Wapres Ma’ruf: Peluncuran Bansos Produktif Sebagai Momentum Perbaikan Data UMKM
Jakarta – Untuk menghidupkan kembali produktivitas UMKM akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah meluncurkan stimulus berupa Bantuan Sosial (Bansos) Produktif. Namun di sisi lain, data dilapangan menunjukkan adanya perbedaan jumlah UMKM sehingga diperlukan pendataan ulang yang lebih masif agar bantuan ini tepat sasaran.
“Ini memang juga diharapkan dengan pendataan awal ini kita harapkan akan terus pendataan yang lebih masif untuk UMKM ini. Supaya mereka semua terdaftar namanya, nomor rekening, alamatnya, semua teridentifikasi lengkap. Oleh karena itu, kita sedang lakukan pendataan ulang, verifikasi, supaya kita punya data yang akurat,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat diwawancara secara virtual pada program Indonesia Bicara, Media Indonesia, yang dipandu jurnalis senior Usman Kansong di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Dalam acara bertajuk “Realisasi Dana Bansos UMKM Tersendat: Bagaimana Mengatasinya?” ini, Wapres mengatakan, selaku leading sector dalam penanganan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi instansi yang ditugasi untuk melakukan pendataan ulang tersebut. Saat ini telah terdata sekitar 60 juta UMKM, tetapi setelah dilakukan verifikasi, jumlah yang bisa diberikan stimulus hanya sekitar 20 juta UMKM.
“Setelah divalidasi ulang melalui sumber-sumber yang oleh Kementerian Koperasi dan UKM seperti dari koperasi, dari dinas koperasi, dari daerah, dari bank-bank atau lembaga yang mengurus UMKM, itu baru dapat bulan September itu hanya dapat 9,16 juta,” jelas Wapres.
Untuk validasi tahap kedua yang dilakukan sampai Desember 2020, menurut Wapres, jumlah UMKM yang bisa mendapatkan stimulus diperkirakan bisa mencapai 12-15 juta. Adapun kriteria UMKM yang dapat menerima Bansos Produktif ini, di antaranya usaha yang tidak sedang memperoleh bantuan lain dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan tidak sedang menerima pembiayaan kredit dari perbankan.
“Kemudian persyaratannya pengelola usaha mikronya adalah warga negara Indonesia, memiliki nomor induk, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari penerima dari lembaga pengusul, kemudian juga bukan ASN, TNI, Polri, bukan pegawai BUMN, juga bukan pegawai BUMD, usaha mikro ini juga bisa melengkapi nomor rekening perbankannya” paparnya lebih lanjut.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan, pemerintah juga memberikan bantuan lain kepada UMKM yang tidak masuk kriteria penerima Bansos Produktif, seperti subsidi bunga bagi nasabah KUR sebesar 6% selama sembilan bulan dari April hingga Desember 2020, yang artinya tidak membayar bunga sama sekali. Selain itu, terdapat program subsidi KUR super mikro yaitu program pembiayaan yang maksimum plafonnya Rp 10 juta dengan bunga sampai Desember 2020 adalah 0% dan 6% sesudahnya.
“Kriteria tambahannya adalah pekerja yang terPHK yang melakukan usaha produktif itu bisa memperoleh subsidi KUR super mikro. Begitu juga ibu rumah tangga yang melakukan usaha produktif,” kata Wapres.
Sementara, lanjut Wapres, bagi kelompok miskin dan rentan miskin yang tidak memperoleh Bansos Produktif, dapat memperoleh Bansos lain yang nilainya sama dengan Bansos Produktif.
Mengakhiri wawancara ini, Wapres menyimpulkan bahwa pemerintah terus berkomitmen membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 supaya roda ekonomi berputar, sekaligus menjadikan ini sebagai momentum memperbaiki data dan meningkatkan produktivitas UMKM melalui upaya korporasi. Wapres berharap keberhasilan upaya ini dapat menjadi role model (contoh) bagi negara lain.
“Ini jadi kita memang sudah mengarah ke soal korporasi usaha, korporatisasi dari pada para usaha kecil, petani, nelayan, kemudian juga di industri2 kecil, di kawasan industri kecil, dan lain sebagainya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro dalam epilognya mengungkapkan, program Bansos Produktif ini sebagai program unik di dunia. Selama ini diketahui bersama bahwa jaring pengaman sosial lazimnya hanya diberikan untuk rumah tangga, tetapi kali ini diberikan kepada UMKM.
“Dengan adanya Bansos Produksi ini, itu sistem produksi menjadi terdata. Gunanya apa? Pertama adalah jelas dengan adanya bantuan ini harus membuka rekening, segala macam, itu berarti meningkatkan inklusi finansial. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi untuk melakukan perluasan produksi yang selama ini terhambat, karena kurangnya permodalan, itu bisa diatasi,” ungkap Ari.
Selain itu, Ari mengungkapkan bahwa UMKM bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan kegiatan sosial budaya. UMKM tidak berdiri sendiri tetapi dalam jaringan, seperti contoh usaha makanan dengan hotel. Inilah yang disebut sebagai efek skala yang bisa dipelajari dari kita.
“Ini bisa digunakan juga sebagai pengalaman negara-negara lain,” ucapnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
