Biarkan Indonesia Mendikte Dunia melalui Rempah
Sejak dahulu kala Indonesia telah dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Di jaman keemasannya, sekarung pala bisa dihargai senilai dengan sebuah rumah mewah di Spanyol. Begitu berharganya rempah-rempah pada abad ke-15 hingga abad ke 18 telah mendorong penaklukan dan kolonisasi oleh bangsa-bangsa Eropa ke negeri-negeri timur, termasuk nusantara tercinta.
Hingga hari ini kita melihat bahwa dunia masih gandrung dengan produk-produk ajaib negeri zamrud katulistiwa. Sawit dan Karet adalah dua diantara sekian banyak komoditas pertanian unggulan ekspor yang telah memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Suburnya lahan Indonesia telah menjadikan pertumbuhan dan kemakmuran berlanjut. Banyak prediksi ekonom dunia memprekirakan dalam 20 tahun mendatang Indonsia akan menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia.
Potensi Rempah
Posisi Indonesia sebagai eksportir rempah adalah negara ke-9 eksportir rempah dunia. Pangsa Indonesia telah digeser oleh negeri-negeri lain seperti Tiongkok, India, Thailand, atau Vietnam setelah dalam waktu yang panjang, negeri-negeri tersebut mendorong pengembangan tanaman rempah mereka.
Seiring pertumbuhan penduduk yang akseleratif di negara-negara Afrika dan Asia Selatan, pertumbuhan kebutuhan rempah-rempah di masa mendatang akan semakin meningkat pesat. Dalam 3 tahun terakhir, nilai ekspor rempah Indonesia meningkat tajam. Ini karena harga rempah-rempah meningkat pesat, sementara pasokannya tetap ditambah adanya gangguan pasokan akibat pandemi.
Peluang Indonesia untuk kembali merajai pasar rempah dunia sangat terbuka. Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk memaksimalkan peluang tersebut. Lahan-lahan tidak produktif bahkan lahan kritis masih terbilang besar tersebar di seluruh penjuru. Lahan-lahan ini apabila dioptimalkan dengan budidaya tanaman rempah, niscaya dalam beberapa tahun saja akan kelihatan hasil yang akan memberikan kesejahteraan rakyat.
Secara garis besar, Indonesia memiliki keragaman tanaman rempah yang mungkin tidak dimiliki negara lain. Ratusan jenis tanaman rempah dapat tumbuh dengan baik, produktif, dan menghasilkan nilai tambah yang besar bagi perekonomian. Diantara jenis-jenis tersebut, hanya ada puluhan jenis yang merupakan komoditas yang memiliki pasar ekspor yang kuat.
Cengkeh dan Pala
Cengkeh adalah komoditas ekspor yang sangat bisa diandalkan untuk mendongkrak nilai ekspor rempah-rempah Indonesia. Cengkeh setelah mengalami masa suram beberapa puluh tahun lalu, sekarang kembali pulih bahkan menunjukkan trend peningkatan ekspor yang menggiurkan. Cengkeh dapat tumbuh dimana saja, dan relatif tahan terhadap hama penyakit dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan tropis. Masalahnya adalah produktifitas cengkeh rakyat semakin menurun dari tahun ke tahun karena rendahnya replanting (penanaman kembali) dengan varietas-varietas unggul.
Pala atau bunga pala dikenal sebagai panacea, obat dari segala penyakit. Pamor Pala semakin meningkat dan digunakan dalam banyak ragam kuliner di berbagai negeri. Disamping itu, Pala juga digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Penggunaan yang luas ini mendorong permintaan Pala dan produk-produk turunannya terus meningkat. Upaya pengembangan budidaya pala di masyarakat dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri. Peran pemerintah dan dunia bisnis tidak terlalu menonjol di aspek budidaya.
Kayumanis atau Andaliman
Kayumanis atau dikenal juga dengan kulit manis adalah salah satu produk andalan ekspor Indonesia. Pasar kayumanis dunia dikuasai oleh Indonesia, dengan volume lebih dari 70%. Sungguhpun penggunaannya relative sedikit dalam komponen makanan, namun keharuman kayumanis telah memikat bangsa-bangsa Eropa dan menjadikan kayumanis sebagai standar kuliner mahal di berbagai belahan negeri. Secara komersial, Indonesia hanya mengandalkan Jambi sebagai penghasil kayumanis yang utama. Riset varietas unggulan belum banyak dilakukan, apalagi pemasalannya di berbagai daerah.
Andaliman adalah bumbu masak endemik Sumatera Utara yang wanginya mampu menyihir jago-jago masak kelas dunia. Masuknya andaliman sebagai bumbu eksotik ini langsung menaikkan volume ekspornya ke berbagai negara. Potensi pengembangan andaliman sebagai tanaman rempah andalan sangat dimungkinkan.
Kemiri adalah salah satu produk bumbu masak yang sangat dikenal di seluruh nusantara. Penduduk lokal di wilayah nusantara sejak dahulu menggunakan kemiri sebagai bumbu yang mengurangi bau amis makanan laut dan memperkuat cita rasa makanan. Biji Kemiri juga diekstrak untuk diambil minyaknya yang digunakan untuk kosmetik dan perawatan tubuh. Kemiri memiliki potensi ekspor yang sangat bagus ke depan, terumata untuk negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
Pinang sebagai salah satu sumber tanaman herbal digunakan luas sebagai antioksidan dan pereda nyeri yang telah lama popular bahkan menjadi warisan budaya turun temurun hingga sekarang. Sambutan sirih pinang sering dihidangkan kepada tamu-tamu kehormatan sebagai tanda persahabatan. Dalam dunia modern, pinang digunakan sebagai bahan baku kosmetik, obat-obatan, dan juga pewarna alami. Pinang masih sangat potensial dikembangkan di Indonesia dan memiliki prospek ekspor yang sangat cerah. Bahkan dibandingkan dengan kelapa sawit, pinang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi para petani.
Komoditas rempah di atas adalah rempah-rempah yang berbentuk pohon dan dapat dibudidayakan secara luas di berbagai wilayah. Pemerintah sudah seharusnya mendorong penanaman tanaman rempah ini pada areal-areal hutan konversi ataupun hutan kemasyarakatan. Dengan membudidayakan tanaman rempah ini pada areal-areal lahan yang tidak dapat dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan nilai tambah dan peningkatan produktifitas lahan di Indonesia.***
—–
*) Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah KAPT
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
