Evaluasi Sistem Zonasi pada PPDB harus libatkan Stakeholder Pendidikan
Pelaksanaan PPDB terutama SD dan SMP di Surabaya menimbulkan permasalahan dan dikeluhkan oleh banyak warga masyarakat.
Perebutan masuk SD dan SMP negeri melalui sIstem zonasi menyisakan persoalan. Domisili rumah yang hanya berjarak 700 meter ke sekolah saja banyak yang terlempar.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi sempat dibuat pusing atas pelasanaan system zonasi tersebut.
Sistem zonasi dalam PPDB yang bertujuan untuk pemerataan akses Pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik jika semua fasilitas sudah tersedia, termasuk keberadaan sekolah negeri di setiap kelurahan.
Tapi, saat ini kondisi di Kota Surabaya belum sepenuhnya ideal. Terutama di tingkat SMP, banyak kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri. Bahkan, ada yang dalam satu kecamatan yang terdiri atas beberapa kelurahan hanya memiliki satu SMP negeri.
Padahal, siswa lulusan SD/MI sangat banyak. Akibatnya, banyak anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri.
Pemkot Surabaya belum siap ke sana juga. Keberadaan SMPN dulu semua kelurahan dan kecamatan belum merata.
Nampaknya Walikota Surabaya setuju sistem zonasi dalam PPDB dievaluasi kembali. Bukan hanya berdasar kedekatan jarak rumah dengan sekolah. Harus ada variabel tambahan yang menyertai. Misalnya, menyertakan syarat nilai rapor siswa.
Kita sangat mendukung langkah yg akan diambil Eri Cahyadi (Pemkot Surabaya) untuk mengevaluasi PPDB, terutama tingkat SMP. Karena setiap tahun PPDB selalu menyisakan masalah, dan tidak ada evaluasi atas hal tersebut.
Seharusnya dilakukan kajian terkait masalah yang timbul, baik karena sistem dan keluhan dari masyarakan serta kondisi sekolah swasta. Dengan demikian akan ada solusi untuk beberapa hal yang dapat diperbaiki, sehingga proses PPDB setiap tahun bertambah baik pelaksanaannya. Tidak seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dimana tidak ada tanggapan bahkan kajian, evaluasi atas pelaksanaan PPDB.
Dinas Pendidikan sudah sepatutnya mendengarkan aspirasi berupa kritikan dan masukan dari masyarakat. Pemkot harus terbuka dan bergandengan tangan dengan stakeholder Pendidikan untuk duduk bareng mengkaji kembali sistem zonasi pada PPDB di Surabaya.
Semua harus dievaluasi untuk kemudian bisa dirancang sistem yang bagus yang bisa menampung aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan, kebutuhan dan kenyamanan siswa sebagai subyek Pendidikan.
Apresiasi sekali bila pemerintah setempat ikut memberikan kebijakan yang progresif, karena terkait dengan jenjang pendidikan, yang harus kita fasilitasi bagi generasi bangsa, yg akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bila masalah PPDB saja masih ruwet, bagaimana dengan kualitas generasi yg dihasilkan. Dunia pendidikan memberikan banyak kontribusi dalam membentuk sistem nilai yg berlaku di masyarakat dan tentu berpengaruh pada karakteristik suatu generasi. Ayo, bergerak bersama demi pendidikan yang lebih baik.
Sita Pramesthi, S.Si. ( 088217457332 )
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
