Wapres Ma’ruf: Di Masa Pandemi Covid-19, Upaya Atasi TBC Tidak Boleh Surut
Jakarta – Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia termasuk upaya memberikan layanan kesehatan untuk menangani tuberkulosis (TBC). Sebagai contoh, sumber daya saat ini terkuras untuk mengatasi pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan kapasitas dalam mengatasi TBC menjadi jauh berkurang. Namun demikian, upaya menangani TBC diharapkan tidak surut di masa pandemi Covid-19.
“Penanggulangan TBC tidak boleh surut sekalipun dalam situasi pandemi Covid-19,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pidato pada acara puncak Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Kesehatan, Rabu (24/03/2021).
Bahkan, menurut Wapres, upaya mengatasi TBC dalam kondisi pandemi Covid-19 justru harus semakin ditingkatkan. Alasannya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperkirakan bahwa angka kematian akibat TBC bakal meningkat apabila layanan penanganan TBC terganggu akibat pandemi Covid-19.
“Sesuai dengan perkiraan WHO, bahwa kematian akibat TBC akan bertambah sejumlah 400 ribu di seluruh dunia, atau setiap jam bertambah sekitar 46 orang meninggal, jika kelangsungan layanan TBC esensial terganggu selama pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Adapun salah satu faktor yang paling terdampak pandemi, menurut Wapres, adalah sistem pengumpulan dan pelaporan data kasus TBC. Hal ini berdasarkan laporan WHO tahun 2020, bahwa data pelaporan kasus TBC di lebih dari 200 negara menunjukkan penurunan yang signifikan.
“Bahkan di India, Indonesia, dan Filipina dilaporkan mengalami penurunan 25% sampai 30% antara Januari dan Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Menurut WHO, penurunan dalam pelaporan data kasus ini dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kematian tambahan akibat TBC,” paparnya.
Pada dasarnya, lanjut Wapres, TBC merupakan penyakit menular klasik yang seharusnya sudah dapat diatasi oleh manusia. Namun sayangnya, sampai saat ini di seluruh dunia, TBC masih menjadi salah satu dari 10 penyakit penyebab utama kematian akibat dari satu jenis infeksi saja.
“Berdasarkan laporan WHO tahun 2020, sebanyak 1,4 juta orang meninggal akibat TBC pada 2019, termasuk di dalamnya 208.000 orang dengan HIV,” paparnya.
Masih melansir laporan WHO, Wapres menyebutkan bahwa kasus baru TBC pada tahun 2019 diperkirakan 10 juta orang di seluruh dunia yang terdiri dari 5,6 juta laki-laki, 3,2 juta perempuan dan 1,2 juta anak-anak.
“Prevalensi TBC dapat ditemukan di seluruh negara dan seluruh kelompok umur,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada kesempatan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia di tengah pandemi Covid-19 yang tahun ini mengusung tema “Setiap Detik Berharga, Selamatkan Bangsa dari Tuberkulosis” yang merujuk pada Tema TB Day di dunia yaitu “The Clock is Ticking” ini, Wapres menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak boleh surut bahkan harus ditingkatkan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.
“Karena sedemikian pentingnya penanganan tuberkulosis, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi TBC pada tahun 2030 sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs,” pungkasnya.
Sejalan dengan Wapres, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro dalam sambutannya mengungkapkan bahwa menurut para ahli, pandemi Covid-19 menyebabkan kemunduran penanganan TBC selama 8 hingga 12 tahun. Selain itu, pengalihan sumber daya untuk menangani pandemi menjadi tantangan untuk mencapai target eliminasi kasus TBC di 2030 yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
“Kami berpandangan bahwa upaya intervensi TBC dan Covid-19 dapat efektif bila dipusatkan pada layanan kesehatan primer. Tentunya dengan dukungan bukan hanya tenaga kesehatan di Puskesmas, namun juga relawan serta kader kesehatan berbasis masyarakat,” sarannya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
