Wapres Ma’ruf: Bank Wakaf Mikro, Pengungkit Tumbuhnya Ekonomi Masyarakat
Lampung – Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pemanfaatan dana sosial syariah. Bentuk pemanfaatan dana sosial syariah ini dapat dilihat diantaranya dari dibentuknya Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memberi akses layanan keuangan kepada usaha mikro kecil. Oleh karena itu, ke depan BWM diharapkan dapat menjadi sarana perluasan akses pembiayaan dan pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Bank Wakaf Mikro ini merupakan rintisan menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil yang kita harapkan nantinya menjadi alat pengungkit yang nantinya bisa tumbuh dan bisa menjadi nasabah Bank Syariah Umum,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Peresmian Program Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien dan Penyaluran KUR Klaster di Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116, Kota Metro, Lampung, Kamis (23/12/2021).
Dalam acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, lebih lanjut Wapres menyampaikan dengan jumlah sebaran pesantren sebesar lebih dari 27.000 di seluruh Indonesia dan karakteristiknya yang dekat dengan masyarakat, maka pesantren merupakan sumber strategis dalam mengoptimalkan fungsi BWM.
“Kehadiran BWM di pesantren dapat menjadi inkubator dalam menyiapkan, memajukan, serta memperluas usaha mikro syariah,” urai Wapres.
“[Sebab], pengembangan ekonomi masyarakat akan sangat besar, sangat banyak dampaknya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap agar langkah OJK dalam mendorong terbentuknya BWM di pesantren-pesantren dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan untuk dapat mereplikasi langkah ini guna memberikan kemudahan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melahirkan Gus Iwan.
“Oleh karena itu, adanya bank wakaf di pesantren-pesantren ini memberikan fungsi tambahan yang juga sangat penting dan melahirkan program One Pesantren One Product, OPOP, yang melahirkan Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji, usahawan,” urai Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar BWM dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Sebab, ke depannya, BWM diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya harap Bank Wakaf Mikro dikelola dengan baik, ini amanat, jangan sampai ada ketidak percayaan kepada pesantren. Diberi amanah bukan berkembang tapi malah habis. Pesantren namanya harus terjaga,” tegas Wapres.
“Semoga kehadiran Bank Wakaf Mikro semakin membawa berkat mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Wapres.
Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melaporkan bahwa BWM Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien merupakan BWM kedua yang didirikan di Lampung. Ia pun berharap agar pendirian BWM ini dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya di Provinsi Lampung.
“Dengan diresmikannya BWM Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien hari ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hal tersebut, ini akan lebih meningkatkan proses mengembangkan ekonomi kerakyatan yang sudah kita tanamkan agar ekonomi kerakyatan dapat kembali Berjaya,” imbuh Arinal.
Sejalan dengan Gubernur Lampung, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, bahwa BWM merupakan salah satu program OJK yang disusun dengan visi untuk memberdayakan masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan program komersil (baik program pembiayaan maupun program pendampingan).
“Program-program OJK selalu diciptakan untuk masuk ke ranah ini karena ini potensinya besar, jumlahnya banyak dan rata-rata hidupnya di daerah dan perlu kehadiran kita dalam segala hal,” ungkap Wimboh.
“Kalau diberi donasi tidak cukup, tapi kita didik, kita bina agar nantinya mandiri dan berhasil menjadi pengusaha-pengusaha,” pungkasnya.
Dalam peresmian ini, dilakukan juga penyerahan secara simbolis Pembiayaan Kelompok Usaha Nasabah BWM dan Penyaluran KUR Klaster beberapa perwakilan pelaku usaha kecil mikro. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan Universitas Muhammadiyah Metro tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Acara diakhiri dengan peninjauan stand nasabah BWM dan produk KUR oleh Wapres dan rombongan di lokasi yang sama.
Selain Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur Lampung, hadir dalam acara ini Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Jazim Ahmad, dan Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilul Muttaqien Bambang Mugiono.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
