Berkah 20 Centi dan Keberpihakan pada Penyandang Disabilitas
Pengantar
Saya seorang difabel paraplegia sejak kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016. Rubrik ini saya asuh dan didedikasikan untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan informasi yang terkait dengan isu penyandang disabilitas dan lansia.
Spektrum penulisan beragam dan luas, tapi tetap dijaga kesederhanaannya agar pembaca mudah memahami apa yang saya tulis. Dimensinya mencakup aspek kebijakan publik, teknologi, dan berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan serta berbagai pengalaman otentik dalam keseharian.
Berharap apa yang saya tulis ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semua khususnya bagi siapapun yang menaruh perhatian terhadap isu ini.
BERKAH DUA PULUH CENTI
Angka 20 cm itu angka keramat bagi saya. Angka yang merubah perjalanan hidup yang pada mulanya saya anggap sebagai renteten peristiwa yang saya rekam selama tiga tahun pertama sejak saya kecelakaan.
Pertama, saya mengalami kekejangan tiba-tiba ketika seorang diri berada dirumah. Tubuh tidak bisa dikendalikan, mencoba meraih telepon genggam yang berjarak dengan kondisi tangan bergerak. Lebih dari setengah jam saya bisa mengendalikan HP yang akhirnya saya bisa menghubungi keluarga dan kerabat dekat saya. Saya dibawa kerumah sakit Advennt Bandung dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Hampir sekitar 12 hari saya dirawat diruang HCU, empat hari pertamanya mengalami dalam kondisi koma. Walaupun diagnnosa dan MRI pertama saya menunjukan terjadi pembengkakan sepanjang tulang punggung tidak diambil tindakan operasi karena berbagai alasan medik saat itu. Saya bisa pulang setelah dua puluh hari dirawat dan dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi medik rutin.
Kedua, walaupun saya sudah kembali bekerja seperti biasa dengan menggunakan tongkat dalam keseharian, mobilitas fisik tidak bertambah membaik. Hampir sekitar enam bulan setelahnya saya berkonsultasi dengan banyak dokter spesialis. Selain sebagai second opinion, juga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sekitar 12 dokter spesialis ternama yang saya kunjungi.
Dipenghujung tahun 2016 setelah akhirnya diputuskan untuk melakukan MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang kedua atas saran seorang dokter spesialis dari RSHS, Bandung. MRI merupakan salah satu dari pemeriksaan radiologi untuk mendapatkan gambaran tubuh dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio.
Hasil MRI dan diagnosa menunjukkan ada kebocoran di pembuluh darah dibagian lumbar bagian belakang, sehingga terjadi percampuran darah dari dua sumber yang berbeda: darah vena dan arteri yang seharusnya terpisah.
Pemahaman awam aliran darah dari dua pembuluh darah yang bercampur ini menyebabkan terjadinya pembengkakan pada dinding syaraf di sepanjang tulang belakang. Inilah yang menyebabkan kondisi mobilitas kaki saya tidak sepenuhnya normal. Maka keputusan melakukan tindakan operasi secepatnya disarankan dokter untuk menghambat terjadi dampak yang lebih parah. Saya menyetujuinya walaupun belum tahu persis resiko dan apa yang akan dialami pasca operasi. Ceritera keberhasilan tindakan operasi dituliskan oleh wartawan Tempo beberapa minggu setelah beberapa Minggu saya keluar dari RS Eka Hospital, BSD.
https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/153520/terapi-jitu-pembuluh-darah-kusut
Kalau diukur dengan uang rupiah lembaran 100 ribuan, saya taksir memerlukan uang setebal 20 centimeter. Dalam keterbatasan kondisi saya yang saat itu yang lebih banyak dirumah, tidak gampang mengumpulkan uang sebanyak itu. Asuransipun tidak sepenuhnya mengcover seluruh biaya yang dikeluarkan.
Ketiga, Tim dokter yang dipimpin dr. Widi Widhi memberikan keyakinan pada saya peluang untuk berhasil hampir 95 persen. Sekitar dua puluh centimeter kulit yang menutupi tulang belakang harus dibedah. Berdasarkan statistik, di Indonesia ada sekitar 2000 an kasus yang kira-kira mirip pertahunnya, mungkin kurang dari satu persen yang berhasil. Saya salah satu yang berhasil.
Selain nasib baik, keahlian dokter spesialis bedah yang mumpuni dan berpengalaman banyak ini sangat menentukan keberhasilan ini. Hampir sekitar sepuluh jam saya dimeja operasi. Dokter Spesialis bedah ini tidak banyak di tanah air, bahkan didunia sekalipun. Seringkali banyak ceritera kegagalan yang berujung pada kelumpuhan total atau bahkan meninggal dunia.
Keempat, pertemuan dengan aktivis penyandang disabilitas, Kang Aden Achmad. Saat paparan pasca Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jabar untuk periode 2018-2023, saya mendapatkan tempat bersebelahan dengan Kang Aden Achmad penyandang disabilitas daksa sejak lahir. Jarak 20 cm inilah yang kemudian menjadikan persahabatan kami hingga kini untuk berbagi informasi, pengalaman dan berkegiatan bersama para penyandang disabilitas yang ada di Bandung.
Kelima, pemulihan secara medik hampir sekitar lima tahunan saya jalani. Berbagai upaya sudah saya coba baik pengobatan medis maupun dengan cara-cara non-medis lainnya seperti akupuntur, atau pengobatan tradisional lainnya.
Hingga kini, kaki kanan belum bisa diangkat melebihi 20 cm. Perbedaan tinggi walaupun sangat pendek bagi orang yang normal, begitu berat tantangan bagi saya.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
