Ketua BKSAP Promosikan Peran Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi di Forum GOPAC
Jakarta – Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi (GOPAC) aktif mempromosikan pentingnya peran dan keterlibatan parlemen dalam pemberantasan korupsi global pada rangkaian Dialog Parlemen tentang Konvensi Antikorupsi PBB/Parliamentary Dialogue on UNCAC dan Annual General Meeting yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 8-9 Maret 2023.
Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua jaringan antar parlemen global anti-korupsi GOPAC, Dr. Fadli Zon, dalam memimpin Dialog Parlemen tentang 20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC), menekankan perlunya komitmen kuat parlemen dan pihak terkait untuk memastikan efektivitas implementasi konvensi tersebut.
“Parlemen harus berada di garis terdepan untuk memastikan implementasi penuh UNCAC di tiap negara. Karena efektivitas dan kesuksesan implementasi UNCAC bergantung pada situasi sosial politik dan sistem hukum yang berbeda, parlemen harus mampu mengadaptasi komitmen global ini agar sesuai dengan konteks nasional masing-masing negara, dan memastikan implementasinya di tingkat nasional untuk pemberantasan korupsi dan memenuhi kebutuhan rakyat secara substansial,” tutur Fadli dalam pernyataan resminya membuka forum diskusi pada hari pertama penyelenggaraan konferensi, Rabu (8/3/2023).
Sebagai satu-satunya instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang anti-korupsi, sejak diadopsi pada tahun 2003 dalam Sidang Umum PBB, UNCAC telah mencapai kepatuhan yang hampir universal dengan disetujui dan diterapkan oleh 189 negara di seluruh dunia. Termasuk juga Indonesia, yang telah menandatangani Konvensi tersebut pada 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko, dan secara penuh meratifikasinya dalam UU No. 7 tahun 2006 pada 19 September 2006.
Pada dialog yang dipimpin Fadli Zon tersebut, para ahli dan anggota parlemen yang hadir sepakat bahwa peran parlemen sangat signifikan, tidak hanya dalam menerjemahkan komitmen global UNCAC dalam kerangka kebijakan nasional melalui ratifikasi, tetapi juga dalam pengawasan terhadap implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah.
Resolusi PBB 8/14 yang diadopsi pada Conference of the State Parties (CoSP) UNCAC sesi ke-8 tahun 2019 juga menegaskan bahwa parlemen dan anggota parlemen memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi. “Kami mengharapkan kemitraan yang lebih kuat dan strategis antara parlemen dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra internasional dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang ini,” lanjut Fadli.
Sebelum rangkaian forum utama dimulai, Fadli Zon diundang untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Qatar, H.E. Hassan bin Abdullah Al-Ghanim pada Rabu (8/3). Pada pertemuan tersebut, Ketua Parlemen Qatar meminta dukungan dari DPR RI terkait kerja sama Emergency Item terkait ‘Kriminalisasi penghinaan terhadap agama dan penyebaran kebencian, serta mempromosikan koeksistensi, toleransi, perdamaian, dan keamanan internasional’ yang diajukan Qatar pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023.
Fadli Zon yang akan menjadi Ketua Delegasi DPR RI pada sidang IPU mendatang, menyatakan siap bersinergi dan berdiskusi lebih lanjut terkait dukungan Indonesia terhadap isu tersebut. “Tidak hanya anti-korupsi yang kita bahas dan sepakati bersama dalam forum ini, tetapi juga kesamaan pandangan bahwa Islamofobia juga harus dikecam dan dihentikan, karena hal tersebut menunjukkan intoleransi yang nyata dan memicu konflik,” tuturnya dalam mendukung Emergency Item yang diajukan oleh Ketua Parlemen Qatar tersebut.
Pada hari kedua, Kamis (9/3), Fadli Zon yang juga merupakan Ketua jaringan regional GOPAC di Asia Tenggara (SEAPAC) turut mendampingi Ketua GOPAC, H.E. Dr. Ali Fetais Al-Marri dalam memimpin Annual General Meeting/Rapat Tahunan organisasi. Pada penyampaian laporan tiap kawasan, Fadli Zon menjelaskan fokus SEAPAC untuk memperkuat kapasitas parlemen Asia Tenggara dalam bidang anti-korupsi.
“Di tahun 2023, SEAPAC telah sepakat untuk menyusun berbagai produk riset dan analisis terkait isu anti-korupsi di kawasan untuk memperkuat kapasitas parlemen, salah satunya terkait panduan pengawasan transparansi dan pengelolaan utang luar negeri, serta status implementasi UNCAC di negara-negara Asia Tenggara,” ujar Fadli Zon pada rapat tersebut.
Di sela-sela rangkaian kegiatan selama dua hari ini, delegasi DPR RI yang juga terdiri dari Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota BKSAP Ina Ammania dan Ravindra Airlangga, juga bertemu dan mengeksplorasi potensi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang anti-korupsi global melalui kerangka GOPAC; antara lain Mantan Ketua Komite Ad-Hoc Negosiasi UNCAC H.E. Muhyieddeen Shaban, Ketua Anti-Korupsi dan Kejahatan Ekonomi UNODC Giovanni Gallo, Direktur Kerja Sama dan Inklusi Sosial UNITAR Alex Meija, serta para anggota parlemen yang mewakili wilayah Afrika, Arab, Amerika Latin, dan Oseania.
Forum ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 26 negara, dari total 64 parlemen dunia yang tergabung dalam jaringan GOPAC. Pertemuan ini dilaksanakan setiap tahun untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik antar anggota parlemen mengenai berbagai kerja sama anti-korupsi meliputi pencegahan, penegakkan hukum dan pemidanaan, kerja sama internasional, bantuan teknis, pemulihan aset dan mekanisme peninjauan implementasi Konvensi Anti-Korupsi PBB.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
