Wapres Ma’ruf: Program Quick Wins, Percepat Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Jakarta – Proses koordinasi dan tindaklanjut dari Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat terus dilakukan. Wakil Presiden (Wapres) selaku Ketua Dewan Pengarah menegaskan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Tindaklanjut dari Inpres tersebut, dirumuskannya quick wins dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
“Kehadiran Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam melakukan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” ucap Wapres saat menerima audiensi dari jajaran civitas akademika Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Selasa (22/06/21).
Wapres menjelaskan bahwa telah dirumuskan 7 (tujuh) sektor strategis yang menjadi program quick wins 2021-2022 untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua, yaitu; pertama, di bidang pendidikan, melalui Papua Pintar, yang membutuhkan dukungan dari Universitas Cenderawasih.
“Kontribusi Universitas Cenderawasih sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi think tank, terutama dalam membangun SDM Papua yang lebih berkualitas, kompeten, dan unggul,” ujar Wapres.
Selanjutnya, kedua, Papua Sehat sebagai solusi atas permasalahan sulitnya akses masyarakat Papua terhadap fasilitas dan layanan kesehatan.
“Ini antara lain, peningkatan RSUD di 7 wilayah adat, pengembangan infrastruktur Papua, penguatan puskesmas, dan penampungan anak terlantar,” jelas Wapres.
Kemudian, ketiga, Papua Mandiri, berupa wujud pengembangan komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua.
“Penetapan Sail Teluk Cenderawasih 2023, wisata terpadu, balai ekonomi desa, petani millennial, serta pengembangan balai latihan kerja dan sekolah vokasi,” lanjut Wapres.
Keempat, Papua Tersambung, merupakan upaya konektivitas jalur di Papua yang sifatnya mempermudah akses komunikasi dan transportasi bagi masyarakat Papua.
“Major project jembatan udara, peningkatan jaringan dari Palapa Ring Timur, major project trans Papua ke sentra ekonomi, dan pembangunan beberapa depo di sentra ekonomi,” jelas Wapres.
Program quick wins yang kelima adalah Papua Terang, upaya Pemerintah di dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok tanah Papua, serta bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan dengan stakeholder terkait.
“Ini penanggungjawabnya Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), PLN (Perusahaan Listrik Negara), Kemendes (Kementerian Desa), dan Kementerian Keuangan,” ujar Wapres.
Program quick wins keenam, Papua Berkarya, menjadi langkah Pemerintah dalam memajukan sumberdaya manusia Papua untuk mampu berkarya di industri nasional.
“Seribu anak Papua di BUMN sudah dimulai dan dilaksanakan, kemudian afirmasi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di kementerian/lembaga, dan Seribu anak magang PNS Papua di kementerian,” paparnya.
Selanjutnya, program terakhir dari serangkaian quick wins yang direncanakan Pemerintah, yaitu Papua Bangga, mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah Papua.
“Pembangunan rumah budaya Papua, pusat diklat berbasis lembaga keagamaan, manajemen talenta Papua, industri bio creative hub, ini masuk disini semua,” jelas Wapres.
Sebelumnya, Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa Universitas Cenderawasih siap berkontribusi dan akan mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam membangun kesejahteraan di Papua.
“Kami menyampaikan Universitas Cenderawasih siap mendukung penuh implementasi program pembangunan kesejahteraan, sarana prasarana, sumber daya manusia, kami siap mendukung,” tegas Apolo.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
