Tantangan Mencari Top Level Management dalam Korporasi
Jakarta – Proses rekrutmen, seleksi maupun keputusan penunjukkan direksi atau komisaris sebuah korporasi atau perusahaan biasanya melalui screening tak sebentar. Perusahaan setidaknya membutuhkan penilaian-penilaian maupun rekam jejak kandidat calon direksi maupun komisaris dengan melibatkan pihak internal maupun eksternalnya.
Akademisi Yasef Firmansyah mengatakan rekrutmen di level top management seperti direksi dan komisaris di sebuah korporasi besar, biasanya dilakukan dengan mencari bakat terbaik (top talent) melalui penunjukkan atau penawaran langsung terhadap figur tersebut dengan melihat rekam jejak, baik melalui telaah curriculum vitae nya, informasi terbuka maupun tertutup dari asosiasi keahlian sejenis. Dan biasanya perusahaan yang mapan mempunya proses rekrutasi yg terstruktur melalui talent pool atau mencari kebutuhan khusus melalui head hunter.
Publikasi terhadap lowongan posisi yang dibutuhkan dalam jabatan direksi atau komisaris sangat jarang dilakukan, karena selain sulitnya mencari bakat-bakat terbaik, biasanya perusahaan besar selalu menjaga sumber daya manusia unggulnya, bahkan beberapa perusahaan memberi kepemilikan saham untuk mengikat bakat-bakat terbaik itu. Perusahaan pastinya telah memiliki informasi maupun rekam jejak figur tersebut.
“Perusahaan besar biasanya telah mempunyai gambaran mengenai figur-figur yang tepat untuk mengisi jabatan direksi maupun komisaris sesuai kompetensinya masing-masing. Jadi sangat tak lazim semisal Top CEO melamar pekerjaan, karena mereka biasanya dilamar atau ditawari oleh perusahaan untuk masuk dalam top level management,” ucap Yasef dalam keterangannya, Minggu (26/7).
“Rekrutmen jajaran direksi atau komisaris sebuah korporasi juga biasanya dilakukan dengan seleksi talent pool, namun untuk yang high standar keterlibatan head hunter biasa dipergunakan untuk mencari calon eksternal perusahaan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar kandidat yang diinginkan dapat ideal untuk memimpin, berinovasi, bertransformasi, dan cocok dengan budaya perusahaan itu,” imbuh Yasef yang merupakan dosen di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta ini.
Yasef menambahkan bahkan di perusahaan swasta besar melakukan proses pencarian atau rekrutmennya dengan metode pendekatan informal atau menggunakan jasa konsultan terhadap kandidat yang diinginkan. Posisi sentral seperti ini, terutama dalam perusahaan besar, pasti akan melibatkan banyak pihak.
“Di swasta, untuk merekrut CEO yang diinginkan biasanya mereka melakukan pendekatan-pendekatan atau wawancara informal misalnya saja jamuan makan, coffee morning, atau tea time. Tak sedikit yang mempergunakan jasa profesional konsultan head hunter. Intinya perusahaan yang yang mencari atau mendekati kandidat, bakat-bakat top biasanya enggan mengajukan lamaran, karena dia tahu betul dia dibutuhkan banyak perusahaan top,” tutur Yasef.
Selain itu, lanjut Yasef, kriteria kandidat direksi maupun komisaris yang diperlukan perusahaan biasanya harus spesifik, sesuai dengan situasi dan rencana perusahaan. Dalam struktur pekerja profesional dan tenaga ahli berlaku prinsip piramida, dimana yang top talent dan best expert berada di puncak piramida, yang jumlahnya sedikit dia dicari dan di buru top company.
“Contohnya, ketika Marrisa Mayer diangkat sebagai CEO Yahoo tahun 2012, direkrut dari kompetitor perusahan tersebut. Sebelumnya dia bekerja sebagai eksekutif senior di Google. Oleh sebab itu bajak membajak dalam korporasi global itu biasa, bahkan lazim kontrak kerja mencantumkan larangan bekerja diperusahaan sejenis selama beberapa tahun kalau profesianal itu memutuskan keluar,” jelas Yasef.
Selain itu, Yasef mengatakan, dalam proses rekrutmen untuk jajaran top manajemen, rekomendasi dari individu, lembaga kredibel atau asosiasi keahlian menjadi bagian pertimbangan. Rekomendasi itu lazim di bagian informasi dari stake holder atau asosiasi terkait.
“Track record untuk top level management biasanya sudah menjadi lebih terbuka, terutama di era big data, sehingga lebih mudah mengambil keputusan,” lanjut Yasef.
Ketika ditanya tentang polemik yang terjadi terkait rekrutasi di BUMN, Yasef juga merasa heran jika ada orang yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan top management harus dilakukan dengan cara membuka lowongan dengan alasan bagian dari jabatan publik dan perlunya transparansi.
“Nature nya beda, bakat-bakat terbaik itu sangat sedikit, dan kompetitor sangat banyak, mereka tahu mereka diburu. Mana mungkin bakat terbaik mau melamar, karena selain mereka bukan pengangguran, mereka juga tidak ingin dalam proses (yang tidak sebentar) sangat mempengaruhi lingkungan pekerjaannya. Apalagi perusahan go publik, isu pergantian CEO sangat mudah memicu naik/turunnya harga saham perusahaan tersebut,” papar Yasef
“Transparansi itu bukan berarti harus telanjang, dan sepanjang pengetahuan saya BUMN punya SOP yang cukup mapan dan pelibatan lembaga assesment eksternal, yang perlu di perhatikan itu seberapa jauh BUMN tersebut patuh terhadap proses dan aturan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
(hels)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
