WIPO Mendukung Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dipimpin Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Sementara itu, Dirjen WIPO Francis Gurry disertai Direktur WIPO untuk Kawasan Asia Pasifik Andrew Michael Ong, Senior Program Officer, WIPO Kawasan Asia Pasifik Yen Min Tan dan Deputi Direktur WIPO Chandra Darusman.
Setelah pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa kedua pihak banyak membicarakan soal transformasi perekonomian Indonesia.
Sebagaimana yang kita tahu, Presiden Joko Widodo pernah memaparkan bahwa Indonesia harus bisa mengembangkan perekonomiannya dari yang semula berbasis sumber daya alam (bahan mentah) menjadi ekonomi yang berbasiskan nilai tambah, kreativitas, dan inovasi.
“Tadi kita banyak berbicara seputar isu meningkatkan inovasi supaya kita bergerak dari resource based economy menuju kepada innovation based economy. Kita harus mendorong inovasi untuk pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya dengan bantuan WIPO dan perlindungan kekayaan intelektual,” ujar Yasonna.
Properti intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian banyak negara. Inilah yang akan diupayakan oleh pemerintah bersama dengan WIPO.
“Berkaca dari negara-negara maju seperti Jepang dan Tiongkok, properti intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kita harus mengarah ke sana,” ucapnya.
Francis Gurry sendiri menyinggung soal visi Presiden Joko Widodo mengenai industri kreatif. Pihaknya pun siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi ekonomi itu.
“Kami mendukung visi Presiden mengenai industri kreatif. Industri kreatif sebagai sumber lapangan pekerjaan dan merupakan keunggulan utama Indonesia dengan sumber kekayaan budayanya yang sangat besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga mendampingi Presiden menambahkan, industri farmasi Indonesia akan menerapkan inovasi terkait HAKI tersebut.
“Kalau inovasi ini ujungnya adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kalau sekarang inovasi industri yang lebih tinggi itu industri farmasi misalnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang kuat, sehingga dengan HAKI tersebut, negara dan lokasi dari sumber bahan baku dalam obat-obatan akan tercantum dalam kemasannya.
“Kalau nanti kita masuk di penandatangan ini, ingredients itu akan disebut aslinya dari Indonesia. Kemudian geografinya disebut. Dengan penyebutan itu, dalam pengembangan riset berikutnya Indonesia lebih mudah dilibatkan dalam riset. Sehingga untuk produk-produk kita bisa menjadi full pemegang paten,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa data merupakan kunci untuk pengembangan industri manufaktur berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) misalnya dalam industri farmasi.
“Contohnya BPJS itu 170 juta orang ter-cover BPJS. Kalau datanya itu bisa terkelola dengan baik, itu terdiri dari 170 juta data base terhadap solusi penyakit. Itu dengan artificial intelligence kita bisa mengetahui obat apa yang sangat efektif, efisien, dan cocok. Nah ini bisa mengembangkan industri farmasi di dalam negeri,” katanya.
Ratifikasi Protokol Madrid
Menteri Perindustrian juga mengatakan, Indonesia akan menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid, yaitu perjanjian internasional yang memungkinkan pemilik merek dagang untuk mencari pendaftaran di salah satu negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid dengan mengajukan aplikasi tunggal.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal tersebut. “Kita sudah tanda tangan beberapa tahun yang lalu. Lalu ini Perpres pengesahan,” terangnya.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
