Connect with us
Parlemen

WPFSD-2 Ditutup dengan Menghasilkan Bali Commitment

Bali Commitment

Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Koorpolkam) ini menyarankan, untuk mewujudkannya setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain melaui mekanisme kemitraan. “Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal ini yang kita soroti adalah mengenai sustainable energy resources, yang terpenting bagaimana energi terbarukan ini bisa menjadi bagian dalam rangka pemenuhan 17 poin SDGs,” jelasnya di Ruang Sidang WPFSD ke-2, di Bali, Kamis (13/9/2018).

Hasil pertemuan ini, adalah Bali Commitment. Kesepakatan Bali itu, intinya menegaskan komitmen negara-negara peserta terhadap SDGs, antara lain melalui dibentuknya mekanisme khusus dalam tubuh parlemen yang didedikasikan untuk menyukseskan pencapaian agenda pembangunan global. Para peserta juga menyetujui agar WPFSD diselenggarakan secara kontinyu setiap tahun.

WPFSD yang berlangsung selama dua hari, pada 12-13 September 2018 di Bali ini, dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 46 negara. Mereka terdiri dari para ketua dan wakil ketua parlemen, anggota parlemen dan perwakilan dari sejumlah organisasi internasional. “WPFSD-2 di Bali ini, diikuti oleh 46 negara dan telah melakukan satu dialog dan diskusi sejak kemarin, dengan empat sesi utama,” ungkap Fadli.

Setiap negara peserta menyepakati bahwa sumber daya energi yang berbasis fosil akan habis. Untuk itu, diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat disediakan secara berkelanjutan. Para peserta juga setuju untuk mendiskusikan lebih jauh hasil Sidang WPFSD di negara masing-masing. Dengan begitu dapat menjadi masukan dalam pembahasan regulasi di masing-masing negara.

Kerja sama kemitraan itu, bukan hanya antara pemerintah, swasta dan mayarakat, tetapi juga memerlukan keterlibatan parlemen. Peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor energi, tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran ataupun pengawasan.

Peran parlemen itu, juga dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Seperti kegiatan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, disiplin dalam pemanfaatan tata ruang terutama di area perkotaan. Atau mengajak partisipasi perempuan dalam pemanfaatan energi rumah tangga secara efisien.

“Kemudian membuat atau membangun mekanisme yang diperlukan bersama dengan pemerintahan dalam rangka fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasannya menyesuaikan dengan roadmap dari SDGs,” ungkap Fadli.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Oleh

Fakta News
Tarif Tiket Pesawat
Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena(Foto: DPR)

Jakarta – Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani daya masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa nggak tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta  Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya