Connect with us

Haruskah Gunung Api Purba Meletus Kembali

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Urusan PT dan Capres adalah urusan politik negara (state). Urusan aktivis adalah membela dan berpihak kepada rakyat (society/people). Sebaiknya kita kembali ke khitah yakni menjadi bagian dari rakyat dan membangun kekuatan rakyat. Karena negara harus menjalankan mandat atau perintah rakyat. Arah gerakan ditujukan untuk presiden dan anggota DPR yang tidak menjalankan amanat/ mandat rakyat. Inilah mengapa pada tahun 1998 Gedung DPR-RI diserbu dan diduduki. Sudahkah hal ini kita lakukan, yakni membangun jaringan kekuatan rakyat yang tercecer. Dipecahbelah oleh parpol, padahal parpol adalah petugas rakyat. Ingat ,rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan.

Aktifis harus mengurus demokrasi atau kedaulatan rakyat ini. Apakah DPR-RI sudah mendengar aspirasi dan menjalankan mandat rakyat ini? Wajib hukumnya ini kita persoalkan. Apakah presiden sudah menjalankan keputusan- keputusan DPR-RI? Triaspolitika harus dijalankan; tetapi kalau eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah menjadi satu; apakah negara demokrasi itu terwujud? Menurut UUD kita menganut sistem presidensial. Tetapi kalau hak prerogatif presiden justru digunakan untuk menempatkan orang- orang parpol di kabinet, lembaga nonpemerintah, dan lembaga atau badan/ dewan yang harusnya membawa suara dan berpihak pada rakyat (nonpartisan) yang hakekatnya merupakan sistem parlementer, apakah ini benar? Apakah urusan Presidential Threshold (PT) merupakan urusan MK? Padahal untuk menentukan PT harusnya dilakukan referendum. Kapan MPR dan DPR memasukkan referendum sebagai wujud hak politik fundamental dari rakyat.

Menjelang Pemilu/Pilpres 2024, kita disuguhi oleh kepongahan parpol seolah-olah itu pesta para parpol. Padahal jika politik uang (money) masih berjalan, pemilu tak lebih dari kebohongan. Suara rakyat dirampas dan diborong dengan harga picisan. Kebohongan besar saat ini adalah, rakyat disuruh menonton mereka memilih pasangan capres/cawapres yang akan diadu pada 2024. Mereka membongkar pasangan calon Capres/Cawapres seperti pasangan pada karapan sapi. Mereka bayar lembaga polling, seolah angka yang tertinggi adalah mereka yang paling dikehendaki rakyat. Biarkan saja parpol jungkir balik bertingkah. Itu semua adalah bagian politik negara (state) dan bukan urusan aktivis yang berpolitik dan berpihak pada rakyat (people/society). Makin banyak parpol berakrobat akan makin memperlihatkan kualitas mereka.

Setiap periode Pemilu/Pilpres aktivis atau relawan selalu menjadi jongos partai politik dan capres/cawapres. Persepsi aktifis di mata parpol tidak dianggap dalam kontek sedang memperjuangkan perubahan. Aktivis atau relawan “dibeli putus” setelah diberi uang makan dan uang transpor. Setelah anggota DPR terpilih mereka dicampakkan. Apalagi mau menuntut agar mereka mau memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pada Pilpres 2014 dan 2019 aktivis dan relawan ikut mendukung Capres/ Cawapres. Mereka inilah yang banting tulang memobilisasi rakyat untuk memberi dukungan. Bahkan termasuk memobilisasi dana dan menggunakan dana sendiri untuk terpilihnya seorang Capres. Tapi tragisnya di mata Capres mereka dianggap sebagai fans dan organ relawan dianggap fans club. Capres memerintahkan aktivis dan relawan membuat konsep. Tetapi setelah jadi presiden ,mana konsep relawan yang dijadikan kebijakan? Relawan cuma ditimang-timang dengan pertemuan dan selfie di istana yang maknanya mereka dimarginalisasi sebagai agen perubahan. Aktivis dan relawan hakekatnya adalah seorang fans yang pulang ke rumah dengan hanya mengantongi kekaguman dan eksistensi diri. Tetapi dengan masing-masing kelompok mendukung pasangan capres/cawapres, maka solidaritas aktivis yang menjadi pengawal rakyat terceraiberai. Aktivis tidak punya posisi tawar dan harus merengek-rengek kepada presiden untuk mendapat imbalan hadiah seperti seorang pramusaji yang belum dibayar tipsnya.

Good bye capres dan cawapres, kami menunggu seperti apa yang akan terpilih sebagai produk kotak-katikmu. Aktivis akan segera hadir bersama rakyat dan akan bersuara lantang jika presiden itu ternyata loyang rombeng dan bukan emas seperti diharapkan. Kami akan membawa tuntutan dan aspirasi rakyat untuk diwujudkan tidak seperti Nawacita yang kini menjadi asesori dan kaligrafi. Kembalikan lembaga partisipasi rakyat, baik badan maupun dewan, kepada rakyat bukan suplementer terhadap kebijakan pemerintah.

Sabdo Palon nagih janji kembalikan Nusantara kepada haribaan rakyat yang sejati. Jangan engkau tunggu Gunung Merapi Purba akan meletus kembali.

Gunung Kidul, 3 Juli 2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’

Oleh

Fakta News
Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022 yang diselenggarakan pada Minggu (14/6/2022) bertempat di Gedung Djakarta Theatre. Puan ditunjuk sebagai salah satu tokoh yang menyerahkan award kepada pemenang PAB XVIII 2022. Dalam acara itu, ia pun turut memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima award PAB.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh dan lembaga yang mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie XVIII 2022 berkat karya-karyanya yang luar biasa dan inspiratif serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022).

Puan mengapresiasi Yayasan Achmad Bakrie yang bekerjasama dengan Freedom Institute dan Kelompok Usaha Bakrie karena telah menghelat acara PAB. Menurutnya, penghargaan seperti ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung SDM unggul Indonesia. “Apresiasi atas komitmennya memberi penghargaan kepada para ilmuwan, tokoh-tokoh lain, serta lembaga yang mendedikasikan hidupnya demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Dalam acara PAB XVIII 2022, Puan memberikan award kepada pemenang untuk kategori kedokteran, yakni dr. Erlina Burhan dan dr. Tonang Dwi Ardyanto. Keduanya mendapat penghargaan karena telah memberi sumbangsih sinergis antara bidang klinis-epidemiologis dan pulmonologis-kesehatan publik yang membantu Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19 dengan hasil yang mendapat pujian dunia internasional.

“Dedikasi dan penerapan ilmu yang diberikan para dokter dalam penanggulangan Covid-19 telah membantu masyarakat bertahan dari badai pandemi. Sumbangsih para dokter sudah sepatutnya mendapat penghargaan, terutama yang memiliki dampak besar seperti dr. Erlina dan dr. Tonang,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Terdapat 4 kategori lain yang juga diberikan dalam acara PAB XVIII 2022, yakni penghargaan diberikan kepada Nirwan Dewanto untuk kategori sastra, Mohtar Mas’oed kategori pemikiran sosial, Tim Peneliti Arkeologi Lukisan Gua Purba Indonesia untuk kategori sains, serta R. William Liddle untuk penghargaan khusus sebagai Ilmuwan Internasional yang berjasa untuk Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh tokoh dan lembaga yang telah memberikan karya nyata dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya