Connect with us

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Blusukan ke Pasar Sentral Gorontalo

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bertemu Menkum HAM, Kabareskrim Bahas Kerja Sama Penanganan Bantuan Hukum Warga Miskin

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Menkum HAM Yassona Laoly

Jakarta – Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, bertemu dengan Menkum HAM Yasonna Laoly kemarin. Komjen Agus mengatakan pertemuan ini ditujukan untuk silaturahmi dengan Yasonna.

“Silaturahmi. Selama ini sudah sangat baik kerja sama kan harus tetap terjaga,” ujar Komjen Agus Andrianto, Rabu (3/3/2021).

Komjen Agus mengatakan dirinya juga memperkenalkan diri sebagai Kabareskrim Polri yang baru. Dia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan itu.

“Kerja sama yang dibahas di antaranya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan,” tuturnya.

Komjen Agus dan Yasonna juga membahas pencegahan dan penanganan WNI terindikasi atau korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Dia juga mengatakan akses bantuan hukum bagi warga miskin juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Tak lupa, kerja sama terkait pemberian akses bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin juga dibahas,” kata Komjen Agus.

Dalam pertemuan itu, Komjen Agus Andrianto didampingi oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika, dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukung Kawasan Industri Halal, Wapres Ma’ruf Dorong Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya ditetapkannya kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) diharapkan dapat segera mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri produk halal melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Webinar Nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan” secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut, Wapres mencontohkan fasilitas -fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya, fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Menurut Wapres, Provinsi Jatim memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Untuk itu, Wapres berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.

“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.

Lebih jauh, Wapres menekankan agar Pemda Jatim juga membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.

“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.

Wapres pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.

Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar ini menghasilkan rumusan dari berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Saya mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga webinar ini menghasilkan usulan kebijakan dalam rangka menangkap peluang dan berbagai kiat mengatasi tantangan Jawa Timur menjadi salah satu halal product hub di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy menyampaikan bahwa tujuan webinar adalah mempertajam arah aksi nyata dan mengidentifikasi entry point untuk mengambil peran aktif, partisipatif, dan produktif dalam pengembangan industri halal sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing.

Adapun target selepas webinar ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan para kepala daerah untuk mengembangkan potensi industri halal di tiap-tiap daerah.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan, potensi industri Jatim yang bisa didorong dengan sertifikasi halal antara lain, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan kosmetik. Sebagai contoh, total ekspor makanan dan minuman Jatim ke 10 negara muslim dunia berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada Oktober 2020 sebesar USD252,14 juta atau 17,31% dari total ekspor makanan dan minuman Jatim.

“Ternyata peluang ekspor kita ke negara-negara muslim ini memang banyak didominasi oleh industri makanan minuman, sehingga ini menjadi bagian penting untuk mendorong ekspor kita yang selama ini tidak diisi oleh Indonesia, justru oleh Brazil dan Australia,” ujar Drajat.

Hadir pula dalam Webinar Nasional ini para narasumber di antaranya Ketua MUI Pusat K.H. Miftachul Akhyar, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Jatim Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Gati Wibawaningsih Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kasan, para Wakil Rektor UIN, kepala daerah, para ulama, serta civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkes Ucapkan Terima Kasih kepada Ulama dan MUI Ajak Masyarakat Mau Divaksinasi

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para ulama, pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (3/3/2021). Menkes Budi Gunadi didampingi Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan melihat proses vaksinasi.

Budi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pengurus MUI yang telah memberikan contoh kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

“Terima kasih Bapak Ibu MUI bisa memberikan contoh untuk mengajak masyarakat untuk mau divaksinasi,” kata Budi di lokasi.

Budi mengatakan, Indonesia bersyukur bisa mengamankan stok vaksin Covid-19 karena banyak negara yang memperebutkan vaksin.

“Jadi tolong bersabar, sampai Juni ini mungkin baru 20 persen yang bisa divaksin, karena kita berusaha keras untuk mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya nanti di bulan Juli insya Allah bisa sebagian besar rakyat divaksin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi Covid-19 tidak hanya melindungi individu, tetapi melindungi orang terdekat agar terhindar dari penularan virus corona. Budi mengatakan, herd immunity atau kekebalan komunitas tidak akan terjadi jika masyarakat yang divaksin hanya 50 persen.

“Jadi fungsi sosialnya jauh lebih banyak dibandingkan fungsi perlindungan pribadinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lansia dan 16,9 juta petugas pelayanan publik. Kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi tahap kedua ini adalah pedagang pasar, pemuka agama, tenaga pendidik, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan.

Baca Selengkapnya