DILANS-Indonesia: Aksesibilitas Kota
Aksesibilitas dalam kacamata David Harvey, seorang Critical Geographer yang mumpuni, melihat bagaimana modal dan ruang berdialektika mempengaruhi ruang perkotaan. Ini kutipan pandangannya:
“The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing the city”.
Terjemahan bebasnya:
“Hak atas kota jauh lebih dari sekedar kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan: itu adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota”.
Saya lengkapi dengan liputan perjalanan tadi pag menyusuri kawasan Kecamatan Sumur Bandung dan seputaran Balaikota.
Apa yang saya temukan dalam ritual rutin untuk mengabadikan aksesibilitas yang berbagai sudut kota yang saya lalui menegaskan apa yang menjadi perhatian Prof. Harvey sejak lama.
Inilah diantara karyanya yang dituliskan secara runut dan utuh soal apa yang menjadi perhatiannya: The Urbanization of Capital (1985), Consciousness and the UrbanExperience (1985), The Urban Experience (1989), Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (2001), Social Justice and the City: Revised Edition (2009), Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012).
Masih banyak karya lainnya yang lebih makro yang menunjukan berbagai kontradiksi dalam sistem kapitalisme dimana komodifikasi telah menyebabkan nilai guna (use value) dicerabut oleh nilai tukar (exchange value). Inilah yang terjadi di ruang publik yang sering saya tunjukkan. Ntah dalam bentuk papan reklame, ataupun berbagai instalasi sosial yang memiliki pesan simbolik bahwa ruang itu komoditi yang boleh dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena.
Selanjutnya tanpa sadar warga mengadopsinya dalam keseharian, dan juga ikut juga menjadi bagian dari sistem, dan bahkan seringkali banyak yang berlaku yang sama dengan cara sporadis di lapangan. Trotoar adalah saksi matanya.
Konstruksi sosial ini sudah sejak lama dikenali dan dirumuskan oleh Berger dan Luckmann (1966) dalam kerangka teori Sosiologi Pengetahuan dan dibukukan dalam, “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge”. Tiga cara realitas sosial dikonstruksi: realitas obyektif, realitas simbolis, dan realitas subyektif.
Realitas obyektif pengalaman individu yang terbentuk di ruang dimana individu berinteraksi di luar dirinya. Proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan pandangan terjadi pada tahap ini. Tentunya yang memiliki informasi dan pengetahuan yang luas dan akses pengaruh yang tinggi akan mendominasinya.
Realitas simbolik perjalanan lebih jauh dimana realitas obyektif direpresentasikan kedalam ekspresi secara simbolis dalam beragam bentuk, dalam konteks yang kita bahas, ruang publik yang menjadi arena. Arena yang sarat dengan beragam kepentingan.
Selanjutnya, mencapai tahapan terakhir, konstruksi sosial yang menciptakan realitas subyektif dimana semua gagasan dalam dua realitas itu diserap dan diinternalisasi kedalam individu. Selanjutnya akan melembaga didalam suatu norma keseharian.
Singkatnya ada tahapan eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tiga proses yang saling terkait satu sama lain dalam pelembagaan sosial.
Ruang lebih cenderung mengakomodasi kelompok kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dominan untuk dijejalkan sebagai suatu kesadaran, dan kesepakatan kolektif.
Karenanya seperti diingatkan Harvey yang saya kutip di atas, harus ada keinginan untuk memperjuangkan perubahan secara total. Kalau tidak berbagai perubahan yang terjadi hanya sekedar perubahan “karikatif”. Sama seperti “guiding block” yang seringkali tidak dipahami fungsinya, bahkan oleh si pengambil kebijakan, perencana dan pelaksananya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
