WNI di Singapura Sambut Jokowi dengan Antusias
Singapura – Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memulai kunjungan dua harinya ke Singapura pada hari Rabu (6/9/2017) dengan bertemu anggota diaspora Indonesia yang berada di Singapura. Kedatangan Jokowi kali ini dalam rangka peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Singapura dan Indonesia. Dengan tajuk “Rising50” mengartikan sebuah penggabungan “RI” untuk Republik Indonesia, “Sing” untuk Singapura, dan 50 untuk ulang tahun jalinan hubungan diplomatik yang telah dibina Indonesia-Singapura selama ini.
Lebih dari 1.800 warga Indonesia yang berada di Singapura menghadiri pertemuan yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kedatangan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana dalam acara yang bertajuk “Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara”, disambut meriah oleh para WNI yang banyak berpakaian tradisional terbaik mereka.
Dalam sambutannya, Jokowi, menyampaikan nasihat kepada para WNI agar menjaga persatuan dan kesatuan walau jauh dari Tanah Air dan mereka harus bangga dengan negara mereka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang benar. “Jangan kita gampang diadu domba, gampang dipecah belah,” ujar Jokowi.
Jokowi juga berpesan agar para WNI harus pandai dalam memanfaatkan media sosial seperti Instagram, video blog, Facebook untuk hal positif. Dan jikalau berkomentar yang santun, bicara yang baik dan positif, jangan suka saling menjelekkan dan mengadu domba.
“Saya ingin mengingatkan semua orang untuk bersatu Jika Anda menggunakan media sosial, gunakan untuk tujuan positif, jangan terlibat dalam pertengkaran,” katanya.
Presiden Jokowi tak lupa memaparkan mengenai kemajuan berbagai pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jalan Tol Trans-Sumatraa, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi serta Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang sudah mencapai penyelesaian 77 persen.
Di depan 1.800an WNI yang hadir, Jokowi menyatakan Indonesia harus memiliki pelabuhan yang lebih besar dibanding Singapura untuk menunjukkan Indonesia memiliki daya saing. “Kalau Singapura punya pelabuhan besar, kita harusnya punya yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar. “Negara kita negara besar dengan jumlah penduduk 250 juta lebih, 17.000 pulau, tidak ada negara yang memiliki pulau sebanyak Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebutkan Indonesia juga memiliki 714 suku dibanding Singapura yang hanya memiliki sekitar empat suku. Juga ada 516 kabupaten/kota, 34 provinsi, dan 1.100 bahasa daerah. “Kalau ada gesekan kecil wajar saja karena kita bangsa Indonesia yang besar, tapi memang harus cepat diselesaikan,” katanya.
WNI yang berada di Singapura pun sangat antusias atas kedatangan Jokowi kali ini, gemuruh tepuk tangan kerap terdengar mulai dari Jokowi tiba sampai saat ia memberikan sambutan. Beberapa WNI terlihat tidak dapat menahan kegembiraannya saat bertemu dengan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya.
“Dia adalah pemimpin yang sangat baik, dia memiliki penampilan yang tenang dan bahagia, saya sangat senang karena saya bisa melihat lebih dekat Presiden Jokowi,” kata WNI bernama Atik Setiamurti yang telah berada di Singapura selama 12 tahun.
Seperti biasanya, dalam pertemuan kali ini Presiden Jokowi juga sempat mengundang sejumlah hadirin untuk naik ke panggung dan memberikan kuis berhadiah sepeda. Terlihat begitu gembiranya para WNI tersebut karena hal ini merupakan momen yang hampir jarang terjadi bisa bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
