Berkah 20 Centi dan Keberpihakan pada Penyandang Disabilitas
PENCERAHAN COVID-19
Tidak mudah menjalani kehidupan bagi seorang penyandang disabilitas, terutama kalau disebabkan karena kecelakaan atau sebab lain yang bukan bawaan lahir. Perjalanan sisa hidupnya seperti punya modus perjalanan yang sama.
Kehilangan pekerjaan, perpisahan dengan pasangan, mengasingkan diri, ditampung kembali oleh keluarga dan kerabatnya, dan seringkali berakhir dengan tragis karena kesehatan jiwa dan fisik terus menurun. Apa yang saya alami kira-kira hampir mirip.
Saya menjalaninya hidup mandiri sejak perpisahan dengan isteri saya pada tahun 2018, tinggal di sebuah apartemen di Bandung. Keterbatasan mobilitas tidak menjadikan halangan dalam menjalani keseharian. Tongkat dan kadang kursi roda yang mendampinginya.
Saya terus menjalankan profesi sebagai konsultan yang sudah saya jalani sejak lama. Berkegiatan dan aktif di berbagai gerakan lingkungan dan perubahan iklim, menulis buku, banyak membaca buku sambil terus berharap untuk pulih kembali kesedia kala. Kalaulah sains dan ilmu kedokteran belum sampai pada pecapaian ini, saya berharap ada juga suatu pencerahan untuk menyelesaikannya. Sebagai seorang yang keinginan tahunya tinggi sejak lama, jumlah penderita yang sedikit yang bisa ditolong selalu menimbulkan banyak perenungan saya selama mengalaminya.
Beberapa Minggu sebelum pagebluk COVID muncul, saya memutuskan untuk pindah ke kawasan padat di Babakan Ciamis, Bandung. Kawasan yang berada diantara berbagai simbol-simbol kekuasaan penting seperti Balai Kota, Gedung Indonesia Menggugat, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, dan Pangdam VI Siliwangi dan juga berbagai lokasi lainnya yang dicoba direkonstruksi dalam bentuk instalasi sosial dan taman kota.
Bukan tanpa alasan kuat saya ingin berada ditengah-tengah warga pemukiman padat ini. Saya ingin merasakan dan berinteraksi langsung dan mersakan denyut dinamika yang ada dikeseharian mereka. Mungkin saya ingin mengasosiasikan diri sebagai seorang “antropolog” yang mendalami dinamika sosial diperkotaan. Sehingga tak ada jarak diantara saya dan mereka. Ini yang kemudian saya sering berkeinginan melabel diri sebagai “antropolog kota”. Barangkali berbagai penjelasan otentik diakar rumput penting manakala kita ingin menuntaskan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Alhamdulillah, saya diberikan keleluasaan untuk mengekspresikan diri yang kemudian ruang ini dipenuhibdengan koleksi buku yang saya punya, alat musik dan peralatan studio. Perbincangan intens dengan adik saya yang memberikan keleluasaan ini berkembang. Diantaranya dijadikan sebagi semacam “Community Center” untuk warga untuk berbagi informasi, pengalaman dan apa yang dirasakan dari warga yang karena sesuatu hal menjadi penyandang disabilitas.
Walaupun sudah sekuat tenaga menjaga interaksi keseharian dengan mempraktekan protokol kesehatan, saya terinfeksi virus ganas ini. Pada bulan Juli 2021 dimana varian Delta sedang merajalela dan terjadi krisis yang luar biasa dalam pelayanan kesehatan.
Saya seorang comorbid yang jadi difabel. Menurut informasi yang dibagi seorang kawan yang intens berkomunikasi dengan dokter yang merawat saya, kemungkinan lolos hanya sekitar 30 persen.
Mungkin ini yang betul-betul saya rasakan dalam sepuluh hari pertama. Tidak ada tanda-tanda membaik. Bahkan dua kaki saya terasa lumpuh tidak bisa digerakkan.
Dalam perenungan dalam kesendirian saya merasa inilah akhir dari kehidupan. Dan seluruh prosesi menuju keabadiaan sedang berlangsung. Karenanya saya membagikan banyak “surat wasiat” ke beberapa kawan yang selama ini menjadi tempat untuk berbagai keluhan dari apa yang saya rasakan dan pikirkan. Terutama berbagai kegiatan yang selama ini masih belum sepenuhnya tuntas dijalankan.
Namun saya tersemangati oleh dokter dan tim yang merawat saya, “Pak Farhan, kami terus berjuan memberikan pelayanan yang terbaik supaya sembuh. Tapi kamipun perlu dukungan dan semangat dari bapak sendiri. Jangan pernah putus asa. Kita sedang melawannya bersama-sama. Insha Allah semua akan kita akan lewati”.
Dalam kesendirian suatu saat saya berdoa, kalaulah saya diberi kesempatan yang kedua maka saya ingin dedikasikan hidup saya untuk memperjuangkan kepentingan warga penyandang disabilitas. Menjadi kelompok rentan telah saya rasakan langsung yang banyak berbeda dibanding ketika saya menjadi bagian dalam pengambilan keputusan dimasa lalu ketika di Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Ungkapan narasi “no one left behind” terasa ikatannya secara emosional.
Saya sampaikan pergolakan pemikiran yang terjadi dalam diri saya ini ke beberapa kawan tadi, termasuk rencana saya untuk tidak menutup diri dan akan menggunakan kursi roda elektrik yang sudah saya pesan langsung dari Inggris. Kursi yang cukup handal dalam menemani mobilitas sehari-hari. Memiliki fungsi khusus selain duduk juga berdiri.
Bagian dari gagasan itu adalah mendirikan suatu pergerakan DILANS-Indonesia yang aadiniatkan untuk membangun kehidupan yang inklusif, setara dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
