Connect with us

Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara Atas Dugaan Suap PAW

Perubahan perbaikan visi misi
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Jakarta – Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. JPU KPK menilai Wahyu bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Satu, menyatakan Terdakwa I Wahyu Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” dikutip dari surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang, Senin (3/8/2020).

Selain pidana pokok di atas, JPU KPK juga menuntut agar Wahyu dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak Wahyu selesai menjalani pidana pokok.

Dalam pertimbangan JPU, hal yang meringankan bagi Wahyu adalah bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Sedangkan, hal yang memberatkan adalah tindakan Wahyu tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian, Wahyu dianggap telah menikmati keuntungan dari perbuatannya, serta perbuatan Wahyu berpotensi mencederai hasil Pemilu.

JPU KPK menilai Wahyu bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar 19.000 Dolar Singapura dan 38.350 Dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, JPU KPK juga menilai Wahyu terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Daerah (KPUD) Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.

Atas perbuatannya, Wahyu dinilai melanggar Pasal 12 a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Lantik Enam Pjs Wali Kota/Bupati di Jateng Gantikan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Oleh

Fakta News

Semarang – Sebanyak enam penjabat sementara (Pjs) yang akan memimpin enam daerah pelaksana Pilkada serentak resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Semarang pada Jumat (25/9/2020) malam. Enam daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo. Acara yang digelar pun berlangsung singkat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan tersebut diikuti oleh wali kota dan bupati secara daring melalui zoom dari tempat masing-masing. Penyematan tanda jabatan juga dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Sementara, prosesi penyerahan Surat Keputusan Mendagri diganti dengan dibacakan.

Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif. Ganjar juga meminta agar para penjabat sementara mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada.

“Pesan pertama tentang penciptaan pemerintahan yang kondusif. Kedua menyukseskan Pilkada, ketiga kita minta mengikuti tahapan karena di situ ada potensi kerumunan. Maka saya tegaskan tidak,” kata Ganjar, Jumat (25/9/2020) malam.

Ganjar meminta para pejabat sementara untuk langsung berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti.

“Lalu yang lain adalah tata kelola pemerintahan karena ini proses membahas APBD maka etisnya mereka kita minta komunikasi dulu dengan incumbent yang cuti. Kemudian besoknya dengan Forkompimda,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan.

Sementara enam pejabat yang dikukuhkan tersebut antara lain Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pjs Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pjs Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga, Kabiro Adm Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs Bupati Rembang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Susun Protokol Kesehatan Keluarga, Menteri PPPA: IRT dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan dalam Klaster Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Peran serta anggota keluarga dalam satu rumah tangga dinilai sangat penting dalam mencegah penularan virus Covid-19, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan organisasi kewanitaan memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Data per 25 September 2020 jumlah kasus aktif mencapai 60.431 kasus. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 secara massif. Juga kedua pihak sedang menyusun Protokol Kesehatan Keluarga.

“Di kementerian kami sejak April sudah me-launching program Berjarak, Bersama Jaga Keluarga Kita. Dalam mencegah klaster keluarga sedapat mungkin menghindari pertemuan fisik bersama keluarga besar, kalaupun harus dilakukan bisa dilakukan secara daring,” katanya dalam dialog bersama Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Kementerian PPPA dalam melakukan sosialisasi secara massif sudah melibatkan organisasi kewanitaan dalam menekan persebaran virus Covid-19. Seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Kowani dan organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PPPA sudah memiliki jaringan Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan dan desa.

“Kalau kita lihat anak-anak kreatif, inovatif mensosialisasikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Kita harapkan langkah-langkah efektif dan massif yang bisa kita lakukan dapat mengurangi klaster keluarga ini,” ungkapnya.

Bintang juga menyampaikan kepada masyarakat, jika ada anggota keluarganya tertular, langsung hubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan (Dinkes) setempat. Nantinya dinkes melaporkan kepada Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dan biayanya ditanggung pemerintah.

“Saya melihat di masa pandemi ini kita harus berpikir positif. Dibalik tantangan pasti ada peluang, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kalau dulu kita malas olahraga, nah dalam masa pandemi ini harus kita lakukan. Ini sisi positif yang akan menjadi gaya hidup kita kedepan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk bergotong royong bersama memerangi pandemi Covid-19 dan menekan penularan dalam klaster keluarga.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa yang memandu dialog menyampaikan 5 langkah menghindari penularan dalam klaster keluarga. Pertama, pahami dengan benar cara penularan Covid-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan.

Ketiga, ketahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah termasuk kalau ada yang sakit harus menggunakan masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama. Dan kelima, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoaks dan jauhi sumber kepanikan.

“Mari kita cegah penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua dan sanak keluarga kita. Lakukan lima langkah tadi, dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga tetap sehat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Diperkirakan Berlangsung Desember atau Awal Januari 2021

Oleh

Fakta News
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pemberian vaksinasi Covid-19, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 atau awal Januari 2021.

“Terutama mendorong persiapan baik melalui pengetesan. Diharapkan Desember atau awal Januari (2021) kita sudah bisa memulai vaksinasi,” katanya melalui tayangan resmi Kemenko Perekonomian, Jumat (25/9/2020).

Sebelum memulai vaksinasi tersebut, lanjut dia, pemerintah sedang merancang peraturan presiden (perpres) serta peta jalan (road map) terkait dengan distribusi vaksin Covid-19. Airlangga menjelaskan ada beberapa hal yang akan diatur dalam perpres tersebut nantinya.

“Kemudian, terkait distribusi vaksin, ini ada beberapa dimasukkan dalam rancangan perpres. Yaitu yang pertama, terkait dengan pengaturan uang muka. Kemudian penjelasan mengenai kondisi force majeure,” katanya.

Airlangga kembali menjelaskan bahwa keputusan pembelian vaksin covid tersebut akan menjadi ranah dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Menteri Kesshatan yang nanti sebagai pengambil keputusan pembelian vaksin ini,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai peta jalan atau road mapnya telah diatur calon penerima vaksin covid berdasarkan kriteria dan tahapannya.

“Ada yang garda terdepan jumlahnya 1,3 juta, pelayanan publik, dan aparatur negara. Kemudian, ada tahap pertama, kedua, dan ketiga yang sudah disiapkan untuk total 86 juta daripada penerima (vaksin). Yang terbagi dari usia produktif, kemudian peserta BPJS dan penerima bantuan iuran,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan, sebanyak 30 juta dosis vaksin Covid-19 akan diterima oleh Indonesia pada kuartal IV tahun ini. Vaksin tersebut akan didistribusikan ke masyarakat untuk vaksinasi pada kuartal I 2021.

Airlangga juga menyebut, adanya kerja sama Indonesia dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 Healthcare Holdings yang akan menghasilkan vaksin Covid-19 hingga 110 juta dosis.

Baca Selengkapnya