Wapres Ma’ruf: Pemuka Agama Berperan Penting dalam Keberhasilan Adaptasi Kebiasaan Baru
Jakarta – Masuki tatanan normal baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai upaya mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) namun aktivitas ekonomi tetap berjalan. Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak termasuk para pemuka agama agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Saya ingin kembali mengajak para tokoh agama untuk tidak henti-hentinya mengingatkan para pemeluk agama agar tetap menjaga semangat, tidak berputus asa atau menyerah serta mau memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Saya yakin peran para tokoh agama sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman dengan tema “Peran dan Tantangan Agama di Masa dan Paska Pandemik”, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta, Selasa (14/07/2020).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal tersebut, Wapres menjelaskan, kebijakan AKB diambil oleh pemerintah setelah beberapa daerah menunjukan penurunan dalam penyebaran Covid-19. Namun, perlu disadari bahwa angka penularan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) hingga saat ini masih cukup tinggi, terlebih belum ditemukan obat dan vaksin untuk menanggulanginya.
“Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan protokol pelaksanaan AKB agar masyarakat aman Covid-19 dan produktif. Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami dan dijalankan secara patuh dan konsisten, seperti konsep sami’naa wa atho’naa (kami dengar dan kami taat) dalam ajaran Islam,” terangnya.
Selain itu, Wapres mengingatkan bahwa pemuka agama juga berperan dalam membangkitkan semangat umat agar bekerja keras untuk memulihkan kembali keadaan, serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat Covid-19. Lebih dari itu, untuk memusatkan kembali tenaga dan pikiran bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu Indonesia Maju.
“Peran agama yang utama memang mengajarkan kebaikan dan menjaga ketakwaan umat, namun tidak kalah penting adalah peran dalam mendorong semangat umat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umat manusia,” ungkapnya.
Menurut Wapres, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus berjalan seiring dengan terjaganya keimanan dan ketakwaan (imtak) umat beragama. Sebab, kemajuan iptek di tengah arus globalisasi yang cepat saat ini adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.
“Pada saat yang sama, arus globalisasi yang makin deras akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kemampuan bangsa kita untuk maju dan mampu bersaing agar tidak hanya menjadi penonton ataupun konsumen dan pasar bagi negara lain yang lebih maju,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wapres meyakini pentingnya peran agama sebagi pembawa terang atau pencerahan dalam mendorong suatu gerakan perbaikan dan perubahan (al-ishlahat), baik dalam bidang dakwah, kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sebab, pendidikan baik formal maupun vokasi menjadi kunci masa depan bangsa.
“Saya juga meyakini bahwa agama dan terutama para tokoh agama juga memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini,” ucap Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan untuk tetap menjaga aset terpenting yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yaitu harmoni dan kerukunan antar pemeluk agama. Ia juga berharap para pemuka agama mampu memberikan semangat kepada umat.
“Seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan para tokoh agama yang hadir di acara dialog nasional lintas iman ini mampu mengajak para umat dan segenap masyarakat tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib, tapi bertambah semangatnya untuk bertahan dan mencari inovasi serta memacu kemajuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pandemi Covid-19,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Fachrul Razi turut menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan secara gotong royong dari semua agama selama masa pandemi ini.
“Kemudian, kita bersepakat melakukan banyak hal dari rumah. Semua berjalan baik, berkat dukungan dari banyak pihak, termasuk pendekatan dari para tokoh agama,” imbuhnya.
Hal ini, ia menambahkan, merupakan modal untuk mewujudkan kerukunan umat beragama sekaligus mendorong umat untuk dapat melalui masa pandemi Covid-19 dengan baik.
“Kita optimis kita dapat melakukan [melalui masa pandemi] ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membangun kehidupan dalam situasi era baru atau Adaptasi Kebiasan Baru, dan juga kita bisa mengokohkan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan negara ini maju, umat rukun, dan Indonesia Maju dapat diwujudkan,” harap Fachrul Razi yang juga selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
Sementara hadir sebagai narasumber Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Dr H Nifasri, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo dan Persetujuan Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ummat Buddha Indonesia Dr Sri Hartati Murdaya serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
