Connect with us

Asuransi Kesehatan “Murah” Bukan Murahan

Penulis:
dr. P. Marwita, M.Kes, Sp.OT.
Dokter Spesialis Orthopedi, Anggota Komite Hukum Paboi Jatim

Pemerintah berencana menghapus penggolongan kelas peserta BPJS Kesehatan. Artinya kelas I, II dan III yang saat ini berlaku akan dihilangkan, diganti dengan kelas tunggal yang disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Tak hanya untuk kelas pelayanannya tetapi juga tarif klaim dan iurannya akan menjadi satu macam saja.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan jaminan pelayanan yang sama bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan maksud agar semua orang, peserta BPJS Kesehatan, berhak untuk mendapatkan layanan medis dan non-medis yang sama.

Dengan dihapusnya kelas perawatan peserta BPJS Kesehatan, maka nantinya hanya terdapat dua jenis kelas bagi peserta program BPJS Kesehatan, yakni kelas untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas untuk peserta non-PBI atau Bukan PBI. Peserta non-PBI adalah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP). KRIS ini direncanakan implementasinya secara penuh di tahun 2024 mendatang.

Selain perubahan kelas rawat inap, Pemerintah juga melakukan perubahan besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta non-PBI seperti PPU, PBPU dan BP, yang dimulai bertahap. Ada empat tahapan periode, Januari – Maret 2020, April – Juni 2020, Juli – Desember 2020 dan tahun 2021 seterusnya.

Pada tahun 2021 iuran yang berlaku untuk peserta PBPU Kelas III adalah sebesar Rp 42.000,00 per bulan, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000,00 per anggota. Sehingga peserta PBPU Kelas III BPJS Kesehatan hanya membayar Rp 35.000,00 per bulan. Sementara untuk Kelas I sebesar Rp 150.000,00 per bulan dan Kelas II sebesar Rp 100.000,00 per bulan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan mencatatkan defisit pada tahun 2020. Defisit ini terjadi karena banyak tunggakan klaim RS tahun 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 sebesar 15,1 trilyun. Mismatch ini sulit dihindari lantaran struktur iuran yang ditetapkan pemerintah berada di bawah hitung-hitungan aktuaria.

Aktuaria telah menetapkan batas bawah iuran. Namun dengan beberapa pertimbangan, pemerintah menetapkan besaran iuran di bawah hitungan ideal aktuaria. Alhasil, pihaknya tidak dapat mengandalkan iuran peserta sebagai satu-satunya ladang pemasukan BPJS Kesehatan. Selama ini sumber pendapatan dana BPJS Kesehatan adalah dari iuran peserta, dana hasil investasi dan alokasi dana Pemerintah.

Pemerintah memberikan dukungan dana Jaminan Kesehatan melalui kontribusi pajak rokok sebesar 75% dari 50% penerimaan pajak rokok daerah provinsi/kabupaten/kota yang langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan (Pasal 99 dan 100 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan). BPJS Watch memproyeksikan alokasi pajak rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan bertambah hingga Rp 8 triliun seiring naiknya cukai rokok sebesar 12,5 persen.

BPJS Kesehatan telah menyiapkan sejumlah stragegi dalam meracik dana investasi. Salah satunya melalui penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi. Dana kelolaan investasi ini berasal dari kenaikan nilai investasi serta pendapatan operasional yang bersumber dari iuran peserta JKN, seperti yang disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Sampai dengan Februari 2019, BPJS Kesehatan mencatatkan dana investasi sebesar Rp 7,57 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 199 miliar dibandingkan akhir Desember 2018 yaitu sebesar Rp 7,37 triliun.

Pandemi Covid-19 membawa berkah (blessing in disguise) bagi BPJS Kesehatan, yakni mengubah defisit menjadi surplus. Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan mencatatkan surplus aset neto dana jaminan sosial kesehatan sebesar Rp 38,76 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sesi public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta pada 5 Juli 2022.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan cukai rokok, kenaikan dana investasi dan surplus aset neto dana jaminan sosial kesehatan ini belum diimbangi dengan perbaikan (baca: kenaikan) tarif JKN. Tarif yang ada saat ini masih mengacu pada Permenkes 52 tahun 2016.

Standar tarif “murah” yang tidak mengikuti perkembangan jaman (inflasi) ini mengkhawatirkan. Tarif “paket” pelayanan BPJS Kesehatan yang “murah” ini selayaknya dicermati karena pelayanan yang seharusnya mahal apabila dibuat murah akan mengorbankan mutu. Ujung-ujungnya masyarakat pula yang akan merasakan akibatnya. Masyarakatlah yang akan (jadi korban) membayar kekurangan dari harga murah tersebut dengan harga yang mahal.

* Penulis:
dr. P. Marwita, M.Kes, Sp.OT.
– Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
– Dokter Spesialis Orthopedi, Anggota Komite Hukum Paboi Jatim
– Direktur Rumah Sakit di Jawa Timur

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya