Wapres Ma’ruf: Sukses PON XX Papua, Bukti Kuatnya Solidaritas, Sportivitas, dan Persatuan Bangsa
Jayapura – Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.
Menurutnya, lokasi penyelenggaraan atau venue yang tersebar di beberapa kota, serta keadaan pandemi Covid-19 menuntut kerja ekstra seluruh pihak yang terlibat dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, solidaritas yang tercermin dari teamwork ini harus terus dijaga, sebab seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara.
“Kesuksesan penyelenggaraan PON XX di Papua Tahun 2021 ini juga mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Di sini, di Tanah Papua, kita sekali lagi membuktikan bahwa Solidaritas, Sportivitas, Persatuan dan Kesatuan merupakan kunci kesuksesan bersama. Ini harus selalu kita jaga dan rawat bersama. Torang samua basodara. Kita semua bersaudara,” tegas Wapres saat menutup penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (15/10/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data perolehan medali mencatat prestasi tim Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas dan berada pada peringkat ke-4, yang sebelumnya berada di peringkat ke-8 pada PON 2016. Prestasi ini menunjukkan bahwa Papua telah menjadi kekuatan elit olah raga nasional dan bukti bahwa bumi Papua tidak saja kaya, namun penuh dengan talenta. Untuk itu, talenta ini harus terus dijaga dan dikembangkan di semua aspek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Talenta inilah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Papua. Sehingga kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua sendiri,” urai Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan apresiasinya atas tekad dan dedikasi yang tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Papua yang bahu membahu mempersiapkan dan menyelenggarakan PON kali ini. Ia menilai, penyelenggaraan acara ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, khususnya dengan berbagai pembatasan yang ada sehubungan dengan pandemi Covid-19.
“Bagi saya, ini merupakan PON tersulit yang bisa diselenggarakan. Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya, bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna. Ini sesuai dengan semboyan Torang Bisa,” ungkap Wapres.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Papua, ini menunjukkan bahwa Papua bukan saja sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, tetapi dalam beberapa aspek justru jauh lebih unggul,” tambahnya.
Menutup sambutannya, tak lupa Wapres juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh atlet yang telah bertanding secara sportif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan seluruh jurnalis serta media yang telah mendukung penuh dalam penyiaran pekan olahraga ini sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jurnalis dan awak media atas kerja kerasnya dalam menyiarkan kegiatan PON XX secara penuh, sehingga semakin memperkuat rasa saling memiliki, saling mempererat rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar dan bersatu,” pungkas Wapres.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
