Menko PMK Paparkan “Best Practice” Indonesia Kendalikan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid 19
Jakarta – Selama pandemi Covid-19, sejumlah negara ASEAN mengalami tantangan sosial dan ekonomi. Perubahan global terjadi dengan cepat sehingga terjadi krisis kesejahteraan. Krisis tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin di negara-negara ASEAN.
Indonesia sendiri juga berjuang dalam menghadapi lonjakan kemiskinan di masa pandemi. Memang, Indonesia mengalami kenaikan kemiskinan di masa Covid-19, dari 9,22% di tahun 2019 menjadi 10,14% di tahun 2020. Akan tetapi peningkatan tersebut jauh lebih rendahbdari yang diperkirakan World Bank yang memprediksi peningkatan kemiskinan Indonesia mencapai 11-13 persen.
Sebagai negara ASEAN yang berhasil mengendalikan kemiskinan di masa pandemi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah serta merangkul para pihak baik civitas akademik maupun Lembaga non pemerintah serta masyarakat.
“Upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan sehingga tidak melesat tinggi,” ucap Menko PMK saat menyampaikan sambutan dalam ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN” di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, pada Minggu (7/5/2023).
Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dia menjelaskan, dalam rangka mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi dasar kerjasama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apapun komitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.
Menko PMK menerangkan, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah.
Menko Muhadjir menerangkan, upaya konvergensi dilakukan pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Setiap kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE).
“Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai menunjukkan hasil, BPS merilis bahwa angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74% turun 0,3 persen poin dari 2,04% di tahun 2022,” ucapnya.
Menko PMK menyampaikan, kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia selama dan paska pandemi Covid-19 juga dialami oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, ASEAN telah melakukan konsolidasi strategi pemulihan sosial-ekonomi melalui kerangka kerja pemulihan ASEAN yang komprehensif serta rencana implementasi yang menjabarkan inisiatif dan program khusus untuk membangun ASEAN yang lebih tangguh.
Lebih lanjut, ASEAN berupaya mengatasi dampak pandemi dengan memperkuat arsitektur kesehatan regional, mendorong kegiatan ekonomi, serta memperbaiki skema perlindungan sosial. Berbagai upaya tersebut berfokus pada pertumbuhan inklusif dan menjamin keamanan manusia untuk mencapai pemulihan paska pandemi Covid-19.
“Saat ini, tingkat kemiskinan di negara anggota ASEAN juga telah menunjukkan perbaikan,” ucap dia.
Muhadjir berharap, dengan kegiatan “ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN” dapat menghasilkan gagasan dan rumusan langkah strategis guna penanganan kemiskinan yang lebih adaptif, inklusi dan berkelanjutan.
“Forum ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan ‘No Poverty’ dengan langkah kolaboratif, sinergi, dan terpadu antara pemerintah, civitas akademik, lembaga penelitian, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju Sejahtera, ekonomi tangguh, dan manusia di kawasan Asia Tenggara yang sejahtera” ucapnya.
Sebagai informasi, Kemenko PMK dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didukung oleh kemitraan Australia-Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (PROAKTIF) menyelenggarakan “ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN”.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting, dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Forum ini dimaksudkan sebagai sarana bertukar pikiran dan pengalaman antar para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di berbagai negara ASEAN.
Kegiatan mengundang para pembicara dari Kementerian/Lembaga di Indonesia, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kepala Penasihat TNP2K, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, forum juga menghadirkan para pembicara dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Viet Nam, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Sekretariat ASEAN, dan the Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (AsiaDHHRA).
Kegiatan diisi dengan beberapa giat diksui panel. Diskusi panel pertama mengambil tema “Lessons Learned on Eliminating Poverty and Ways Forward to Inclusive and Sustainable Community”. Pada sesi pertama, diisi oleh Miguel Rafael V. Musngi, Kepala Divisi Penghapusan Kemiskinan dan Gender dari ASCC; Dinh Thi Thanh Huyen selaku Deputi Direktur Divisi Integrasi Global di Departmen Kerjasama Internasional, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, Viet Nam; dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.
Sesi panel kedua mengambil tema “The Importance of Targeting and GEDSI in Poverty Alleviation”. Sesi ini diisi oleh Sudarno Sumarto, Kepala Penasihat Kebijakan TNP2K; Lenny N. Rosalin SE, MSc., MFin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender di KemenPPA. Dalam paparannya, Lenny N. Rosalin; dan Affan Firmansyah yang mewakili AsiaDHHRA.
Para panelis menyampaikan berbagai pendekatan penghapusan kemiskinan di negaranya masing-masing, yang mencakup peningkatan pendapatan, melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk miskin ekstrem. Serta strategi penanganan kemiskinan dari berbagai prespektif, seperti prespektif gender, dan prespektif desa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
