Connect with us

Berpolitik dengan Ideologi Kebencian

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Apakah betul ideologi akan  mati seperti ramalan Daniel Bell? Sejauh ini orang percaya itu, dan mulai muncul partai tidak berdasar ideologi tetapi menawarkan program. Selain itu muncul kelompok yang didasarkan kepentingan yang bermetamorfosa menjadi partai politik, misalnya Sarikat Dagang Islam, Al Irsyad, Muhammadyah, Serikat Buruh, Nahdatul Ulama.

Ideologi Kebencian

Perkembangan berikutnya ada partai politik yang didasarkan pada identitas; entah itu suku, ras, agama, dan kedaerahan. Semua partai politik di atas adalah bagian dari struktur negara, memiliki kekuasaan legislatif, dan ditampung di parlemen.  Namun saat ini ada gerakan politik yang mengatasnamakan rakyat dan bertindak seperti super partai yang menyatakan bisa  melakukan perubahan lebih dahsyat daripada partai politik. Gerakan ini tidak lagi ikut konstitusi karena bersifat ekstra konstitusional dan tidak perlu berada di parlemen karena menyatakan ekstra parlementer.

Idiom-idiom mereka persis seperti bagaimana partai politik mengecam kebijakan pemerintah. Kalau partai politik ingin mengubah kebijakan, gerakan  ini ingin mengubah kebijakan tapi dengan cara melengserkan presiden dan menggulingkan pemerintah. Bukan hanya itu ,mereka juga siap dengan konstitusi yang lebih mengakomodasi kepentingannya.

Lalu apa ideologi mereka sehingga banyak rakyat yang rela mendukung dan bersimpati. Kalau partai politik memiliki ideologi dan memberikan sesuatu kepada anggotanya, tetapi  mereka hanya memanipulasi  kekecewaan dan kebencian terhadap orang-orang yang dianggap menjadi sumber penderitaan. Ideologi mereka adalah kebencian (The Ideology of Hate) kata David Brooks dalam tulisannya di New York Times.

Kebencian Lahir dari Trauma

Gunawan Mohammad di majalah Tempo juga menulis esai berjudul “Benci”. Dikatakan dalam adegan duel di film Star Wars VI (Episode Return of The Jedi) kepada Luke Skywalker , Darth Vader berseru, “ Luapkan kemarahanmu. Hanya kebencian yang dapat menghancurkan aku”. Darth Vader memahami, kebencian adalah kekuatan dan kemarahan adalah tenaga.

Seperti inilah tokoh politik dunia berperilaku dari Hitler sampai Donlad Trump, dari Stalin sampai pemimpin ISIS, dari Klu Klux Klan sampai Polpot, dan dari Pengawal Merah sampai FPI. Mereka kobarkan rasa marah , mereka sebarluaskan rasa benci, dan mereka jadikan keduanya ideologi. Entah dari sini berapa kemenangan mereka rayakan dan berapa juta mayat bergelimpangan.

Gerakan  ini akan memilih pemimpin  mereka yakni tokoh yang bisa memproduksi kebencian melalui orasi-orasinya, karena makin terakumulasi kebencian yang berujung pada kekerasan, kejatuhan pemerintah akan semakin dekat. Gabor Mate, dalam tulisan Reza Watimena, mengatakan akar dari kebencian adalah trauma. Penyebar kebencian tentu berpestapora di tengah masyarakat Indonesia yang secara historis memang kaya dengan trauma-trauma  sosial.

Kebencian adalah Narkoba Kehidupan

Trauma adalah jejak masa lalu yang belum lenyap, misalnya penumpasan DI/TII,  PRRI/Permesta, Komando Jihad dll. Selain itu trauma akibat ketidakadilan seperti  dominasi Suku Jawa, dominasi  Cina, kecurangan akibat Pemilu/Pilpres, dan presiden yang suka mengakomodir lawan daripada relawan. Kesenjangan  sosial, politik, dan ekonomi yang besar seperti di Indonesia menciptakan manusia-manusia traumatik yang memendam kebencian.

Kebencian adalah salah satu bentuk “narkoba kehidupan yang menghangatkan”, karenanya terus dipasok oleh penggerak politik yang berideologi kebencian itu. Kemarahan, kebencian, dan kekerasan atau pembunuhan adalah satu paket yang diperlukan bagi para pemberontak untuk menciptakan suasana amuk atau khaotik. Dylan Roof membunuh 9 orang di Gereja South Carolina, alasannya membenci orang kulit hitam, kemudian karena benci pada orang Yahudi ,Robert Browers membunuh 9 orang Yahudi di Pittsburg.

Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa ideologi kebencian juga merupakan bentuk ekstrim yang lebih luas yaitu ideologi antipluralisme yang kini merebak di mana-mana. Nasionalis Trumpian, populisme otoriter, dan jihadis Islam yang mendambakan negara khilafah adalah versi ideologi antipluralisme yang lain. Antipluralis menuntut perbatasan dan menciptakan dikotomi-dikotomi Islam versus Non-Islam, Wahabi versus Islam Nusantara,  fanatisme agama versus sekulerisme, pribumi versus nonpribumi, Islam versus nasionalis, Jawa versus non-Jawa, murni versus tidak murni dan seterusnya.

Habib Merasa Lebih Berhak

Paling mudah agama dijadikan alat untuk membangun  kebencian, dengan kedok pemurnian ajaran. Meluasnya Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal, kata mereka menciptakan kemungkaran dalam bentuk syirik, bid’ah, atheisme, dan materialisme. Inilah sasaran empuk yang dikembangkan kaum Wahabi dan Salafi untuk membenci dan memusuhi orang-orang mungkar termasuk yang berseberangan, yakni Syiah dan Ahmadyah.

Taliban, Wahabi, dan Salafi merekrut sumberdaya manusia yang dilahirkan oleh madrasah-madrasah dari India bagian Utara sampai Timur Tengah. Di Indonesia kelompok ini membangun “madrasah instan” berupa pengajian-pengajian rutin di masyarakat. Banyak ulama keturunan Arab berkhotbah tentang pemurnian agama di pengajian-pengajian itu dan mulai mengubah mindset para jamaah yang semakin yakin agama akan menjamin kehidupan di dunia dan akherat.

Ketika model gerakan dan  pengajian ini meluas ke seluruh Indonesia , muncul para habib yang mengklaim mereka lebih berhak untuk melakukan pemurnian agama. Gerakan para habib di Indonesia yang sering bersimbiose dengan politik kekuasaan mulai menempatkan pengajian Wahabi dan Salafi di gerbong belakang mereka. Perpecahan dan kompetisi pun terjadi antara faksi-faksi ajaran yang disebar oleh ulama yang tidak jelas juntrungannya.

Perkawinan Politik Identitas dengan Politik Kebencian

Dalam kesempatan ini jaringan HTI yang menyebarkan khilafah dan pelaksanaan syariat Islam pada negara ikut nimbrung. Tokoh seperti Habib Riziek Shihab ,yang sering dimanfaatkan oleh tentara dan polisi,  bersedia jadi martir dalam gerakan  politik oposisi akhirnya menjadi simbol perlawanan. Di sinilah terjadi pertemuan kepentingan antara politisi sekuler yang berpolitik berdasar identitas dan para pengguna ideologi kebencian.

Politisasi agama pun terjadi ,penganut aliran Wahabi dan Salafi yang sudah tersebar di lembaga pemerintah yang menyusup melalui pengajian di mesjid-mesjid  kantor pemerintah mulai membentuk jaringan di dalam. Kelompok-kelompok dalam birokrasi kantor pemerintah mulai bermain dalam promosi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Inilah alasan mengapa Pemerintah terpaksa memberlakukan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) di lingkungan ASN.

Di negara demokrasi tentu kebebasan berpendapat dan berkumpul harus dihormati, termasuk mereka  yang menjalankan politik dengan ideologi kebencian, selama tidak melanggar hukum. Media sosial tidak diberangus pemerintah, sehingga siapa saja bisa melakukan ujaran kebencian dengan leluasa. Sialnya mereka bukan orang bodoh, punya daya manipulasi yang tinggi sampai-sampai kegagalan pencapaian  target program pemerintah identik dengan penipuan dan kebohongan presiden.

Buah dari Jalan Politik yang Buntu

Tokoh-tokoh oposisi bisa bebas melontarkan sangat banyak ujaran kebencian, tapi ketika mendapat tindakan hukum, pemerintah dituduh otoriter. Dengan serangan kebencian di medsos yang dikombinasikan dengan demo-demo mereka berharap pemerintahan Joko Widodo akan jatuh sebelum 2024. Tetapi kalau kita sadar ,gerakan-gerakan mereka sebenarnya juga buah dari koridor politik yang buntu untuk menempuh jalan konstitusional.

Mendirikan partai politik dan menjadi kepala daerah membutuhkan modalitas yang sangat besar. Masuk menjadi anggota partai politik harus setor uang dan ikut antrian panjang. Mencalonkan presiden terhambat Presidential Threshold (PT). Di lain pihak politik akomodasi pemerintah salah sasaran. Alhasil bagi kaum oposisi hanya jalan ekstra konstitusional dan ekstra parlementerlah yang mereka anggap masih terbuka***

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tahap ke-131, Indonesia Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 1.065.400 Dosis

Oleh

Fakta News

Tangerang – Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-131, merk AstraZeneca sebanyak 1.065.400 dosis. Vaksin yang di dapatkan Pemerintah RI ini merupakan donasi dari COVAX Facility. Vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (26/11/2021), pukul 15:53 WIB.

Vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin jadi yang siap pakai. Vaksin itu diangkut menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK356.

Kedatangan vaksin ini merupakan bukti keberhasilan pemerintah menempuh cara diplomasi untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Pemerintah akan terus bekerja keras menyelesaikan vaksinasi dalam waktu yang cepat. Ketersediaan vaksin menjadi kunci kecepatan program ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, sempat mengatakan bahwa pada negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi telah terjadi putusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian. Artinya, meskipun terjadi lonjakan kasus, namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian.

“Ini membuktikan bahwa vaksin bekerja, vaccine work,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, masih banyak tantangan yang harus kita lalui sebelum peperangan ini dapat kita menangkan. Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara.

“Dukungan semua rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat diperlukan. Ayo valsinasi, dan kita jalankan protokol kesehatan. Insya Allah dengan ikhtiar kita semua, dengan kerja keras bersama, dengan kedisiplinan kita bersama, kita dapat keluar dari pandemi ini,” pungkas Menlu.

Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal. Sebagaimana arahan Presiden, setiap vaksin jadi yang datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Presiden telah mengingatkan bahwa, belakangan ini, meski kecil, namun terjadi peningkatan jumlah kasus di negeri ini. Hal tersebut hendaknya membuat kita mawas dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Semua pihak tetap harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan mobilitas yang dilakukan hendaknya tidak diartikan bahwa pandemi telah berakhir, tetap disiplin prokes. Terutama jelang suasana liburan akhir tahun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek Tol Semarang-Demak Seksi II Ditarget Selesai 28 Oktober 2022

Oleh

Fakta News

Demak – Pembangunan tol Semarang-Demak seksi II terus dikebut. Ditargetkan, proyek pembangunan jalan tol dari Sayung sampai Demak sepanjang 16,31 km itu akan selesai bertepatan pada perayaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (PP), Andi Gani Nena Wea kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (26/11/2021). Ganjar sengaja datang ke lokasi proyek di Desa Loireng Kecamatan Sayung, Demak, untuk mengecek progres pembangunan proyek itu.

Proyek tol Semarang-Demak diketahui memiliki dua seksi pekerjaan. Seksi pertama yakni ruas Kaligawe sampai Sayung dengan panjang 10,39 km. Proyek seksi pertama ini baru mulai digarap.

Sementara seksi II ruas Sayung-Demak yang dicek Ganjar hari ini, proyek sudah dikerjakan lebih awal dan capaian progres sampai saat ini sudah 58 persen. Secara keseluruhan, Tol Semarang-Demak ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

“Kita targetkan seksi dua selesai 28 Oktober 2022 pak, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ini akan mempercepat dua bulan dari target awal yang rencananya selesai pada Desember 2022,” kata Andi.

Kepada Ganjar, Andi mengatakan, pada paket kedua ini total nilai proyek sebesar Rp5,7 triliun. Tingkat pengerjaan cukup sulit, karena jalur melintasi rawa-rawa.

“Kami gunakan teknik terbaru agar kualitas tol terjamin dan aman digunakan ke depannya. Jadi tidak hanya 10-20 tahun, tapi bisa digunakan dalam waktu cukup panjang,” jelasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi kecepatan pengerjaan proyek itu. Menurutnya, jalan tol Semarang-Demak merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan cukup lama di sekitar Demak dan Semarang.

“Ini ikhtiar kita bersama yang sudah lama sekali, untuk mengatasi kemacetan di Kaligawe. Dengan adanya jalan tol Semarang-Demak ini, kemacetan di Kaligawe dan sekitarnya akan teratasi. Transportasi punya pilihan jalur yang lebih lancar melalui tol ini,” katanya.

Selain itu, tol Semarang-Demak juga bisa menjadi cara mengatasi persoalan rob di kawasan pesisir itu. Dengan adanya tol, persoalan rob yang kerap melanda beberapa daerah di sekitar Sayung bisa tertangani.

“Meskipun belum semuanya, tapi ikhtiar inilah yang bisa membantu menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya proyek itu. Ucapan terima kasih ia sampaikan secara khusus pada masyarakat Demak dan Semarang.

“Saya ucapkan terima kasih pada masyarakat yang telah berkorban demikian banyak dari hartanya, diberikan ke Negara, kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tiga Program Terobosan KKP untuk Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor KP

Oleh

Fakta News
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

Bintan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar menyosialisasikan program-program terobosan yang akan diimplementasikan pada awal tahun 2022. Tiga program terobosan yakni Kebijakan Penangkapan Terukur, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor, dan pengembangan kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal.

Melalui tiga program terobosan ini, KKP ingin menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari subsektor tangkap dan subsektor budidaya.

“Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden, bagaimana sektor kelautan dan perikanan ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, bisa memunculkan pertumbuhan atau distribusi ekonomi khususnya di daerah. Peluang optimalisasi perikanan masih terbuka lebar, untuk mewujudkan hal itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dengan menerapkan konsep blue economy,” ujar Menteri Trenggono dalam kegiatan sosialisasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (26/11/2021).

Menurut Menteri Trenggono, Kepri memiliki potensi perikanan yang sangat baik. Dengan kebijakan penangkapan terukur, sumber daya alam perikanan yang ada di wilayah perairan Kepri, pemanfaatannya menjadi lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah serta penerimaan negara.

“Ke depan kebijakan yang akan kita jalankan adalah bagaimana nelayan ngambil di Kepri, maka harus dirasakan Kepri, proses di Kepri, agar industrinya berkembang di Kepri, yaitu melalui penangkapan, dengan demikian tenaga kerjanya juga harus dari Kepri,” jelas Menteri Trenggono.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, mekanisme penangkapan ikan di 11 WPPNRI akan dibagi dalam sistem zonasi dan kuota yang diperuntukkan bagi pelaku industri dan nelayan tradisional. Kemudian dari sistem zonasi tersebut, KKP menetapkan area spawning dan nursery ground untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan.

Kebijakan serupa menurutnya sudah banyak diimplementasikan di negara-negara Eropa maupun Amerika.

“Kalau di luar negeri itu, ikan itu karunia, mereka jaga agar tidak punah, agar di generasi berikut ikan tidak akan habis. Kita harus ingat, kalau laut tidak sehat, tidak bisa memberi tetesan air, sumber oksigen. Maka laut harus sehat, harus bersih dan harus dijaga,” tegas Menteri Trenggono.

Dalam arahannya, Menteri Trenggono menegaskan setiap zona akan memiliki rambu-rambu area penangkapan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, musim penangkapan, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, kapasitas pelabuhan perikanan, penggunaan ABK lokal, lokasi untuk suplai pasar, sampai kepada ketentuan mengenai pelaku usaha yang bisa melakukan pemanfaatan.

“Saya juga akan memastikan, implementasi kebijakan ini akan diawasi melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dan terukur,” tegas Menteri Trenggono.

Sementara itu, untuk program prioritas perikanan budidaya terkait dengan aktualisasi semangat KKP dalam mengembangkan budidaya berbasis ekspor yang fokus pada empat komoditas unggulan yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut.

“Target kami agar di tahun 2024, produksi udang mencapai 2 juta ton dan dapat meningkatkan devisa negara, melalui evaluasi lahan budidaya, teknologi serta pendataan, lalu revitalisasi tambak, dan modelling tambak,” terang Menteri Trenggono.

Untuk program terobosan ketiga masih terkait dengan budidaya, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya pedalaman, pesisir dan laut yang berbasis kearifan lokal.

Menteri Trenggono pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan di Kepulauan Kepri.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi upaya dan dukungan yang telah Bapak Gubernur serta seluruh tim di Provinsi Kepri dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Kepri ini,” ucap Menteri Trenggono.

Baca Selengkapnya