Jakarta – Selama pandemi Covid-19, sejumlah negara ASEAN mengalami tantangan sosial dan ekonomi. Perubahan global terjadi dengan cepat sehingga terjadi krisis kesejahteraan. Krisis tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin di negara-negara ASEAN.

Indonesia sendiri juga berjuang dalam menghadapi lonjakan kemiskinan di masa pandemi. Memang, Indonesia mengalami kenaikan kemiskinan di masa Covid-19, dari 9,22% di tahun 2019 menjadi 10,14% di tahun 2020. Akan tetapi peningkatan tersebut jauh lebih rendahbdari yang diperkirakan World Bank yang memprediksi peningkatan kemiskinan Indonesia mencapai 11-13 persen.

Sebagai negara ASEAN yang berhasil mengendalikan kemiskinan di masa pandemi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah serta merangkul para pihak baik civitas akademik maupun Lembaga non pemerintah serta masyarakat.

“Upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan sehingga tidak melesat tinggi,” ucap Menko PMK saat menyampaikan sambutan dalam ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN” di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, pada Minggu (7/5/2023).

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dia menjelaskan, dalam rangka mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi dasar kerjasama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apapun komitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.

Menko PMK menerangkan, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah.

Menko Muhadjir menerangkan, upaya konvergensi dilakukan pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Setiap kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE).

“Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai menunjukkan hasil, BPS merilis bahwa angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74% turun 0,3 persen poin dari 2,04% di tahun 2022,” ucapnya.

Menko PMK menyampaikan, kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia selama dan paska pandemi Covid-19 juga dialami oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, ASEAN telah melakukan konsolidasi strategi pemulihan sosial-ekonomi melalui kerangka kerja pemulihan ASEAN yang komprehensif serta rencana implementasi yang menjabarkan inisiatif dan program khusus untuk membangun ASEAN yang lebih tangguh.

Lebih lanjut, ASEAN berupaya mengatasi dampak pandemi dengan memperkuat arsitektur kesehatan regional, mendorong kegiatan ekonomi, serta memperbaiki skema perlindungan sosial. Berbagai upaya tersebut berfokus pada pertumbuhan inklusif dan menjamin keamanan manusia untuk mencapai pemulihan paska pandemi Covid-19.

“Saat ini, tingkat kemiskinan di negara anggota ASEAN juga telah menunjukkan perbaikan,” ucap dia.

Muhadjir berharap, dengan kegiatan “ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN” dapat menghasilkan gagasan dan rumusan langkah strategis guna penanganan kemiskinan yang lebih adaptif, inklusi dan berkelanjutan.

“Forum ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan ‘No Poverty’ dengan langkah kolaboratif, sinergi, dan terpadu  antara pemerintah, civitas akademik, lembaga penelitian, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju Sejahtera, ekonomi tangguh, dan manusia di kawasan Asia Tenggara yang sejahtera” ucapnya.

Sebagai informasi, Kemenko PMK dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didukung oleh kemitraan Australia-Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (PROAKTIF) menyelenggarakan “ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN”.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting, dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Forum ini dimaksudkan sebagai sarana bertukar pikiran dan pengalaman antar para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di berbagai negara ASEAN.

Kegiatan mengundang para pembicara dari Kementerian/Lembaga di Indonesia, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kepala Penasihat TNP2K, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, forum juga menghadirkan para pembicara dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Viet Nam, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Sekretariat ASEAN, dan the Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (AsiaDHHRA).

Kegiatan diisi dengan beberapa giat diksui panel. Diskusi panel pertama mengambil tema “Lessons Learned on Eliminating Poverty and Ways Forward to Inclusive and Sustainable Community”. Pada sesi pertama, diisi oleh Miguel Rafael V. Musngi, Kepala Divisi Penghapusan Kemiskinan dan Gender dari ASCC; Dinh Thi Thanh Huyen selaku Deputi Direktur Divisi Integrasi Global di Departmen Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, Viet Nam; dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.

Sesi panel kedua mengambil tema “The Importance of Targeting and GEDSI in Poverty Alleviation”. Sesi ini diisi oleh Sudarno Sumarto, Kepala Penasihat Kebijakan TNP2K; Lenny N. Rosalin SE, MSc., MFin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender di KemenPPA. Dalam paparannya, Lenny N. Rosalin; dan Affan Firmansyah yang mewakili AsiaDHHRA.

Para panelis menyampaikan berbagai pendekatan penghapusan kemiskinan di negaranya masing-masing, yang mencakup peningkatan pendapatan, melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk miskin ekstrem. Serta strategi penanganan kemiskinan dari berbagai prespektif, seperti prespektif gender, dan prespektif desa.