Indonesia Emas 2045: Youngpreneurs Pelaku atau Penonton
“Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (Joko Widodo)”
Tantangan Gen-Z dalam Indonesia Emas 2045
Indonesia emas tinggal 17 tahun lagi. Bonus demografi di era VUCA, di mana perubahan dengan cepat atau labil, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas, mengakibatkan peristiwa di belahan dunia memiliki efek domino bagi negara lain adalah kenyataan yang akan kita hadapi sampai ke masa depan. Kasus pandemi covid-19, menuntut budaya baru, masyarakat dunia berkolaborasi, menciptakan vaksin untuk kesehatan bersama, bukan untuk satu negara. Perang Rusia-Ukrainia menggoncang tatanan perekonomian, pertahanan dan keamanan internasional efeknya masih kita rasakan sekarang. Dua kasus tersebut adalah pembelajaran penting bagi kita. Tantangan ini, suka tidak suka, mau tidak mau memaksa seluruh komponen bangsa untuk beradaptasi dan kita harus siap dari sekarang.
Capaian bonus demografi dengan tujuan Indonesia emas 2045 ke depan adalah era kejayaan anak muda Generasi Y, khususnya Generasi Z. Mereka akan menjadi aktor, pelaku sejarah, mengisi seluruh lapisan stakeholders bangsa ini.
Harapan ini bukan mudah, ibarat pedang bermata dua, akan menghantarkan kita pada kejayaan atau sebaliknya, gagal berujung kemunduran. Hal ini akan terjadi jika tanpa perencanaan yang terukur dan niat untuk menjalankan perencanaan secara konsisten. Meski demikian, jalan terjal harus dihadapi. Mengingat, data sensus BPS 2020, jumlah Generasi Z terdapat 74,93 juta atau 27,94% dan Generasi X sebanyak 69,38 juta atau 25,87% dari total jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Dari besaran tersebut jumlah pemuda di rentang usia 16-30 tahun, di tahun 2021 justru tergolong tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/kursus) atau tidak terserap pasar kerja (Not in Employment, Education, and Training/NETT) sebesar 26,64%. Angka ini berkesesuaian dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda tahun 2021 yaitu, sebesar 14,42%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6,49%. Hal tersebut konsisten terjadi sejak tahun 2015.
Data lain, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pasca pandemi covid 19 meski mengalami peningkatan dari 51 poin di 2020 menjadi 53,33 pada tahu 2021 yang dipicu oleh peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Namun, domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja cenderung stagnan, bahkan turun hinggga 11%. Demikian halnya dengan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan. Sangat sedikit partisipasi pemuda terlibat dalam organisasi dan bersuara dalam menyampaikan pendapatnya. Riset British Council, Oktober 2022. Pemuda Indonesia bukan lagi dalam kondisi apatis melainkan frustasi melihat kondisi politik Indonesia. Meski, isu korupsi, koalisi dan nepotisme menjadi perhatian mereka. Namun, belum ada langkah nyata untuk perubahan dan suara politik mereka cenderung disalurkan melalui sosial media.
Sayangnya, dari 34 provinsi nilai IPP menunjukkan irama yang seragam. Dari dua indikator yakni domain partisipasi dan kepemimpinan, dan domain lapangan dan kesempatan kerja. Tercatat hanya delapan provinsi mengalami perbaikan salah satunya adalah Jawa Tengah. Pekerjaan rumah yang tidak ringan tentunya !
Youngpreneurs Jalan Perubahan
Ke depan, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di industri 4.0 dan menuju 5.0 akan memenuhi kehidupan sejarah manusia. Dua generasi ini, Gen Y dan Z adalah generasi emas, generasi yang siap menjawab jalan perubahan ke depan. Lebih akrab dengan TIK dibanding generasi sebelumnya. Bagi generasi ini, TIK sudah menjadi way of life berdampak positif memunculkan dunia lapangan usaha dan kesempatan kerja, serta ekosistem dunia kerja yang tidak terbayangkan sebelumnya, era shifting menggantikan cara lama.
Dunia mulai berganti rupa, perubahan disrupsi teknologi memunculkan cara-cara baru di segala sektor, baik dalam bidang; konsumsi, industri pelayanan kesehatan, keuangan, perbankan, asuransi, hiburan, pendidikan, pariwisata, game, politik, sampai kebudayaan.
Pemerintah sebagai regulator, harus melupakan cara lama, regulasi yang dibentuk harus fleksibel, beradaptasi dengan perkembangan zaman, birokrasi sebagai motor penggerak perlu bergerak sat-set kata Gen Z. Pengurusan tatap muka mulai ditinggalkan, alur perizinan, dokumen dan manajeman kini diharapkan berada dalam genggaman handphone.
Tak terkecuali dunia industri. Gulung tikar menjadi keniscayaan bagi mereka yang tak berbenah, memakan pelaku industri besar maupun kecil. Nokia, Kodak, Myspace, Lehman Brothers, Yahoo, hingga Marvel Entertainment yang diakuisisi Disney di tahun 2019.
Salah satu strategi untuk memaksimalkan potensi generasi ini adalah dengan membentuk para wirausaha baru, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, berdasar data Kemenkop 2022, rasio kewirausahaan kita baru menyentuh 3,47% jauh dibanding dengan Singapura 8,6% atau Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4%. Di negara-negara maju rata-rata sudah 10-12%, ini adalah prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju. Minimal kita mampu mencapai target 2024 sebesar 3,95% atau dapat mencapai 4%.
Lompatan Bersama
Senin, 19 Juni 2023 adalah momentum bersejarah, Satria 1 satelit Indonesia berhasil meluncur, mencapai orbit yang sudah ditetapkan. Optimalisasi satelit ini akan meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, terluar (3T), mampu memfasilitasi layanan internet di 50 ribu titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Upaya positif tersebut perlu didukung dengan pembangunan ekosistem yang baik untuk menciptakan keminatan dan penguatan wirausaha dikalangan generasi emas kita, mengingat, data Sakernas 2021 menunjukan pemuda yang menggunakan HP sebanyak 95,57% dan internet sebanyak 90,1%. Namun, pemanfaatan HP untuk wirausaha hanya sekitar 59,95% dan internet hanya 48,8%. Adapun skala usaha mayoritas mereka, masih dalam kategori mikro yaitu sebanyak 69,4%.
Di sisi lain, kementerian/lembaga melalui perencanaan strategi nasional kewirausahaan pemuda, memberikan pemetaan masalah, potensi, profil, hingga langkah operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, lembaga pendidikan baik sekolah menengah khususnya perguruan tinggi dapat kita lihat mulai berdiaspora, berperan aktif tidak saja meningkatkan SDM. Namun, membangun ekosistem kewirausahaan, link and match, cross sector antar dunia pendidikan, industri, pemerintahan serta stakeholders lain membentuk incubie, inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan mulai proses produksi, branding, perizinan, pembiayaan, kerjasama lintas sektor, hingga pemasaran.
Dari paparan tersebut setidaknya, kita dapat melihat adanya seberkah cahaya yang memompa optimisme generasi emas ke depan. Namun, dokumen yang indah dan baik tersebut pada praksisnya tidak berjalan bergandengan. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan kekecewaan, bahkan marah. Bukan hanya sekali ! tetapi berkali-kali ! Tahun 2021 belanja daerah masih rendah akibat diparkir di perbankan. Tahun 2022 kementerian/lembaga pemerintahan hingga pemerintah derah kerap belanja impor untuk produk yang dapat diproduksi dalam negeri khususnya UMKM. Hingga, Maret 2023 pada pembukaan Business Matching Tahap V, terus mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang mampu menggenjot pembelajaan daerah melalui produk dalam negeri, tahun 2022 sebesar 53,17% dari modal belanja sebesar Rp 191,7 triliun. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan pengadaan nonproduk impor yang hanya berkisar Rp 302 miliar. Ganjar Pranowo juga aktif untuk mendukung memasarkan produk lokal melalui Lapak Ganjar dan website Pemprov Jawa Tengah. Selain hal tersebut, ekosistem dunia usaha generasi emas turut mendapat perhatian, salah satunya adalah Hetero Space dengan memanfaatkan aset bangunan milik Pemprov Jawa Tengah sebagai ruang kerja bersama membangun ekosistem dan menawarkan solusi kewirausahaan sebagai ruang dan wadah berjejaring untuk para industri kreatif, UMKM, startup, pemuda serta stakeholders lainnya, dari tahun 2020, kini berkembang ke tiga wilayah lain yaitu; Banyumas, Semarang, dan Solo.
Cara-cara pemerintah daerah, kementerian/kelembagaan, institusi pendidikan, industri dalam membangun kolaborasi dan sinergisitas perlu mendapat apresiasi dan dijadikan contoh sehingga dapat diduplikasi dan menjadi gerakan yang meluas. Perbaikan demi perbaikan harus konsisten dilakukan, jangan sampai hanya jadi dokumen yang tidak dijalankan hanya menjadi setumpuk kertas yang berujung di tempat pembuangan seperti yang terjadi dan membuat miris.
Menutup uraian ini kiranya pernyataan Presiden Joko Widodo dapat menjadi penyemangat kita bersama. Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (mencapai Indonesia Emas 2045). Sekali lagi, jatuh bangun adalah biasa, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang.
Salam.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
