US-Indonesia Investment Summit 2021: Kolaborasi dan Dukungan Internasional Berperan Penting Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Jakarta – Kondisi pandemi yang terkendali di Indonesia telah membawa optimisme dan kepercayaan diri bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemulihan ekonomi yang sempat melambat pada Q3 tahun 2021 akibat gelombang delta, berhasil menunjukkan perbaikan pada Q4-2021.
“Berbagai indikator utama ekonomi menunjukkan tren positif. Indeks kepercayaan konsumen pada bulan Oktober 2021 mencapai 118,5 yang mengindikasikan pulihnya kepercayaan dari sisi permintaan. PMI Manufaktur mencapai 53,9, turut menunjukkan perbaikan di sisi penawaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Address dalam US-Indonesia Investment Summit 2021 secara virtual, Senin (13/12).
Berbagai indikator unggulan sektor eksternal menunjukkan ketahanan yang baik hingga akhir November 2021. Hal ini terlihat pada posisi Cadangan Devisa dan Neraca Perdagangan Indonesia yang relatif stabil meningkat sejak tahun 2019, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai tukar memiliki tren yang fluktuatif namun masih menunjukkan perbaikan.
Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menekan kasus positif Covid-19, telah memberikan keleluasaan bagi mobilitas masyarakat. Selain itu, pertumbuhan tabungan kelas menengah juga sudah mulai menurun, sehingga diperkirakan konsumsi masyarakat akan meningkat.
Perbaikan ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV tahun 2021 dapat mencapai hingga lebih dari 5% dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Pada tahun 2022, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2%.
Pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi dipicu oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung memiliki tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi di masa pandemi Covid-19. Pergeseran perilaku tersebut tentunya berdampak pada berbagai aspek penunjang kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi keuntungan untuk mempercepat transformasi digital sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi percepatan pemulihan ekonomi.
Penduduk usia produktif di Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi. Hampir seluruh penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, handphone, dan media sosial. Sekitar 37% konsumen ekonomi digital baru muncul di masa pandemi Covid-19 dan 93% di antaranya akan tetap menggunakan produk ekonomi digital pasca pandemi Covid-19.
Senada dengan hal tesebut, ekonomi digital di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, sebanyak 41,9% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia yang disumbangkan oleh sektor e-commerce. Total transaksi ekonomi digital Indonesia telah mencapai US$44 miliar pada tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat hingga $124 miliar pada tahun 2025.
Di sisi lain, Pandemi Covid-19 turut mendorong perkembangan pesat di bidang edutech dan healthtech sebagai dampak dari penerapan pembelajaran berbasis online dan konsultasi kesehatan online.
Transaksi e-commerce, digital banking, dan uang elektronik juga diprediksi akan terus meningkat pada tahun ini. Peningkatan terbesar terjadi pada transaksi e-commerce, yakni sebesar 48,4% (YoY) pada tahun 2021. Uang elektronik dan perbankan digital diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 35,7% (YoY) dan 30,1% (YoY) pada tahun 2021.
“Peningkatan transaksi digital ini memiliki peran krusial dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19,” jelas Menko Airlangga.
Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik. Indeks Inovasi Global Indonesia 2020 menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat 85 dari 131 negara. Sementara itu, Indeks Literasi Digital Indonesia 2020 berada pada skala “Sedang”.
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa situasi ini membutuhkan terobosan baru. Pembangunan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, dan regulasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mendukung pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.
Terkait SDM, Pemerintah akan mendorong pengembangan talenta digital. Program keterampilan dasar untuk memajukan keterampilan digital akan membantu talenta digital sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Talenta digital akan meningkatkan produktivitas perusahaan di semua sektor, termasuk sektor keuangan digital.
Khusus untuk UMKM, Pemerintah Indonesia akan mendorong program digitalisasi UMKM sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM. Berbagai dukungan telah diberikan kepada UMKM sebagai motivasi tambahan untuk go digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM dan mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha di sektor keuangan digital.
Pemerintah Indonesia juga sedang membangun ekosistem industri digital antara lain melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). Di sini diterapkan sistem digital dari tingkat UMKM hingga industri untuk membawa manfaat ekonomi dalam transformasi digital, termasuk penerapan teknologi yang mendukung industri ramah lingkungan.
“Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional kita perlu dilakukan dengan kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan Pemerintah, termasuk juga dalam memperoleh dukungan Internasional,” pungkas Menko Airlangga.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
