Connect with us

Aisyiyah-Muhammadiyah: Soal Sikap Cadar dan Poligami

Saya melihat PP Muhammadiyah dan PP ‘Aisyiyah sangat sigap untuk menangkap fenomena sosial yang sedang berkembang di tengah-tengah umat. Contoh yang paling aktual adalah menyegerakan untuk mengkaji munculnya fenomena yang sedang nge-hits soal cadar dan poligami.

Secara tegas, Muhammadiyah melalui putusan Majelis Tarjih mengatakan bahwa cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Alquran maupun Sunnah, tidak memakai cadar tidak termasuk inkarsunnah.

Demikian pula soal yang terkait poligami. PP Aisyiyah mulai tegas mengatakan hanya monogami yang mampu untuk mencapai jalan sakinah mawadah warohmah! Ngeri! Tegas dan tak ragu!

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

KOLOM

Ketika Agama Kehilangan Tuhan

Oleh

Fakta News
KH Ahmad Mustofa Bisri

Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya.

Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama.

Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena beragama.

Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu, Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya?

Dulu orang belajar agama sebagai modal, untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja.

Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas diantara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang paling dungu yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama.

Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi sesaat sebelum ujian berdoa paling kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus.

Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan agama.

Dulu agama ditempuh untuk mencari Wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk cari muka di hadapan Tuhan.

Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama, karena semua yang berbau agama telah didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa.

Agama kini diperTuhankan, sedang Tuhan itu sendiri dikesampingkan. Agama dulu memuja Tuhan. Agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual, diperdagangkan, dijaminkan, dijadikan murahan, oleh orang-orang yang merusak, membunuh, sambil meneriakkan nama Tuhan.

Tuhan mana yang mengajarkan tuk membunuh? Tuhan mana yang mengajarkan tuk membenci? Tapi manusia membunuh, membenci, mengintimidasi, merusak, sambil dengan bangga meneriakkan nama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan ketika ia menumpahkan darah manusia lainnya.

Agama dijadikan senjata tuk menghabisi manusia lainnya. Dan tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama.
KH. A. Mustofa Bisri

Baca Selengkapnya

KOLOM

Selamatkan Gerakan Mahasiswa Indonesia

Oleh

Fakta News

Akhir-akhir ini jelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terjadi banyak aksi (massa) atau demonstrasi (demo). Demo tersebut dilakukan oleh banyak pihak yakni mahasiswa, pelajar, elit kelas menengah (non mahasiswa), dan komunitas warga negara (non mahasiswa). Sulit tentu mengklasifikasi demo-demo tersebut sebagai demo mahasiswa atau non mahasiswa. Namun ada kecenderungan semua ingin mengklaim bahwa demo yang berlangsung selama ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar.

Seolah sebagai Gerakan Mahasiswa

Mengapa demikian? Karena jika mengklaim sebagai demo mahasiswa atau bagian dari gerakan mahasiswa, maka demo dianggap menyuarakan kebenaran (ilmiah dan universal) dan bukan mengusung kepentingan kekuasaan). Tetapi apa sebenarnya realitas yang terjadi? Demo-demo tersebut ternyata jauh dari demo seperti yang dilancarkan oleh mahasiswa Indonesia pada masa kolonial 1966, 1974, 1977/1978, dan 1998.

Umumnya gerakan mahasiswa mengemban visi dan misi yang bersifat asasi atau nilai-nilai yang fundamental. Visi dan misi gerakan mahasiswa tidak pernah bersifat praktis. Politik praktis adalah ranah dari partai politik untuk berperan di dalam lembaga negara.

Jika mahasiswa berpolitik, mereka menjalankan pilitik nilai dan bukan politik kekuasaan. Politik nilai yang dimaksudkan adalah memperjuangkan kejujuran, keadilan, kebenaran, kedaulatan rakyat, dan bela negara. Karena itu sejauh mahasiswa menyuarakan pemberantasan korupsi, maka itu masih klop dengan model gerakan mahasiswa yang dimaksudkan.

Keluar dari pakem gerakan mahasiswa

Tetapi ketika mulai melontarkan kata-kata jatuhkan atau gulingkan pemerintah, hal itu sudah menjadi ranah partai politik atau bagian dari politik praktis. Namun sebenarnya gerakan mahasiswa tidak tabu untuk berperan dalam “politik praktis”, asalkan peran itu memiliki legitimasi yang cukup dan merupakan aspirasi mayoritas. Politik praktis ini umumnya berkaitan dengan hubungan antara negara (state) dengan rakyat (society), tetapi bukan berkaitan dengan politik kekuasaan yang sempit.

Dalam konstitusi negara bagian AS masa lalu, kurang dari 10 negara mencantumkan klausul bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak. Hal ini diperkenankan sejauh negara sudah dikuasai oleh kaum despotis (penguasa otoriter dan lalim). Tetapi klausul tentang hak memberontak ini kemudian dihilangkan saat tumbuh budaya politik demokratis.

Di negara Eropah hak memberontak diganti dengan hak melaksanakan referendum. Sementara partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan publik , misalnya di Italia, ditampung melalui berbagai dewan (council) yang ada dalam masyarakat. Sementara dengan semakin tertatanya sistem politik kenegaraan, hak mengemukakan pikiran dan pendapat juga tetap dijamin.

Pejuang nilai kebenaran ilmiah yang intelek

Dalam kaitan pelaksanaan hak-hak tersebut, mahasiswa mendapat porsi sebagai kaum intelektual yang menyuarakan kebenaran ilmiah atau akademis sebagaimana Galileo de Galilei menyatakan bahwa dunialah yang mengitari bumi bukan sebaliknya. Jelaslah porsi ini bukan suatu politik praktis. Demikian pula sebatas mahasiswa menyuarakan pentingnya akuntabilitas publik (anti revisi UU KPK) hal itu masih bisa ditolerir.

Menirukan model demo warga Hongkong yang memprotes kebijakan hukum juga masih diperkenankan. Tetapi ketika demo mahasiswa sudah berencana menggagalkan pelantikan presiden dan dibumbui upaya makar, maka ini namanya sudah out of context dari visi dan misi gerakan mahasiswa. Apalagi jika jaket almamater yang dikenakan demonstran adalah jaket almamater abal-abal.

Seharusnya begitu diketahui bahwa demo atau gerakan mahasiswa ditunggangi, pimpinan badan eksekutif mahasiswa (BEM) menghentikan demo dan mengklarifikasi bahwa demo mahasiswa telah ditunggangi. Mahasiswa yang murni harus mengambil sikap mengutuk penunggangan gerakan mahasiswa. Apalagi jika pada episode terakhir ditunggangi oleh kelompok radikal (prokhilafah) dan para perusuh yang akan membumihanguskan Jakarta dengan bom dan granat.

Perlu penyelamatan

Namun sayang BEM tidak mengutuk upaya penunggangan itu, malah mengapresiasi dramatika demo para penunggang itu. Sikap para pemimpin badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang ragu-ragu dan lemah ini bisa dimaklumi, karena memang komunitas mahasiswa ini sudah “masuk angin”. Organ mahasiswa dalam kampus (BEM) kadang-kadang ada yang merupakan kakitangan partai politik. Jika tidak, organ mahasiswa di luar kampus (Kelompok Cipayung) yang punya akses ke kampus memiliki pemihakan terhadap partai politik tertentu.

Yang mengkhawatirkan dari hampir 200 orang perusuh yang ditangkap hanya 5 persen yang mahasiswa, sedang 95 persen adalah pengangguran. Mayoritas mereka mengenakan jaket almamater tanpa logo universitas. Demikian pula “para pelajar” yang ikut demo banyak meminjam atau membeli seragam siswa SMU di pasaran.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kini saatnya gerakan mahasiswa segera diselamatkan agar kembali ke jatidirinya yang historik dan hakiki. Yakni sebagai pejuang dalam mewujudkan nilai-nilai kredential atau sebagai gerakan moral. Sangat memprihatinkan jika gerakan mahasiswa hanya menjadi bagian dari politik sektarian dan pragmatis. Gerakan mahasiswa memang harus berpihak, tetapi bukan berpihak pada kepentingan sekelompok orang tapi berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.

S Indro Tjahyono

Dewan Mahasiswa ITB 1977/1978

Baca Selengkapnya

KOLOM

Catatan Kritis Revisi UU KPK

Oleh

Fakta News

1. Pendahuluan 

1. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu tuntutan Reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia pada tahun 1998. Tuntutan ini kemudian disikapi oleh pemerintah, mulai dari Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Periode Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang dibentuk melalui Keppres dan dibubarkan karena ada judicial review di MA. Pada periode Megawati melahirkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku hingga sekarang;

2. Situasi sosial dan politik pada saat pembuatan UU KPK tersebut adalah semangat yang sangat kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun institusi hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dinilai belum dapat dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, karena lembaga tersebut pada rezim Orba menjadi bagian dari gurita kekuasaan yang syarat dengan KKN. Karena itu, pembentukan KPK sebagai Lembaga anti rasuah diberi kewenangan yang sangat besar, berjalan tanpa pengawasan langsung, dan bahkan mengabaikan asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap HAM.

3. Setelah 17 tahun UU KPK berjalan, dan juga perubahan situasi sosial dan politik dimana konsolidasi demokrasi mulai berjalan, KPK mendapatkan dukungan publik untuk melakukan pemberantasan korupsi, publik juga bisa melakukan pengawasan, kritik dan masukan secara terbuka. Karena itu, menjadi proses yang wajar kalau perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK tersebut, dengan prinsip memperkuat KPK tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hukum lainnya.

4. Komitmen pemerintah pada pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan, dan masyarakat dapat mengawal hal ini melalui berbagai kebijakan yang menguatkan pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya bahwa tindak pidana korupsi merupakan “musuh bersama” dan tidak setuju pada perubahan UU KPK yang dapat mengurangi efektifitas kerja-kerja KPK.

5. Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia saja, namun menjadi perhatian dan keprihatinan mayarakat internasional, karena itu untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi, lahirlah The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Pemerintah sudah melakukan pengesahannya melalui UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2oo3.

Baca Selengkapnya