WIPO Mendukung Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dipimpin Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Sementara itu, Dirjen WIPO Francis Gurry disertai Direktur WIPO untuk Kawasan Asia Pasifik Andrew Michael Ong, Senior Program Officer, WIPO Kawasan Asia Pasifik Yen Min Tan dan Deputi Direktur WIPO Chandra Darusman.
Setelah pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa kedua pihak banyak membicarakan soal transformasi perekonomian Indonesia.
Sebagaimana yang kita tahu, Presiden Joko Widodo pernah memaparkan bahwa Indonesia harus bisa mengembangkan perekonomiannya dari yang semula berbasis sumber daya alam (bahan mentah) menjadi ekonomi yang berbasiskan nilai tambah, kreativitas, dan inovasi.
“Tadi kita banyak berbicara seputar isu meningkatkan inovasi supaya kita bergerak dari resource based economy menuju kepada innovation based economy. Kita harus mendorong inovasi untuk pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya dengan bantuan WIPO dan perlindungan kekayaan intelektual,” ujar Yasonna.
Properti intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian banyak negara. Inilah yang akan diupayakan oleh pemerintah bersama dengan WIPO.
“Berkaca dari negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok, properti intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kita harus mengarah ke sana,” ucapnya.
Francis Gurry sendiri menyinggung soal visi Presiden Joko Widodo mengenai industri kreatif. Pihaknya pun siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi ekonomi itu.
“Kami mendukung visi Presiden mengenai industri kreatif. Industri kreatif sebagai sumber lapangan pekerjaan dan merupakan keunggulan utama Indonesia dengan sumber kekayaan budayanya yang sangat besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga mendampingi Presiden menambahkan, industri farmasi Indonesia akan menerapkan inovasi terkait HAKI tersebut.
“Kalau inovasi ini ujungnya adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kalau sekarang inovasi industri yang lebih tinggi itu industri farmasi misalnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang kuat, sehingga dengan HAKI tersebut, negara dan lokasi dari sumber bahan baku dalam obat-obatan akan tercantum dalam kemasannya.
“Kalau nanti kita masuk di penandatangan ini, ingredients itu akan disebut aslinya dari Indonesia. Kemudian geografinya disebut. Dengan penyebutan itu, dalam pengembangan riset berikutnya Indonesia lebih mudah dilibatkan dalam riset. Sehingga untuk produk-produk kita bisa menjadi full pemegang paten,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa data merupakan kunci untuk pengembangan industri manufaktur berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) misalnya dalam industri farmasi.
“Contohnya BPJS itu 170 juta orang ter-cover BPJS. Kalau datanya itu bisa terkelola dengan baik, itu terdiri dari 170 juta data base terhadap solusi penyakit. Itu dengan artificial intelligence kita bisa mengetahui obat apa yang sangat efektif, efisien, dan cocok. Nah ini bisa mengembangkan industri farmasi di dalam negeri,” katanya.
Ratifikasi Protokol Madrid
Menteri Perindustrian juga mengatakan, Indonesia akan menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid, yaitu perjanjian internasional yang memungkinkan pemilik merek dagang untuk mencari pendaftaran di salah satu negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid dengan mengajukan aplikasi tunggal.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal tersebut. “Kita sudah tanda tangan beberapa tahun yang lalu. Lalu ini Perpres pengesahan,” terangnya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
