, Myspace, Lehman Brothers, Yahoo, hingga Marvel Entertainment yang diakuisisi Disney di tahun 2019.
Salah satu strategi untuk memaksimalkan potensi generasi ini adalah dengan membentuk para wirausaha baru, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, berdasar data Kemenkop 2022, rasio kewirausahaan kita baru menyentuh 3,47% jauh dibanding dengan Singapura 8,6% atau Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4%. Di negara-negara maju rata-rata sudah 10-12%, ini adalah prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju. Minimal kita mampu mencapai target 2024 sebesar 3,95% atau dapat mencapai 4%.
Lompatan Bersama
Senin, 19 Juni 2023 adalah momentum bersejarah, Satria 1 satelit Indonesia berhasil meluncur, mencapai orbit yang sudah ditetapkan. Optimalisasi satelit ini akan meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, terluar (3T), mampu memfasilitasi layanan internet di 50 ribu titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Upaya positif tersebut perlu didukung dengan pembangunan ekosistem yang baik untuk menciptakan keminatan dan penguatan wirausaha dikalangan generasi emas kita, mengingat, data Sakernas 2021 menunjukan pemuda yang menggunakan HP sebanyak 95,57% dan internet sebanyak 90,1%. Namun, pemanfaatan HP untuk wirausaha hanya sekitar 59,95% dan internet hanya 48,8%. Adapun skala usaha mayoritas mereka, masih dalam kategori mikro yaitu sebanyak 69,4%.
Di sisi lain, kementerian/lembaga melalui perencanaan strategi nasional kewirausahaan pemuda, memberikan pemetaan masalah, potensi, profil, hingga langkah operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, lembaga pendidikan baik sekolah menengah khususnya perguruan tinggi dapat kita lihat mulai berdiaspora, berperan aktif tidak saja meningkatkan SDM. Namun, membangun ekosistem kewirausahaan, link and match, cross sector antar dunia pendidikan, industri, pemerintahan serta stakeholders lain membentuk incubie, inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan mulai proses produksi, branding, perizinan, pembiayaan, kerjasama lintas sektor, hingga pemasaran.
Dari paparan tersebut setidaknya, kita dapat melihat adanya seberkah cahaya yang memompa optimisme generasi emas ke depan. Namun, dokumen yang indah dan baik tersebut pada praksisnya tidak berjalan bergandengan. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan kekecewaan, bahkan marah. Bukan hanya sekali ! tetapi berkali-kali ! Tahun 2021 belanja daerah masih rendah akibat diparkir di perbankan. Tahun 2022 kementerian/lembaga pemerintahan hingga pemerintah derah kerap belanja impor untuk produk yang dapat diproduksi dalam negeri khususnya UMKM. Hingga, Maret 2023 pada pembukaan Business Matching Tahap V, terus mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang mampu menggenjot pembelajaan daerah melalui produk dalam negeri, tahun 2022 sebesar 53,17% dari modal belanja sebesar Rp 191,7 triliun. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan pengadaan nonproduk impor yang hanya berkisar Rp 302 miliar. Ganjar Pranowo juga aktif untuk mendukung memasarkan produk lokal melalui Lapak Ganjar dan website Pemprov Jawa Tengah. Selain hal tersebut, ekosistem dunia usaha generasi emas turut mendapat perhatian, salah satunya adalah Hetero Space dengan memanfaatkan aset bangunan milik Pemprov Jawa Tengah sebagai ruang kerja bersama membangun ekosistem dan menawarkan solusi kewirausahaan sebagai ruang dan wadah berjejaring untuk para industri kreatif, UMKM, startup, pemuda serta stakeholders lainnya, dari tahun 2020, kini berkembang ke tiga wilayah lain yaitu; Banyumas, Semarang, dan Solo.
Cara-cara pemerintah daerah, kementerian/kelembagaan, institusi pendidikan, industri dalam membangun kolaborasi dan sinergisitas perlu mendapat apresiasi dan dijadikan contoh sehingga dapat diduplikasi dan menjadi gerakan yang meluas. Perbaikan demi perbaikan harus konsisten dilakukan, jangan sampai hanya jadi dokumen yang tidak dijalankan hanya menjadi setumpuk kertas yang berujung di tempat pembuangan seperti yang terjadi dan membuat miris.
Menutup uraian ini kiranya pernyataan Presiden Joko Widodo dapat menjadi penyemangat kita bersama. Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (mencapai Indonesia Emas 2045). Sekali lagi, jatuh bangun adalah biasa, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang.
Salam.

BERITA
Kolaborasi Tokoh Petani Jawa Timur dengan RBPR

Jakarta – Pada hari Rabu, 27 September 2023, team Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) bekerja sama dengan Rumah Petani Ganjar menyambangi simpul simpul kelompok petani Jawa Timur di Desa Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan kedatangan team RBPR ini untuk berdialog guna mendengar langsung keluhan para petani tentang apa yang mereka hadapi selama ini.
Dalam dialog ini hadir sekitar 200 petani dan Chandra Astan Calon Legislatif DPR RI dari partai PDI Perjuangan yang didampingi oleh team RBPR yang diwakili oleh Ammarsjah dan Kepala media Centre RBPR Dono Prasetyo.
Para petani mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi karena distribusi pupuk subsidi sering tidak tepat sasaran, padahal mereka sudah masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kedepannya petani berharap distribusi subsidi pupuk dapat dilakukan dari hulu sampai hilir dan diberikan tepat sasaran sesuai e-RDKK. Lebih lanjut para petani juga mengeluhkan jarangnya para pengambil kebijakan untuk turun kelapangan sehingga membuat banyak informasi yang tidak sinkron, mengenai hal ini para petani menginginkan agar saluran informasinya segera diperbaiki supaya tidak ada lagi masalah dilapangan yang sebenarnya bisa dimitigasi.
Agar semua keluhan ini bisa di himpun dan memdapat solusi yang komprehensif dari semua permasalahan ini, para petani disarankan berhimpun dalam satu wadah bisa berbentuk koperasi petani. Menurut pengurus Rumah Petani Peduli Ganjar, Chandra Astan, mereka yg berkumpul disini mewakili sekitar 1300 petani. Sehingga pendirian koperasi petani sangat di mungkinkan.
“Selain dengan mendirikan koperasi sebagai wadah untuk mengelola kios pupuk, sehingga mampu menjamin ketersedian pupuk bagi anggotanya, kita juga bisa memikirkan pasar bersama agar bisa menghadapi harga yang tidak stabil, sekaligus nengupayakan hilirisasi produk pertanian untuk mendapatkan nilai lebih bagi petani,” kata Chandra pada kesempatan yang sama.
Dalam acara ini para petani mempertanyakan soal penghapusan subsidi pupuk, namun Ammarsjah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk penghapusan subsidi pupuk ,
“Sampai sekarang pemerintah tidak pernah berniat menghapus subsidi pupuk, yang ada adalah upaya menjadikan subsidi pupuk lebih tepat sasaran dengan cara subsidi langsung ke petani dengan fasilitas e Walet,” ujar Ammarsjah.
Rencananya tahun depan Jawa Timur akan di jadikan pilot projek sistem subsidi langsung ini, diharapkan kejadian kelangkaan pupuk subsidi dan permainan harga bisa di berantas dengan tidak adanya disparitas harga di pasaran, seperti keluhan petani Banyu wangi saat ini.
Dalam kesempatan yang sama Sapto Raharjo, Seknas Jatim, menjawab keluhan beberapa petani penggarap hutan terkait Perhutanan Sosial, “Silahkan bapak ibu petani inventarisis semua permasalahan yang ada, saya akan coba sambungkan kepada pihak yang berwenang.” ujarnya.
Setelah selesai acara dialog, kemudian mereka beramah-tamah. Di acara ini Ammarsjah juga menegaskan bahwa team RBPR akan sekuat tenaga selalu hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan rakyat.
BERITA
Sekjen DPR Harap Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi Jadi ‘Role Model’ bagi Kementerian & Lembaga di Indonesia

Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah secara resmi memberikan amanat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien akuntabel, serta bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui presentasi perubahan dengan menerapkan Fraud Control Plan sebagai bagian dari strategi pengendalian dalam upaya meningkatkan integritas dan efektivitas pencegahan korupsi pada lembaga perwakilan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat pidato sambutan pembukaan acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Melalui pembangunan dan penerapan Fraud Control Plan diharapkan menjadi role model bagi Kementerian lembaga lainnya dengan mengimplementasikan sertifikasi ISO 37001 atau sistem manajemen anti penyuapan. “Untuk ISO ini, berapa pun cost nya saya akan siapkan dan ini menjadi komitmen kita pak. ISO itu kita harus punya target waktu berapa waktu yang harus kita selesaikan.. Saya ingin kita punya target waktu yang terukur untuk ISO ini karena ini adalah bagian alat kita,” tegas Indra berpesan.
Atas kondisi tersebut, Indra menegaskan Setjen DPR memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi pembangunan Fraud Control Plan berbasis ‘Si CantiK’ melalui komitmen pencegahan korupsi maupun sumber daya yang dibutuhkan. “Tidak lupa tentu saya bersama pimpinan mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir disini atas waktunya,” tutur Indra.
Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.
Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.
Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masing-masing penerima penghargaan.
Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Pengharhaan diserahkan langsung oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini.
Turut hadir Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.
BERITA
Ittama Setjen DPR RI Resmi Launching ‘Si CantiK’ Sistem Pencegahan Anti Korupsi

Jakarta – Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi me-launching Sistem Pencegahan Anti Korupsi atau disingkat ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dalam rangka membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan antikorupsi. Tak hanya itu, ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.
Hal itu disampaikan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura yang juga sebagai Pelopor ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) saat diwawancarai Parlementaria di selasar Gedung Nusantara DPR RI di sela-sela acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
“Jadi ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) ini adalah suatu bentuk regulasi ya, regulasi kebijakan untuk sebagai pelopor menghitung atau mendeteksi adanya korupsi ya. Sehingga kami memang membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan anti korupsi yaitu lebih dikenal ‘Si CantiK’,” ujar Furcony.
“Karena tujuannya apa, saya membangun Fraud Control Plan berbasis Si CantiK agar pertama meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI. Kemudian yang kedua, juga kami ingin saya sebagai penggagas Fraud Control Plan. Tentu saja setiap Kementrian setiap lembaga membuat atau melakukan kebijakan sistem pencegahan anti korupsinya di sesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Jadi tidak bisa sama, jadi di instansi kami parameternya adalah melalui Si CantiK,” tandas Furcony.
Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.
“Kedepannya, karena sistem ini adalah berbasis kebijakan. Ya saya kebetulan memang salah satu pelopor Fraud Control Plan di DPR RI yang memang belum pernah ada ya. Jadi kami akan menuangkan dalam bentuk regulasi dalam bentuk kebijakan berupa SK Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pedoman implementasi pelaksanaan Fraud Control Plan,” pungkas Furcony.
Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diserahkan oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini kepada masing-masing penerima penghargaan. Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI.
Turut hadir Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.