Connect with us

Berpolitik dengan Ideologi Kebencian

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Apakah betul ideologi akan  mati seperti ramalan Daniel Bell? Sejauh ini orang percaya itu, dan mulai muncul partai tidak berdasar ideologi tetapi menawarkan program. Selain itu muncul kelompok yang didasarkan kepentingan yang bermetamorfosa menjadi partai politik, misalnya Sarikat Dagang Islam, Al Irsyad, Muhammadyah, Serikat Buruh, Nahdatul Ulama.

Ideologi Kebencian

Perkembangan berikutnya ada partai politik yang didasarkan pada identitas; entah itu suku, ras, agama, dan kedaerahan. Semua partai politik di atas adalah bagian dari struktur negara, memiliki kekuasaan legislatif, dan ditampung di parlemen.  Namun saat ini ada gerakan politik yang mengatasnamakan rakyat dan bertindak seperti super partai yang menyatakan bisa  melakukan perubahan lebih dahsyat daripada partai politik. Gerakan ini tidak lagi ikut konstitusi karena bersifat ekstra konstitusional dan tidak perlu berada di parlemen karena menyatakan ekstra parlementer.

Idiom-idiom mereka persis seperti bagaimana partai politik mengecam kebijakan pemerintah. Kalau partai politik ingin mengubah kebijakan, gerakan  ini ingin mengubah kebijakan tapi dengan cara melengserkan presiden dan menggulingkan pemerintah. Bukan hanya itu ,mereka juga siap dengan konstitusi yang lebih mengakomodasi kepentingannya.

Lalu apa ideologi mereka sehingga banyak rakyat yang rela mendukung dan bersimpati. Kalau partai politik memiliki ideologi dan memberikan sesuatu kepada anggotanya, tetapi  mereka hanya memanipulasi  kekecewaan dan kebencian terhadap orang-orang yang dianggap menjadi sumber penderitaan. Ideologi mereka adalah kebencian (The Ideology of Hate) kata David Brooks dalam tulisannya di New York Times.

Kebencian Lahir dari Trauma

Gunawan Mohammad di majalah Tempo juga menulis esai berjudul “Benci”. Dikatakan dalam adegan duel di film Star Wars VI (Episode Return of The Jedi) kepada Luke Skywalker , Darth Vader berseru, “ Luapkan kemarahanmu. Hanya kebencian yang dapat menghancurkan aku”. Darth Vader memahami, kebencian adalah kekuatan dan kemarahan adalah tenaga.

Seperti inilah tokoh politik dunia berperilaku dari Hitler sampai Donlad Trump, dari Stalin sampai pemimpin ISIS, dari Klu Klux Klan sampai Polpot, dan dari Pengawal Merah sampai FPI. Mereka kobarkan rasa marah , mereka sebarluaskan rasa benci, dan mereka jadikan keduanya ideologi. Entah dari sini berapa kemenangan mereka rayakan dan berapa juta mayat bergelimpangan.

Gerakan  ini akan memilih pemimpin  mereka yakni tokoh yang bisa memproduksi kebencian melalui orasi-orasinya, karena makin terakumulasi kebencian yang berujung pada kekerasan, kejatuhan pemerintah akan semakin dekat. Gabor Mate, dalam tulisan Reza Watimena, mengatakan akar dari kebencian adalah trauma. Penyebar kebencian tentu berpestapora di tengah masyarakat Indonesia yang secara historis memang kaya dengan trauma-trauma  sosial.

Kebencian adalah Narkoba Kehidupan

Trauma adalah jejak masa lalu yang belum lenyap, misalnya penumpasan DI/TII,  PRRI/Permesta, Komando Jihad dll. Selain itu trauma akibat ketidakadilan seperti  dominasi Suku Jawa, dominasi  Cina, kecurangan akibat Pemilu/Pilpres, dan presiden yang suka mengakomodir lawan daripada relawan. Kesenjangan  sosial, politik, dan ekonomi yang besar seperti di Indonesia menciptakan manusia-manusia traumatik yang memendam kebencian.

Kebencian adalah salah satu bentuk “narkoba kehidupan yang menghangatkan”, karenanya terus dipasok oleh penggerak politik yang berideologi kebencian itu. Kemarahan, kebencian, dan kekerasan atau pembunuhan adalah satu paket yang diperlukan bagi para pemberontak untuk menciptakan suasana amuk atau khaotik. Dylan Roof membunuh 9 orang di Gereja South Carolina, alasannya membenci orang kulit hitam, kemudian karena benci pada orang Yahudi ,Robert Browers membunuh 9 orang Yahudi di Pittsburg.

Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa ideologi kebencian juga merupakan bentuk ekstrim yang lebih luas yaitu ideologi antipluralisme yang kini merebak di mana-mana. Nasionalis Trumpian, populisme otoriter, dan jihadis Islam yang mendambakan negara khilafah adalah versi ideologi antipluralisme yang lain. Antipluralis menuntut perbatasan dan menciptakan dikotomi-dikotomi Islam versus Non-Islam, Wahabi versus Islam Nusantara,  fanatisme agama versus sekulerisme, pribumi versus nonpribumi, Islam versus nasionalis, Jawa versus non-Jawa, murni versus tidak murni dan seterusnya.

Habib Merasa Lebih Berhak

Paling mudah agama dijadikan alat untuk membangun  kebencian, dengan kedok pemurnian ajaran. Meluasnya Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal, kata mereka menciptakan kemungkaran dalam bentuk syirik, bid’ah, atheisme, dan materialisme. Inilah sasaran empuk yang dikembangkan kaum Wahabi dan Salafi untuk membenci dan memusuhi orang-orang mungkar termasuk yang berseberangan, yakni Syiah dan Ahmadyah.

Taliban, Wahabi, dan Salafi merekrut sumberdaya manusia yang dilahirkan oleh madrasah-madrasah dari India bagian Utara sampai Timur Tengah. Di Indonesia kelompok ini membangun “madrasah instan” berupa pengajian-pengajian rutin di masyarakat. Banyak ulama keturunan Arab berkhotbah tentang pemurnian agama di pengajian-pengajian itu dan mulai mengubah mindset para jamaah yang semakin yakin agama akan menjamin kehidupan di dunia dan akherat.

Ketika model gerakan dan  pengajian ini meluas ke seluruh Indonesia , muncul para habib yang mengklaim mereka lebih berhak untuk melakukan pemurnian agama. Gerakan para habib di Indonesia yang sering bersimbiose dengan politik kekuasaan mulai menempatkan pengajian Wahabi dan Salafi di gerbong belakang mereka. Perpecahan dan kompetisi pun terjadi antara faksi-faksi ajaran yang disebar oleh ulama yang tidak jelas juntrungannya.

Perkawinan Politik Identitas dengan Politik Kebencian

Dalam kesempatan ini jaringan HTI yang menyebarkan khilafah dan pelaksanaan syariat Islam pada negara ikut nimbrung. Tokoh seperti Habib Riziek Shihab ,yang sering dimanfaatkan oleh tentara dan polisi,  bersedia jadi martir dalam gerakan  politik oposisi akhirnya menjadi simbol perlawanan. Di sinilah terjadi pertemuan kepentingan antara politisi sekuler yang berpolitik berdasar identitas dan para pengguna ideologi kebencian.

Politisasi agama pun terjadi ,penganut aliran Wahabi dan Salafi yang sudah tersebar di lembaga pemerintah yang menyusup melalui pengajian di mesjid-mesjid  kantor pemerintah mulai membentuk jaringan di dalam. Kelompok-kelompok dalam birokrasi kantor pemerintah mulai bermain dalam promosi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Inilah alasan mengapa Pemerintah terpaksa memberlakukan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) di lingkungan ASN.

Di negara demokrasi tentu kebebasan berpendapat dan berkumpul harus dihormati, termasuk mereka  yang menjalankan politik dengan ideologi kebencian, selama tidak melanggar hukum. Media sosial tidak diberangus pemerintah, sehingga siapa saja bisa melakukan ujaran kebencian dengan leluasa. Sialnya mereka bukan orang bodoh, punya daya manipulasi yang tinggi sampai-sampai kegagalan pencapaian  target program pemerintah identik dengan penipuan dan kebohongan presiden.

Buah dari Jalan Politik yang Buntu

Tokoh-tokoh oposisi bisa bebas melontarkan sangat banyak ujaran kebencian, tapi ketika mendapat tindakan hukum, pemerintah dituduh otoriter. Dengan serangan kebencian di medsos yang dikombinasikan dengan demo-demo mereka berharap pemerintahan Joko Widodo akan jatuh sebelum 2024. Tetapi kalau kita sadar ,gerakan-gerakan mereka sebenarnya juga buah dari koridor politik yang buntu untuk menempuh jalan konstitusional.

Mendirikan partai politik dan menjadi kepala daerah membutuhkan modalitas yang sangat besar. Masuk menjadi anggota partai politik harus setor uang dan ikut antrian panjang. Mencalonkan presiden terhambat Presidential Threshold (PT). Di lain pihak politik akomodasi pemerintah salah sasaran. Alhasil bagi kaum oposisi hanya jalan ekstra konstitusional dan ekstra parlementerlah yang mereka anggap masih terbuka***

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menyikapi Dinamika Situasi Terkini, Ini Arahan Wakil Ketua Umum SEKNAS JOKOWI

Oleh

Fakta News

Redaksi www.fakta.news menerima rilis dari DPN Seknas Jokowi, berupa tujuh poin arahan dari Wakil Ketua Umum nya, Rambun Tjajo, S.H., bagi seluruh kader Seknas Jokowi, dalam menghadapi dinamika situasi yang ada.

Tujuh Poin arahan tersebut seperti dibawah ini:

Pertama, untuk seluruh kader SEKNAS JOKOWI baik DPW,DPD dan Anggota maupun simpatisan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait vaksinasi nasional.

Kedua, kepada seluruh pengurus DPW dan DPD untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerahh dan organisasi pendukung pemerintah terkait program vaksinasi tersebut.

Ketiga, mendorong kembali semangat Gotong Royong antar kader, anggota serta simpatisan diberbagai daerah dalam menghadapi situasi pandemic covid19 ini.

Keempat, agar seluruh kader SEKNAS JOKOWI dapat mencermati perkembangan situasi internal maupun eksternal organisasi dengan cermat dan tidak terprovokasi.

Kelima, kepada seluruh kader untuk dapat mematuhi keputusan organisasi yang telah rumuskan oleh Tim Careteker yang dipimpin oleh saudara Helmy Fauzi dalam kerja-kerja organisasi menuju kongres.

Keenam, tidak melakukan tindakan inskonstitusional serta provokasi dikanal sosial media yang sifatnya memancing polemik dalam organisasi.

Ketujuh, tetap mejaga Semangat persatuan antar kader SEKNAS JOKOWI dengan saling berkomunikasi satu sama lain, baik di tinggat DPN, DPW maupun DPD.

Demikian arahan ini saya sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2021

Wakil Ketua Umum

RAMBUN TJAJO

Baca Selengkapnya

BERITA

Pandemi Covid-19, IA-ITB Dukung Konsep Ekonomi Sirkular

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) akan terus mendorong berbagai upaya transisi dan transformasi ekonomi, dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular. IA-ITB percaya, konsep ekonomi sirkular akan mengubah banyak kota di Indonesia menjadi kota dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua Umum IA-ITB, Gembong Primadjaja, menyampaikan optimisme itu dalam kata sambutannya pada webinar Indonesia Circular Economy Forum (ICEF), di Jakarta, Kamis, 22/07/21.

“Konsep sirkular ekonomi menjadi pusat upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup,” kata Gembong.

IA-ITB sebagai himpunan para alumni dari perguruan tinggi tertua di Indonesia, ujar Gembong, sangat mendukung berbagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan.

“Konsep ekonomi sirkular yang bisa diterapkan pada suatu kota, memerlukan kerja sama antara warga, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas penelitian. IA-ITB memiliki kemampuan di semua sektor tersebut, karena banyak alumni ITB yang berkiprah di keempat sektor ini. Jadi, IA-ITB ingin ikut terlibat aktif sebagai penggerak perubahan,” tutur Gembong, alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1986.

Gembong meyakini, masa depan bisnis harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Bisnis tidak melulu berfokus pada pertumbuhan, namun juga harus mampu melindungi lingkungan dan membantu ekosistem untuk tumbuh dan berkembang.

“Kita dapat memilih bagaimana teknologi mampu mengambil peran dalam konsep ekonomi sirkular. Kita juga bisa lebih bijaksana memutuskan bahwa perubahan memang harus dilakukan. IA-ITB amat berharap, ICEF bisa menghasilkan panduan terbaik untuk mewujudkan ekonomi sirkular,” ucap Gembong.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, Gembong melihat konsep sirkular ekonomi justru bisa menjadi salah satu alternatif menciptakan ketahanan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Keyakinan Gembong ini sesuai dengan tema yang diusung ICEF, yakni “Towards Smart & Sustainable Cities Through Circular Economy: Building Resilience During COVID-19 Recovery”. ICEF sudah berlangsung selama empat tahun, dipelopori oleh Greenaration Foundation. Pada kegiatan tahun keempatnya ini, ICEF menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri.

***

Narahubung:
Zaumi Sirad, Kepala Humas dan Publikasi IA-ITB
[email protected]

Baca Selengkapnya

BERITA

Sinergi Rekind dan 3 BUMN Konstruksi, Bidik Proyek EPC Strategis

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Rekayasa Industri (Rekind) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sepakat meningkatkan sinergi. ‘Bidikannya’ mengarah pada terselenggaranya proyek-proyek strategis di bidang EPC di tanah air, terutama untuk sektor industrial plants.

Wujud sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang diwakili Alex Dharma Balen – Direktur Utama Rekind, Agung Budi Waskito – Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi Mukhson – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Novel Arsyad – Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kegiatan yang dilakukan secara online, pada Rabu (21/7) itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Ahmad Bakir Pasaman.

“Ini merupakan bentuk kerjasama dengan prinsip B to B (business to business) bidang EPC, terutama untuk memastikan terselenggaranya proyek-proyek strategis, seperti halnya pengembangan dan pembangunan kilang-kilang, baik itu kilang refinery, petrokimia, fasilitas pengolahan, power plant, gasifikasi hingga pengerjaan proyek di luar negeri,” tegas Pahala N. Mansury dalam sambutannya.

Kerjasama ini juga diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi semua pihak dan memastikan terselenggaranya pembangunan proyek-proyek strategis tersebut dengan kualitas yang baik, efisien dan mampu memenuhi timeline yang tepat.

Biaya, mutu dan waktu merupakan pertimbangan penting. Bahkan Presiden RI dalam arahannya selalu menekankan pentingnya BUMN sebagai salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia. Salah satu peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan investasi adalah melalui pembangunan proyek-proyek strategis.

“Kita berharap, dengan berjalannya proyek-proyek strategis tersebut juga akan mendorong dan mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama mengantisipasi pandemi Covid 19,” tambahnya.

Pahala N. Mansury memastikan prinsip kerjasama antarperusahaan tersebut mengutamakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). “Kementerian BUMN menjamin tidak adanya intervensi atau mengedepankan satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Semua berdasarkan proses terbuka, kompetitif dan transparan. Kerjasama ini juga mengacu pada Budaya kerja AKHLAK sebagai upaya meningkatkan nilai dan daya saing BUMN karya dan Rekind,” ujarnya.

Baca Selengkapnya