Upaya Urai Kepadatan Stasiun Bogor, KRL Beroperasi Lebih Pagi dan Bus Ditambah 150 Unit
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa hasil swab test yang dilakukan di Stasiun Bogor pada Selasa (7/7/2020) lalu, didapati dua penumpang KRL terkonfirmasi positif Covid-19.
Hasil tersebut pun menjadi dasar pemerintah belum bisa menambah kapasitas KRL yang saat ini dibatasi sekitar 35 persen per gerbong. Namun, ada sejumlah upaya lain bersama dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun daerah dalam mengurai kepadatan di Stasiun Bogor. Seperti apa?
“Pagi tadi saya baru mendapatkan laporan hasil swab yang kami lakukan di Stasiun Bogor pada 7 Juli lalu. Dari 155 test, dua dinyatakan positif. Dua penumpang ini adalah pengguna layanan kereta api yang bekerja di Jakarta,” ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya saat meninjau swab massal di Terminal Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jumat (10/7/2020).
Bima menambahkan, saat ini dua orang terkonfirmasi positif tersebut sedang ditangani oleh Detektif Covid-19 Kota Bogor melalui Unit Lacak. “Menurut pengakuan yang bersangkutan, mereka sudah menggunakan masker dan menjalani protool kesehatan. Dengan data ini, saya mengimbau warga untuk tetap waspada dan hati-hati karena stasiun masih menjadi potensi klaster penularan covid-19,” ujarnya.
“Atas dasar ini pula masih belum memungkinkan untuk menambah kapasitas gerbong yang sekarang 35 persen untuk ditambah lagi. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi malam kami melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Menko Maritim Pak Luhut, dihadiri oleh Menhub, Menpan-RB dan juga Menparekraf serta Gubernur Jakarta menindaklanjuti persoalan yang terjadi di Stasiun,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi melalui saluran video conference tersebut disampaikan bahwa kondisi tidak memungkinkan untuk menambah kapasitas gerbong karena situasi masih belum aman dan terbukti masih ditemukannya pasien positif di KRL.
“Karena itu yang dilakukan pertama adalah menambah jadwal KRL. Ada dua jadwal yang berangkat lebih pagi dari Stasiun Bogor, yakni di jam 03.15 dan 03.30 WIB setiap harinya. Yang kedua menambah layanan bus. Jadi ada 150 bus totalnya yang akan disiapkan mulai Senin besok, terdiri dari 75 unit dari Kemenhub dan 75 unit dari Pemprov DKI Jakarta. 10 bus diantaranya akan berangkat dari pool bus Damri di samping Botani. Sisanya, 140 bus akan berangkat dari stasiun Bogor,” beber Bima.
Bus gratis yang berangkat dari Stasiun Bogor untuk mengangkut penumpang ke titik tujuan Sudirman, Tanah Abang, Juanda, Manggarai dan Tebet. Sementara bus yang berangkat dari Pool Damri memiliki tujuan Sudirman dan Juanda.
“Jadi ini untuk perhatian seluruh warga, mudah-mudahan ini bisa mengurai. Karena hitung-hitungan kami, lonjakan penumpangan di pagi hari ini masih bisa dicairkan apabila busnya ditambah. Berdasarkan kesepakatan juga kapasitas bus akan ditambah, jadi sampai 70 persen. Kira-kira ada 40 penumpang kapasitas dalam satu bus. Kalau 40 x 150 berarti ada sekitar 6.000-an penumpang yang bisa terangkut. Ini mudah-mudahan bisa mencairkan kepadatan,” jelasnya.
Bima melanjutkan, sebagai langkah antisipasi dan preventif, Pemkot Bogor terus menggencarkan swab test di stasiun, terminal dan tempat publik lainnya. “Hari ini ada 250 test swab yang dilakukan. Setiap minggu akan kami gencarkan, terminal, stasiun dan tempat-tempat umum akan kita gencarkan untuk mendeteksi secara dini potensi penularan Covid-19,” kata Bima.
“Disampaikan juga masukan dari Pemkot Bogor tentang evaluasi shift kerja di Jakarta. Jadi, ini akan kembali dikaji oleh Menpan RB dan Gubernur Jakarta karena shift ini masih belum berjalan secara maksimal,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menyatakan, dua orang yang terkonfirmasi positif dari hasil swab test di Stasiun Bogor belum lama ini sudah dilakukan tracing oleh Unit Lacak pada Detektif Covid-19.
“Dari 155 swab, kami sudah terima hasil 149. Dua dinyatakan positif, enam lagi hasilnya belum keluar. Untuk yang dua positif merupakan warga Kota Bogor yang kerja di Jakarta dan sudah dilakukan tracing. Setiap hari mereka menggunakan moda transportasi KRL.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
