Connect with us

Wapres Ma’ruf: Pemuka Agama Berperan Penting dalam Keberhasilan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Masuki tatanan normal baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai upaya mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) namun aktivitas ekonomi tetap berjalan. Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak termasuk para pemuka agama agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Saya ingin kembali mengajak para tokoh agama untuk tidak henti-hentinya mengingatkan para pemeluk agama agar tetap menjaga semangat, tidak berputus asa atau menyerah serta mau memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Saya yakin peran para tokoh agama sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman dengan tema “Peran dan Tantangan Agama di Masa dan Paska Pandemik”, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal tersebut, Wapres menjelaskan, kebijakan AKB diambil oleh pemerintah setelah beberapa daerah menunjukan penurunan dalam penyebaran Covid-19. Namun, perlu disadari bahwa angka penularan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) hingga saat ini masih cukup tinggi, terlebih belum ditemukan obat dan vaksin untuk menanggulanginya.

“Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan protokol pelaksanaan AKB agar masyarakat aman Covid-19 dan produktif. Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami dan dijalankan secara patuh dan konsisten, seperti konsep sami’naa wa atho’naa (kami dengar dan kami taat) dalam ajaran Islam,” terangnya.

Selain itu, Wapres mengingatkan bahwa pemuka agama juga berperan dalam membangkitkan semangat umat agar bekerja keras untuk memulihkan kembali keadaan, serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat Covid-19. Lebih dari itu, untuk memusatkan kembali tenaga dan pikiran bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu Indonesia Maju.

“Peran agama yang utama memang mengajarkan kebaikan dan menjaga ketakwaan umat, namun tidak kalah penting adalah peran dalam mendorong semangat umat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umat manusia,” ungkapnya.

Menurut Wapres, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus berjalan seiring dengan terjaganya keimanan dan ketakwaan (imtak) umat beragama. Sebab, kemajuan iptek di tengah arus globalisasi yang cepat saat ini adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.

“Pada saat yang sama, arus globalisasi yang makin deras akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kemampuan bangsa kita untuk maju dan mampu bersaing agar tidak hanya menjadi penonton ataupun konsumen dan pasar bagi negara lain yang lebih maju,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Wapres meyakini pentingnya peran agama sebagi pembawa terang atau pencerahan dalam mendorong suatu gerakan perbaikan dan perubahan (al-ishlahat), baik dalam bidang dakwah, kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sebab, pendidikan baik formal maupun vokasi menjadi kunci masa depan bangsa.

“Saya juga meyakini bahwa agama dan terutama para tokoh agama juga memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini,” ucap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan untuk tetap menjaga aset terpenting yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yaitu harmoni dan kerukunan antar pemeluk agama. Ia juga berharap para pemuka agama mampu memberikan semangat kepada umat.

“Seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan para tokoh agama yang hadir di acara dialog nasional lintas iman ini mampu mengajak para umat dan segenap masyarakat tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib, tapi bertambah semangatnya untuk bertahan dan mencari inovasi serta memacu kemajuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pandemi Covid-19,” pungkas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Fachrul Razi turut menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan secara gotong royong dari semua agama selama masa pandemi ini.

“Kemudian, kita bersepakat melakukan banyak hal dari rumah. Semua berjalan baik, berkat dukungan dari banyak pihak, termasuk pendekatan dari para tokoh agama,” imbuhnya.

Hal ini, ia menambahkan, merupakan modal untuk mewujudkan kerukunan umat beragama sekaligus mendorong umat untuk dapat melalui masa pandemi Covid-19 dengan baik.

“Kita optimis kita dapat melakukan [melalui masa pandemi] ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membangun kehidupan dalam situasi era baru atau Adaptasi Kebiasan Baru, dan juga kita bisa mengokohkan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan negara ini maju, umat rukun, dan Indonesia Maju dapat diwujudkan,” harap Fachrul Razi yang juga selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Sementara hadir sebagai narasumber Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Dr H Nifasri, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo dan Persetujuan Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ummat Buddha Indonesia Dr Sri Hartati Murdaya serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sidang Tahunan MPR, Bamsoet: Laporan Kinerja Lembaga Negara Akan Disampaikan Secara Tertulis

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan laporan kinerja lembaga negara akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR, melainkan laporan kepada rakyat dan MPR hanya memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR.

“Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui sidang paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada rakyat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam Media Expert Meeting dengan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara. Bamsoet juga menyebut semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga negara mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan mereka menyambut baik,” lanjutnya.

Namun karena ada pandemi COVID-19, Bamsoet mengatakan inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya dan kemungkinan besar laporan kinerja lembaga negara yang lengkap akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR.

Bamsoet meminta kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk menyiapkan satu agenda, yaitu penyerahan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR. Laporan kinerja lembaga negara tersebut nanti akan dipublikasikan ke masyarakat.

“Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui YouTube, streaming, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan langsung laporan kinerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara,” paparnya.

Bamsoet juga berharap tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi COVID-19, maka pihaknya akan melakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Tahunan MPR sendiri akan diselenggarakan pada Jumat (14/). Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dengan dipimpin oleh Ketua MPR dan dilanjutkan siang hari.

Agenda pada pagi hari, agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian kinerja lembaga negara dan Sidang bersama DPR-DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBN 2021.

“Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol COVID-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, YouTube, dan streaming,” sambungnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR, format pimpinan di depan kemungkinan besar hanya untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol COVID-19.

“Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja,” pungkasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Pecahkan Rekor

Oleh

Fakta News

Malang – Gerakan 26 juta masker Se-Jawa Timur tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Emil Dardak, Bupati Malang Sanusi, Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko. Selain itu, acara Launching Gerakan 26 juta Masker dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota lainnya Se-Jawa Timur melalui video coference.

Gerakan tersebut secara bergotong royong setiap Kabupaten Kota dan lintas elemen di Jawa Timur bagi tugas untuk menyediakan masker sebanyak-banyaknya agar bisa optimal dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan masker.

Mendagri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota atas upaya agresif dalam melakukan pencegahan penularan covid-19 sehingga angka kesembuhan yang dicapai tertinggi di pulau Jawa. Hal tersebut dikatakan Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

“Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kotanya yang sudah mulai agresif melakukan testing sehingga bisa memisahkan yang positif dan negatif. Kemudian juga treatment yang baik adanya rumah sakit, karantina, dan inovasi yang lain membuat angka kesembuhan tertinggi di Jawa, Ini juga cukup baik,” tuturnya.

Selain itu, Mendagri juga sangat berbahagia atas pembagian 26 juta masker kepada masyarakat Jawa Timur, tidak hanya memecahkan rekor pembagian masker yang pernah ada di daerah selama ini. Namun, terutama ialah dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar lagi dalam penggunaan masker sebagai alat perang melawan covid-19.

“Hari ini kita melihat angka 26 juta, ini rekor sudah pecah lagi ini. Saya berharap dengan acara ini nanti bisa membantu untuk menekan penurunan angka covid-19, saya tahu upaya yang dikerjakan oleh Ibu khofifah sangat luar biasa dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota semua bekerja untuk menekan covid-19,” terangnya.

Kemudian, Ia juga mengajak solidaritas sektor swasta/pengusaha untuk merangkul masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pemahaman terhadap pentingnya penggunaan masker melalui kontribusi mengumpulkan dan membagikan masker kepada masyarakat luas.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Mendagri.

Ia juga kembali menekankan gerakan tersebut harus menjadi target kekuatan utama pusat dan daerah untuk bergerak membantu, dan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota bekerja all out juga untuk bergerak dalam program kampanye bagi dan sosilisasikan memakai masker, cuci tangan, jara jarak dan hindari kerumunan yang merupakan bagian penting dari protokol kesehatan Covid-19.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Wakil Ketua Pelaksana, KSAD Andika Perkasa Dampingi Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Oleh

Fakta News
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Jakarta – Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menggandeng KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk posisi wakil ketua pelaksana. Erick berharap kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan meningkat.

“Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan, sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat,” ujar Erick dalam keterangan tertulis dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (7/8/2020).

Erick Thohir menambahkan sangat menghargai dan mendukung keinginan masyarakat kembali beraktivitas. Namun, dengan masih tingginya penyebaran virus Corona, intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) selama pandemi harus terus ditingkatkan.

“Fokus kami di Komite sudah jelas, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terkait upaya pemulihan kesehatan, kami harus benar-benar turun ke bawah dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat agar bersama dan bahu-membahu memerangi pandemi ini hingga tuntas,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Andika menyatakan kesiapan menjadi bagian dari Komite yang punya misi mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional secara tepat. Andika siap melibatkan komando TNI AD hingga tingkat terbawah.

“Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kami akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan,” ujar Andika.

 

(edn)

Baca Selengkapnya