Connect with us

Berpolitik dengan Ideologi Kebencian

Penulis:
Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Apakah betul ideologi akan  mati seperti ramalan Daniel Bell? Sejauh ini orang percaya itu, dan mulai muncul partai tidak berdasar ideologi tetapi menawarkan program. Selain itu muncul kelompok yang didasarkan kepentingan yang bermetamorfosa menjadi partai politik, misalnya Sarikat Dagang Islam, Al Irsyad, Muhammadyah, Serikat Buruh, Nahdatul Ulama.

Ideologi Kebencian

Perkembangan berikutnya ada partai politik yang didasarkan pada identitas; entah itu suku, ras, agama, dan kedaerahan. Semua partai politik di atas adalah bagian dari struktur negara, memiliki kekuasaan legislatif, dan ditampung di parlemen.  Namun saat ini ada gerakan politik yang mengatasnamakan rakyat dan bertindak seperti super partai yang menyatakan bisa  melakukan perubahan lebih dahsyat daripada partai politik. Gerakan ini tidak lagi ikut konstitusi karena bersifat ekstra konstitusional dan tidak perlu berada di parlemen karena menyatakan ekstra parlementer.

Idiom-idiom mereka persis seperti bagaimana partai politik mengecam kebijakan pemerintah. Kalau partai politik ingin mengubah kebijakan, gerakan  ini ingin mengubah kebijakan tapi dengan cara melengserkan presiden dan menggulingkan pemerintah. Bukan hanya itu ,mereka juga siap dengan konstitusi yang lebih mengakomodasi kepentingannya.

Lalu apa ideologi mereka sehingga banyak rakyat yang rela mendukung dan bersimpati. Kalau partai politik memiliki ideologi dan memberikan sesuatu kepada anggotanya, tetapi  mereka hanya memanipulasi  kekecewaan dan kebencian terhadap orang-orang yang dianggap menjadi sumber penderitaan. Ideologi mereka adalah kebencian (The Ideology of Hate) kata David Brooks dalam tulisannya di New York Times.

Kebencian Lahir dari Trauma

Gunawan Mohammad di majalah Tempo juga menulis esai berjudul “Benci”. Dikatakan dalam adegan duel di film Star Wars VI (Episode Return of The Jedi) kepada Luke Skywalker , Darth Vader berseru, “ Luapkan kemarahanmu. Hanya kebencian yang dapat menghancurkan aku”. Darth Vader memahami, kebencian adalah kekuatan dan kemarahan adalah tenaga.

Seperti inilah tokoh politik dunia berperilaku dari Hitler sampai Donlad Trump, dari Stalin sampai pemimpin ISIS, dari Klu Klux Klan sampai Polpot, dan dari Pengawal Merah sampai FPI. Mereka kobarkan rasa marah , mereka sebarluaskan rasa benci, dan mereka jadikan keduanya ideologi. Entah dari sini berapa kemenangan mereka rayakan dan berapa juta mayat bergelimpangan.

Gerakan  ini akan memilih pemimpin  mereka yakni tokoh yang bisa memproduksi kebencian melalui orasi-orasinya, karena makin terakumulasi kebencian yang berujung pada kekerasan, kejatuhan pemerintah akan semakin dekat. Gabor Mate, dalam tulisan Reza Watimena, mengatakan akar dari kebencian adalah trauma. Penyebar kebencian tentu berpestapora di tengah masyarakat Indonesia yang secara historis memang kaya dengan trauma-trauma  sosial.

Kebencian adalah Narkoba Kehidupan

Trauma adalah jejak masa lalu yang belum lenyap, misalnya penumpasan DI/TII,  PRRI/Permesta, Komando Jihad dll. Selain itu trauma akibat ketidakadilan seperti  dominasi Suku Jawa, dominasi  Cina, kecurangan akibat Pemilu/Pilpres, dan presiden yang suka mengakomodir lawan daripada relawan. Kesenjangan  sosial, politik, dan ekonomi yang besar seperti di Indonesia menciptakan manusia-manusia traumatik yang memendam kebencian.

Kebencian adalah salah satu bentuk “narkoba kehidupan yang menghangatkan”, karenanya terus dipasok oleh penggerak politik yang berideologi kebencian itu. Kemarahan, kebencian, dan kekerasan atau pembunuhan adalah satu paket yang diperlukan bagi para pemberontak untuk menciptakan suasana amuk atau khaotik. Dylan Roof membunuh 9 orang di Gereja South Carolina, alasannya membenci orang kulit hitam, kemudian karena benci pada orang Yahudi ,Robert Browers membunuh 9 orang Yahudi di Pittsburg.

Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa ideologi kebencian juga merupakan bentuk ekstrim yang lebih luas yaitu ideologi antipluralisme yang kini merebak di mana-mana. Nasionalis Trumpian, populisme otoriter, dan jihadis Islam yang mendambakan negara khilafah adalah versi ideologi antipluralisme yang lain. Antipluralis menuntut perbatasan dan menciptakan dikotomi-dikotomi Islam versus Non-Islam, Wahabi versus Islam Nusantara,  fanatisme agama versus sekulerisme, pribumi versus nonpribumi, Islam versus nasionalis, Jawa versus non-Jawa, murni versus tidak murni dan seterusnya.

Habib Merasa Lebih Berhak

Paling mudah agama dijadikan alat untuk membangun  kebencian, dengan kedok pemurnian ajaran. Meluasnya Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal, kata mereka menciptakan kemungkaran dalam bentuk syirik, bid’ah, atheisme, dan materialisme. Inilah sasaran empuk yang dikembangkan kaum Wahabi dan Salafi untuk membenci dan memusuhi orang-orang mungkar termasuk yang berseberangan, yakni Syiah dan Ahmadyah.

Taliban, Wahabi, dan Salafi merekrut sumberdaya manusia yang dilahirkan oleh madrasah-madrasah dari India bagian Utara sampai Timur Tengah. Di Indonesia kelompok ini membangun “madrasah instan” berupa pengajian-pengajian rutin di masyarakat. Banyak ulama keturunan Arab berkhotbah tentang pemurnian agama di pengajian-pengajian itu dan mulai mengubah mindset para jamaah yang semakin yakin agama akan menjamin kehidupan di dunia dan akherat.

Ketika model gerakan dan  pengajian ini meluas ke seluruh Indonesia , muncul para habib yang mengklaim mereka lebih berhak untuk melakukan pemurnian agama. Gerakan para habib di Indonesia yang sering bersimbiose dengan politik kekuasaan mulai menempatkan pengajian Wahabi dan Salafi di gerbong belakang mereka. Perpecahan dan kompetisi pun terjadi antara faksi-faksi ajaran yang disebar oleh ulama yang tidak jelas juntrungannya.

Perkawinan Politik Identitas dengan Politik Kebencian

Dalam kesempatan ini jaringan HTI yang menyebarkan khilafah dan pelaksanaan syariat Islam pada negara ikut nimbrung. Tokoh seperti Habib Riziek Shihab ,yang sering dimanfaatkan oleh tentara dan polisi,  bersedia jadi martir dalam gerakan  politik oposisi akhirnya menjadi simbol perlawanan. Di sinilah terjadi pertemuan kepentingan antara politisi sekuler yang berpolitik berdasar identitas dan para pengguna ideologi kebencian.

Politisasi agama pun terjadi ,penganut aliran Wahabi dan Salafi yang sudah tersebar di lembaga pemerintah yang menyusup melalui pengajian di mesjid-mesjid  kantor pemerintah mulai membentuk jaringan di dalam. Kelompok-kelompok dalam birokrasi kantor pemerintah mulai bermain dalam promosi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Inilah alasan mengapa Pemerintah terpaksa memberlakukan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) di lingkungan ASN.

Di negara demokrasi tentu kebebasan berpendapat dan berkumpul harus dihormati, termasuk mereka  yang menjalankan politik dengan ideologi kebencian, selama tidak melanggar hukum. Media sosial tidak diberangus pemerintah, sehingga siapa saja bisa melakukan ujaran kebencian dengan leluasa. Sialnya mereka bukan orang bodoh, punya daya manipulasi yang tinggi sampai-sampai kegagalan pencapaian  target program pemerintah identik dengan penipuan dan kebohongan presiden.

Buah dari Jalan Politik yang Buntu

Tokoh-tokoh oposisi bisa bebas melontarkan sangat banyak ujaran kebencian, tapi ketika mendapat tindakan hukum, pemerintah dituduh otoriter. Dengan serangan kebencian di medsos yang dikombinasikan dengan demo-demo mereka berharap pemerintahan Joko Widodo akan jatuh sebelum 2024. Tetapi kalau kita sadar ,gerakan-gerakan mereka sebenarnya juga buah dari koridor politik yang buntu untuk menempuh jalan konstitusional.

Mendirikan partai politik dan menjadi kepala daerah membutuhkan modalitas yang sangat besar. Masuk menjadi anggota partai politik harus setor uang dan ikut antrian panjang. Mencalonkan presiden terhambat Presidential Threshold (PT). Di lain pihak politik akomodasi pemerintah salah sasaran. Alhasil bagi kaum oposisi hanya jalan ekstra konstitusional dan ekstra parlementerlah yang mereka anggap masih terbuka***

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya