Connect with us

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Blusukan ke Pasar Sentral Gorontalo

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Salurkan Bantuan PKH di Cimahi, Presiden Ajak Warga Bijak Gunakan Uang Bantuan

Oleh

Fakta News

Cimahi – Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, pada Rabu, 29 Januari 2020. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para keluarga penerima untuk menggunakan uang bantuan tersebut dengan bijak, terutama untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan kesehatan keluarga dan anak-anak.

“Uang PKH boleh untuk membayar sekolah, beli buku, beli tas sekolah serta beli sepatu sekolah. Tidak boleh untuk beli pulsa, hati-hati. Bisa digunakan untuk membeli lauk pauk seperti daging, sayur maupun buah. Itu sudah jadi gizi baik bagi anak-anak kita,” kata Presiden.

Menurut Presiden, gizi bagi anak sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kecerdasannya, apalagi di era persaingan seperti saat ini. Jika anak-anak sehat, lanjutnya, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan kecerdasannya.

“Kalau anak-anak kita gizinya baik, dia pasti akan sehat. Kalau dia sehat, sekolahnya juga pintar. Kalau kena _stunting_, sulit kita meningkatkan pendidikan pada anak-anak kita,” imbuhnya.

Selain untuk membantu kesejahteraan dan kesehatan keluarga, kata Kepala Negara, masyarakat juga bisa menggunakan sebagian bantuan PKH untuk membuka usaha dalam rangka menambah penghasilan keluarga. Presiden berharap, nantinya para penerima manfaat PKH ini bisa mandiri dan sejahtera.

“Kalau usaha dengan modal PKH berhasil, modalnya kurang, kita akan alihkan ke KUR. Atau nanti akan kita dampingi dengan yang namanya Mekaar atau UMi. Sehingga kita akan bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga kita,” jelasnya.

Dalam siaran persnya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan, hingga 17 Januari 2020 Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp29,3 triliun.

Pada tahun 2020, lanjutnya, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan _stunting_. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan _stunting_ melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” kata Juliari.

Penyesuaian kebijakan tersebut berupa kenaikan indeks yang terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini. Sebelumnya, kedua masyarakat dalam kategori tersebut masing-masing menerima Rp2,4 juta, dan kini meningkat menjadi Rp3 juta.

Sementara itu, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD/sederajat Rp900.000 per tahun, komponen pendidikan anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, komponen pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun, komponen penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun, dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun.

Total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan hari ini sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 keluarga penerima manfaat (KPM), terdiri atas Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Angkie Yudistia, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 

Ping

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukung Gerakan Eliminasi TBC, Presiden: Utamakan Tindakan Pencegahan

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo saat membuka Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Cimahi – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang dipusatkan di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020. Presiden secara tegas menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.

“Saya ingin mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Karena percuma kalau masyarakat kita enggak sehat, merembetnya bisa ke mana-mana. Bisa ke pendidikan, bisa ke keberlanjutan dalam nanti bekerja, ke mana-mana,” kata Presiden dalam sambutannya.

Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 jiwa meninggal akibat TBC.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak, baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yayasan, hingga kader-kader yang bergerak di lapangan, dalam mengeliminasi TBC yang ditargetkan akan bisa diberantas pada tahun 2030.

“Saya sangat menghargai, baik puskesmas, baik yayasan, baik kader-kader yang bergerak di dalam pengurangan, eliminasi TBC ke tahun 2030. Dan fokusnya bukan hanya pengobatan, saya setuju ini, tapi pencegahan penyakit ini lebih diperlukan sekali. Sehingga yang namanya pengembangan perkotaan, pedesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur fisik harus turut menjamin dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Drainase yang lancar dan bersih, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan.

“Tadi Pak Menteri PU ikut kita, tetapi ternyata tidak ikut masuk ke ruangan ini. Sebenarnya mau saya perintah, rumah-rumah yang masih belum sehat agar segera dikerjakan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Gubernur juga sudah meminta mengenai itu,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa menjamin kesehatan masyarakat itu bukan hanya urusan dokter, Menteri Kesehatan, atau Dinas Kesehatan semata. Lebih jauh, urusan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan.

Presiden memandang bahwa aspek pencegahan melalui lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diutamakan. Presiden mengingatkan bahwa Puskesmas merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat.

“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD sekian, keliru itu. Pendapat seperti itu jangan dibenarkan, ini keliru. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” paparnya.

“Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan. Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu tampak hadir juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Wabah Virus Corona, BNPB Serahkan Bantuan 10 Ribu Masker N-95 untuk WNI di China Melalui Kemlu

Oleh

Fakta News
Masker N-95 yang dikirimkan untuk WNI di China (BNPB)

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan masker untuk WNI yang berada di wilayah terdampak virus Corona di China. BNPB menyerahkan bantuan berupa masker melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Pada 27 Januari Dubes RI Beijing meminta 10.000 buah masker dengan spesifikasi N-95. Hari ini serahkan 10.000 masker ke Kemlu. Hari ini berita acara dan diantar ke bandara ke Beijing,” kata Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerja sama BNPB, Zahermann Muabezi, kepada wartawan di Ruang Rapat Direktorat Pelindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Zahermann mengatakan penyerahan bantuan masker sebagai bentuk kepedulian terhadap WNI di China yang terisolasi akibat virus corona. Zahermann menyebut saat ini WNI memerlukan dukungan fisik dan mental agar tetap sehat.

“Menyampaikan keprihatinan simpati (WNI) di China yang saat ini tidak bisa ke mana-mana yang memerlukan dukungan fisik dan mental agar tetap sehat dan tidak terserang virus,” kata Zahermann.

Penyerahan bantuan masker tersebut ditanggapi positif oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Judha Nugraha. Judha mengatakan pihaknya mengapresiasi tanggapan cepat BNPB terhadap WNI di China.

“Terima kasih respons cepat BNPB untuk memberikan bantuan. Kami menyambut baik dalam rapat Kemenko PMK, ada bantuan BNPB 10.000 masker N-95 yang sangat diperlukan. Kami terima kasih atas respons cepat yang disampaikan BNPB untuk memberikan bantuan,” kata Judha.

“Ini bentuk kerja sama dan koordinasi yang sangat baik dari seluruh kementerian dan lembaga untuk tanggap darurat penanganan virus corona,” imbuh Judha.

Judha menilai fokus utama saat ini adalah keselamatan 243 WNI yang ada di daerah karantina. Judha berharap bantuan masker bisa mencegah WNI terjangkit virus corona yang mewabah di Wuhan, China.

“Fokus paling utama saat ini adalah melakukan, menjaga keselamatan warga kita 243 orang di daerah karantina provinsi. Salah satu utama adalah pencegahan. Ini otoritas kita, bagaimana teman kita dalam kondisi sehat. Dalam hal logistik, kita sudah berikan bantuan, yang diperlukan saat ini masker, mencegah terjangkit virus corona. Kami akan segera koordinasi dengan KBRI Beijing untuk penyaluran kepada WNI kita di China,” ujar Judha.

 

Munir

Baca Selengkapnya