Connect with us

Haruskah Gunung Api Purba Meletus Kembali

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Urusan PT dan Capres adalah urusan politik negara (state). Urusan aktivis adalah membela dan berpihak kepada rakyat (society/people). Sebaiknya kita kembali ke khitah yakni menjadi bagian dari rakyat dan membangun kekuatan rakyat. Karena negara harus menjalankan mandat atau perintah rakyat. Arah gerakan ditujukan untuk presiden dan anggota DPR yang tidak menjalankan amanat/ mandat rakyat. Inilah mengapa pada tahun 1998 Gedung DPR-RI diserbu dan diduduki. Sudahkah hal ini kita lakukan, yakni membangun jaringan kekuatan rakyat yang tercecer. Dipecahbelah oleh parpol, padahal parpol adalah petugas rakyat. Ingat ,rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan.

Aktifis harus mengurus demokrasi atau kedaulatan rakyat ini. Apakah DPR-RI sudah mendengar aspirasi dan menjalankan mandat rakyat ini? Wajib hukumnya ini kita persoalkan. Apakah presiden sudah menjalankan keputusan- keputusan DPR-RI? Triaspolitika harus dijalankan; tetapi kalau eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah menjadi satu; apakah negara demokrasi itu terwujud? Menurut UUD kita menganut sistem presidensial. Tetapi kalau hak prerogatif presiden justru digunakan untuk menempatkan orang- orang parpol di kabinet, lembaga nonpemerintah, dan lembaga atau badan/ dewan yang harusnya membawa suara dan berpihak pada rakyat (nonpartisan) yang hakekatnya merupakan sistem parlementer, apakah ini benar? Apakah urusan Presidential Threshold (PT) merupakan urusan MK? Padahal untuk menentukan PT harusnya dilakukan referendum. Kapan MPR dan DPR memasukkan referendum sebagai wujud hak politik fundamental dari rakyat.

Menjelang Pemilu/Pilpres 2024, kita disuguhi oleh kepongahan parpol seolah-olah itu pesta para parpol. Padahal jika politik uang (money) masih berjalan, pemilu tak lebih dari kebohongan. Suara rakyat dirampas dan diborong dengan harga picisan. Kebohongan besar saat ini adalah, rakyat disuruh menonton mereka memilih pasangan capres/cawapres yang akan diadu pada 2024. Mereka membongkar pasangan calon Capres/Cawapres seperti pasangan pada karapan sapi. Mereka bayar lembaga polling, seolah angka yang tertinggi adalah mereka yang paling dikehendaki rakyat. Biarkan saja parpol jungkir balik bertingkah. Itu semua adalah bagian politik negara (state) dan bukan urusan aktivis yang berpolitik dan berpihak pada rakyat (people/society). Makin banyak parpol berakrobat akan makin memperlihatkan kualitas mereka.

Setiap periode Pemilu/Pilpres aktivis atau relawan selalu menjadi jongos partai politik dan capres/cawapres. Persepsi aktifis di mata parpol tidak dianggap dalam kontek sedang memperjuangkan perubahan. Aktivis atau relawan “dibeli putus” setelah diberi uang makan dan uang transpor. Setelah anggota DPR terpilih mereka dicampakkan. Apalagi mau menuntut agar mereka mau memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pada Pilpres 2014 dan 2019 aktivis dan relawan ikut mendukung Capres/ Cawapres. Mereka inilah yang banting tulang memobilisasi rakyat untuk memberi dukungan. Bahkan termasuk memobilisasi dana dan menggunakan dana sendiri untuk terpilihnya seorang Capres. Tapi tragisnya di mata Capres mereka dianggap sebagai fans dan organ relawan dianggap fans club. Capres memerintahkan aktivis dan relawan membuat konsep. Tetapi setelah jadi presiden ,mana konsep relawan yang dijadikan kebijakan? Relawan cuma ditimang-timang dengan pertemuan dan selfie di istana yang maknanya mereka dimarginalisasi sebagai agen perubahan. Aktivis dan relawan hakekatnya adalah seorang fans yang pulang ke rumah dengan hanya mengantongi kekaguman dan eksistensi diri. Tetapi dengan masing-masing kelompok mendukung pasangan capres/cawapres, maka solidaritas aktivis yang menjadi pengawal rakyat terceraiberai. Aktivis tidak punya posisi tawar dan harus merengek-rengek kepada presiden untuk mendapat imbalan hadiah seperti seorang pramusaji yang belum dibayar tipsnya.

Good bye capres dan cawapres, kami menunggu seperti apa yang akan terpilih sebagai produk kotak-katikmu. Aktivis akan segera hadir bersama rakyat dan akan bersuara lantang jika presiden itu ternyata loyang rombeng dan bukan emas seperti diharapkan. Kami akan membawa tuntutan dan aspirasi rakyat untuk diwujudkan tidak seperti Nawacita yang kini menjadi asesori dan kaligrafi. Kembalikan lembaga partisipasi rakyat, baik badan maupun dewan, kepada rakyat bukan suplementer terhadap kebijakan pemerintah.

Sabdo Palon nagih janji kembalikan Nusantara kepada haribaan rakyat yang sejati. Jangan engkau tunggu Gunung Merapi Purba akan meletus kembali.

Gunung Kidul, 3 Juli 2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya