Connect with us

Diplomasi Jokowi di Tengah Krisis Global

Penulis:
Eko Sulistyo
Komisaris PT PLN (Persero)
Presiden Joko Widodo

Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, setelah menghadiri KTT G-7 di Jerman, 26-27 Juni, menjadikannya “Asia’s First Leader” yang mengunjungi kedua negara yang sedang berperang sejak Februari lalu.

Media asing mengapresiasi langkah presiden negara terpadat di Asia Tenggara ini, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusian di tengah perang yang sedang berlangsung. Peristiwa ini akan menjadi momen besar bagi diplomasi Indonesia.

Sebagai Presidensi G-20 dan “Champion” dari Group of the Global Crisis Respons (GCRG) yang dibentuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Jokowi telah memilih tidak tinggal diam, mendorong perdamaian dan mengatasi krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina yang memasuki bulan keempat, tidak hanya menimbulkan banyak korban, tapi juga gangguan pasokan pangan.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), “Global Report on Food Crises: acute food insecurity hits new highs”, 5 Mei 2022, memproyeksikan 181 juta orang di 41 negara menghadapi krisis pangan atau tingkat kelaparan yang lebih buruk tahun ini.

Ukraina dan Rusia adalah salah satu lumbung roti dunia, menyediakan 30 persen gandum dan jelainya, seperlima jagungnya, dan lebih setengah minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar ketiga di dunia.

Melonjakknya harga energi, inflasi, dan gangguan pasokan pangan global, bisa mengancam efek yang berkepanjangan pada ekonomi dunia.

Laporan terbaru Bank Dunia, “Global Economic Prospects”, Juni 2022, bahkan menyebut perang Rusia-Ukraina dapat memicu resesi global. Presiden Jokowi sendiri juga pernah menyampaikan, ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya, dan 42 negara sedang menuju kesana.

Meski ada yang meragukan keefektifan diplomasi Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, namun langkahnya adalah mengemban misi perdamaian dan kemanusian mencegah krisis global.

Koridor Pangan

Salah satu misi penting diplomasi Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah mencegah krisis pangan global. Mantan Walikota Solo ini diharapkan dapat membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, untuk menciptakan koridor pangan di Laut Hitam sebagai jalur aman suplai pangan dunia. Sejak perang terjadi, jalur Laut Hitam untuk ekspor pangan global dari Ukraina, telah mengalami blokade militer Rusia.

Sebelum perang, 90 persen gandum dan biji-bijian lainnya diambil dari ladang Ukraina dikirim ke pasar dunia melalui laut. Sekitar 20 juta ton biji-bijian Ukraina sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Untuk Indonesia, Ukraina adalah salah satu sumber gandum terbesar sebelum perang, memasok sekitar 3 juta ton pada 2021.

Sampai hari ini, upaya Turki mengusulkan pembukaan koridor pangan di Laut Hitam, belum mendapat respon kedua negara. Rusia menganggap ranjau-ranjau laut Ukraina dan sanksi Amerika dan sekutunya terhadap industri perbankan, membuat tidak mungkin mengekspor pangan dan pupuk serta menjamin pelayaran asing. Sementara Ukraina mengatakan, Rusia telah memicu krisis pangan global dengan memblokade, membakar ladang, menghancurkan infrastuktur pertanian, mencuri gandum dan menjualnya ke negara lain.

Sebelum perang, kenaikkan harga pangan dunia disebabkan perubahan iklim dari faktor cuaca buruk, kekeringan dan kegagalan panen. Pemulihan global paska pandemi, telah meningkatkan permintaan. Kini di tengah situasi perang yang mengancam krisis pangan, beberapa negara produsen juga menolak mengekspor bahan pangannya, dengan alasan untuk kebutuhan sendiri.

Diplomasi Presiden Jokowi harus dapat meyakinkan kedua pemimpin yang berperang untuk menciptakan koridor kemanusiaan dan mencegah krisis pangan. Korban krisis pangan global, terutama di negara-negara Afrika yang bergantung pada pasokan melalui Laut Hitam, bisa lebih besar dari korban perang itu sendiri. Selain kelaparan, kenaikkan harga pangan dan krisis pangan berisiko menimbulkan ketidakstabilan politik di negara-negara tersebut.

Diyakini sikap netral dan non-blok Indonesia, memudahkan Presiden Jokowi mendesakkan kepentingan kemanusiaan kepada kedua pemimpin negara yang sedang berperang. Koridor kemanusiaan untuk jalur pasokan aman di Laut Hitam bisa ditetapkan tanpa merugikan kedua pihak. PBB dan negara-negara netral seperti Turki dan Indonesia, bisa ditunjuk kedua negara yang berperang sebagai pengawas kapal-kapal pengiriman barang.

Agenda G-20

Selain misi kemanusiaan dan mencegah krisis pangan global, diplomasi Presiden Jokowi ke Jerman, Rusia dan Ukraina, adalah untuk kelancaran pertemuan KTT G-20 di Bali, November 2022.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, tekanan untuk memboikot G-20 dan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari G-20, datang dari negara-negara Barat. Mereka menginginkan seperti G-7, yang telah mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G-8, paska Rusia menganeksasi Kremia pada 2014.

Dalam beberapa pertemuan di tingkat menteri G-20, sempat diwarnai ketegangan dan walk-out. Saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di New York, April lalu, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, walk-out sebagai protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Bahkan sebelum perang terjadi, pada pertengahan Februari 2022 di Jakarta, ketegangan juga sempat mewarnai perumusan komunike pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, mensikapi ketegangan geopolitik di Ukraina.

Menghadiri KTT G-7 di Jerman, adalah kesempatan bagi Presiden Jokowi sebagai Presidensi G-20, meyakinkan para kepala negara anggota G-7 yang juga anggota G-20, pentingnya hadir pada KTT G-20 di Bali untuk membahas pemulihan ekonomi, transformasi digital dan transisi energi.

Pemulihan ekonomi akan menjadi isu sangat penting dibahas pada pertemuan G-20, ketika dunia mulai pulih dari pandemi, namun mulai terancam resesi global, krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial global.

Upaya duduk bersama untuk mengakhiri perang dan mencari jalan perdamaian, adalah cara terbaik guna menghindari krisis global dan melanjutkan pemulihan ekonomi. Sikap tidak memihak dalam konflik dan fokus pada isu-isu ekonomi, akan menjadikan kepemimpinan Indonesia dalam G-20, menjadi kekuatan untuk dapat mengajak anggota G-20 bertemu di Bali.

Navigasi diplomasi untuk tetap mengundang Putin dan meredam tekanan Barat, diimbangi dengan mengundang Zelenskyy, baik secara langsung maupun online pada pertemuan G-20 di Bali.

Rumit dan kompleknya permasalah global saat ini, membutuhkan kesadaran para pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian dan melanjutkan pemulihan.

Diplomasi kemanusiaan Presiden Jokowi untuk mencegah krisis pangan dan mengajak para pemimpin dunia hadir di Bali, adalah bentuk partisipasi Indonesia untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.

Sekecil apapun hasilnya, kesempatan itu harus diambil pemimpin Indonesia untuk berperan aktif di panggung politik global.

——-

Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero)

Sumber : KONTAN, 28/6/2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya