Connect with us

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Survei KedaiKOPI: 84,3% Responden Nyatakan Tak Mudik Setelah Adanya Larangan dari PemerintahMudik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil survei perihal mudik. Hasilnya, 84,8 persen responden menyatakan tidak akan melakukan mudik setelah mengetahui adanya peraturan yang melarang kegiatan mudik di Lebaran 2021 ini.

Survei ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 15-21 April 2021. Survei dilakukan dengan metode face to face interview kepada 1.215 responden yang berada di 34 provinsi. Margin of error survei ini ± 2,81% pada interval kepercayaan 95,0%.

“Tingginya angka yang memutuskan untuk tidak melakukan mudik pasca mengetahui larangan dari pemerintah merupakan hal baik di dalam menekan penyebaran COVID-19 meski masih ada 10,0% responden yang masih ragu-ragu, dan 5,2% menyatakan akan tetap melakukan mudik di Lebaran 2021 ini,” kata Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia, dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Survei ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar publik setuju dengan adanya larangan mudik dari pemerintah. Sebanyak 60,5% responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya larangan mudik. Sedangkan 39,5% responden menyatakan tidak setuju.

“Alasan publik masih melakukan mudik pun beragam meski alasan rindu dengan keluarga di kampung dan pentingnya Silahturahmi masih menjadi alasan utama dengan 66,8%, diikuti oleh tujuan mudik yang masih satu provinsi dengan 9,7%, dan mudik asal masih mengikuti protokol kesehatan dengan 9,0%,” lanjut Rizky.

Sedangkan alasan tidak mudik di antaranya masih tinggal di daerah yang sama (44,4%), adanya larangan pemerintah (16,8%), dan khawatir ada COVID-19 (12,9%).

“Namun, hanya 35,9% responden yang menyatakan akan mudik juga akan melakukan tes COVID-19 sebelum mudik, sedangkan 37,5% menyatakan tidak, dan 26,6% menyatakan mereka belum tahu. Sedangkan, untuk melakukan isolasi mandiri, 43,9% menyatakan tidak akan melakukan isolasi mandiri, sebanyak 36,5% menyatakan akan melakukan isolasi mandiri, dan 19,6% lainnya menyatakan belum tahu,” kata Rizky.

Selain itu, dari responden yang akan melakukan mudik tahun ini, sebanyak 51,3% akan mudik pada minggu keempat Ramadhan. Kemudian disusul akan melakukan mudik setelah Lebaran sebanyak 14,4%, pertengahan Ramadhan sebanyak 14,3%, dan hari-H Lebaran 9,0%.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bertambah 3.922 Orang, Per 9 Mei 2021 Tercatat Telah Ada 1.713.684 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pandemi Covid-19 belum kunjung berakhir di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kasus harian Covid-19, angka kematian dan angka kesembuhan yang terus bertambah.

Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Minggu (9/5/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 3.922 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.713.684 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 kepada wartawan pada Minggu sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id.

Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan pasien sembuh akibat Covid-19. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 4.360 orang. Dengan demikian, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.568.277 orang.

Akan tetapi, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah. Pada periode 8-9 Mei 2021, ada 170 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 47.012 orang sejak awal pandemi.

Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 98.395 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 86.846 orang yang berstatus suspek.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kecam Aksi Kekerasan Israel ke Warga Palestina di Al-Aqsa, Wamenag: Perbuatan Sangat Keji dan Langgar HAM

Oleh

Fakta News
Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi

Jakarta – Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan keprihatinannya atas tindak kekerasan yang dilakukan polisi Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Zainut menyebut tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia.

“Tindakan membubarkan ribuan jemaah yang menggelar salat tarawih di Masjid Al-Aqsa untuk menyambut Lailatul Qadar, malam paling suci di bulan Ramadan, adalah perbuatan yang sangat keji dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Politikus PPP itu juga menyoroti aksi pengusiran paksa 6 warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem. Menurutnya, aksi pengusiran ini merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

“Belum lagi pengusiran terhadap warga Palestina yang bermukim di kawasan Sheikh Jarrah, sebelah timur Yerusalem. merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Zainut menyadari apa yang dialami oleh warga Palestina merupakan ujian berat yang diberikan Allah SWT selama Ramadhan. Untuk itu, dia menjamin bangsa Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

“Prinsip bangsa Indonesia adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Saya mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk terus memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan mendoakan mereka, semoga Allah SWT segera menurunkan pertolongan dan memberikan keselamatan bagi warga Palestina,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa pecah. Bentrokan yang membuat ratusan orang terluka ini terjadi usai buka puasa.

Sedikitnya 178 warga Palestina mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pada Jumat (7/5) malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/5), bentrokan ini pecah saat kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat ke pengadilan.

Baca Selengkapnya